Ina Has.

(Bukan) Kolam Susu

2018-07-16T22:08:00.000-07:00

Tahun 2012, ditemani 2 rekan kerja dan 2 petugas pambut (sebutan untuk perahu mesin tradisional berukuran kecil), perjalanan dari daratan Sangir ke ke Pulau Lipang kami tempuh dalam waktu hampir 2,5 jam. Selama itu, saya hanya pasrah, terombang-ambing dalam sebuah perahu kecil yang mestinya hanya untuk menampung 3 orang. Aku, berada di titik antah berantah. Otakku tak mampu memperkirakan dimana persisnya aku berada saat itu, tak ada Lipang di peta Indonesia.

Kolam Susu, media penampung air hujan di Pulau Lipang

Pulau Lipang, adalah nama sebuah Kampung di kecamatan Kendahe, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara. Di peta, Pulau Lipang adalah titik paling utara di kepulauan Sangihe. Berjarak sekitar 142 Mil dari ibukota provinsi Sulawesi Utara, Manado. Pulau Lipang mempunyai luas wilayah 3 Km bujur sangkar atau 9 hektar, berada dalam lintasan pelayaran yang menghubungkan daratan pulau Sangihe dengan daratan Mindanao Philipina

Tidak seperti Bunaken, nama pulau Lipang cenderung asing di telinga masyarakat Indonesia. Kontras dengan fakta di perbatasan Indonesia dan Philipina sana, Lipang terkenal sebagai daerah transit nelayan Mindanao yang hendak memburu sumber laut di perairan Sangihe. Di Lipang, nelayan asing Mindanao bisa menetap berhari-hari, tanpa syarat administrasi apapun.

Masyarakat Lipang, menempatkan laut sebagai sumber utama kehidupan. Sementara daratan kecil yang mereka tinggali adalah alternatif sumber penghidupan pada kondisi cuaca ekstrem. Dengan kondisi tanah yang bebatuan dan kering, tak banyak yang bisa diharapkan dari hasil perkebunan kecuali Kelapa dan beberapa jenis tanaman lainnya yang ditanam di antara celah bebatuan.

Sejak lama penduduk Lipang telah membangun sistem nilai tertentu sebagai wujud penyesuaian (Coping mechanism) terhadap kehidupan yang bergantung kepada laut. Kehidupan masyarakat Lipang berawal dari bencana erupsi Gunung Awu tahun 1711. Saat itu letusan yang diikuti oleh medalulung (tsunami/ombak besar) menghancurkan ibukota Kerajaan Kendahe di Makiwulaeng. Sebagian penduduk kerajaan yang selamat mengungsi ke Lipang. Melihat perairan Lipang yang kaya oleh berbagai jenis ikan, mereka memutuskan untuk tinggal di sana. Sejak itulah Lipang menjadi pulau berpenghuni, tidak hanya sebagai tempat persinggahan nelayan.

Sayangnya, hingga kini Kampung Lipang belum mengalami banyak kemajuan dari sisi layanan publik. Termasuk ketidakhadiran layanan listrik, keterbatasan fasilitas kesehatan, transportasi juga air bersih. Tapi warga tak tinggal diam, untuk bertahan di tengah keterbatasan, warga Lipang mengembangkan pola pengamanan kebutuhan pokok mereka secara komunal atau berbasis keluarga.

Untuk kebutuhan air bersih misalnya, berbekal pengalaman dan pengetahuan yang ada warga mengembangkan manajemen pengelolaan air secara bertingkat. Dimulai dari pemanfaatan air hujan melalui Penampungan Air Hujan (PAH). Bak penampung air hujan adalah milik keluarga, hanya anggota keluarga yang boleh menggunakannya. Bila air di bak penampung habis, warga mengandalkan sumber air tawar di daratan Kendahe atau Talawid di Sangir Besar. Tapi akses ke daratan sangir sangat bergantung pada kondisi cuaca.

Sebagai alternatif sumber air lainnya, warga menciptakan kolam susu atau sumur dangkal untuk menampung air hujan. Penamaan kolam susu bukan karena kondisi air yang sering berwarna kecoklatan, melainkan gambaran betapa istimewanya kolam tersebut bagi warga. Kolam susu telah menjadi sumber air bersih warga untuk mencuci dan mandi warga sejak tahun 1980an, hingga kini.

Kolam susu dikelola secara komunal oleh beberapa tetangga terdekat yang tidak memiliki bak penampung. Air di kolam susu bisa bertahan selama 2 minggu jika hujan tak turun. Jika kolam susu mengering, warga akan beralih ke sumur payau di pantai dengan pengaturan setiap keluarga hanya boleh menggunakan dua galon ukuran 20 liter/hari. Langkah terakhir adalah memanfaatkan air di danau mala yang merupakan tempat beternak ikan secara komunal.

Bila air sumur payau atau danau mala telah habis, maka laut menjadi pilihan untuk kebutuhan mencuci dan mandi. Hal ini pernah terjadi tahun 2001, saat kekeringan panjang melanda selama 8 bulan. Sementara untuk air minum, warga akan mengandalkan air kelapa. Ini adalah siasat yang diterapkan sebagai cadangan pada kondisi krisis.

Sebagai pulau kecil yang terpisah dari daratan utama, iklim memberikan pengaruh determinan kepada penduduk yang mayoritas bermata pencaharian dan bergantung pada luar pulau. Iklim Lipang dipengaruhi oleh angin muson barat dan muson selatan. Menurut Schmidt dan Ferguson ini adalah adalah Type iklim A (iklim basah). Pada saat muson barat dan musin selatan angin bertiup sangat kencang, menjadikan akses ke luar pulau riskan dilakukan. Kondisi tersebut bisa berlangsung cukup lama. Menurut keterangan warga, kejadian ekstrim bisa berlangsung cukup lama; berhari-hari, berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan.

Pengaruh perubahan iklim bisa berdampak serius saat berbaur dengan keterbatasan akses sarana dan prasarana. Meningkatnya ancaman bencana akibat perubahan iklim dan tingginya kerentanan bisa jadi tidak berimbang dengan kapasitas yang dimiliki. Jika ini terjadi, maka keselamatan komunitas menjadi taruhan.

Upaya bertahannya warga Lipang, sejatinya menjadi cambuk bagi pendekatan pembangunan Indonesia yang masih bias darat. Lipang, hanyalah contoh kecil potret kondisi pulau-pulau kecil dan perbatasan di Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, banyak warga di pesisir dan pulau kecil lain alami kondisi serupa.

Adalah mustahil, jika niat mewujudukan Indonesia sebagai negara bahari yang sejahtera dan bermartabat, tak disertai oleh upaya yang terpadu dalam membangun ketangguhan masyarakatnya, termasuk memastikan jaminan terpenuhinya kebutuhan air bersih sebagai kebutuhan mendasar. Dan memahami persoalan perubahan iklim ternyata tak sesederhana memperdebatkan teori kebenaran global warming dan perubahan iklim.

Disaster Risk Reduction Terminology

2018-06-19T08:40:00.000-07:00

After Tsunami 2004, Disaster Risk Reduction (DRR) perspective has been frequently raised. Howerver, the understanding of DRR itself is still diverse. Whether is important or not, mistakes in understanding the meaning of DRR and various related terms at the end often lead us to a wrong decision. The following are various terms and the definitions according to UNISDR in order to ease myself in writing and finding certain definition on DRR.

As mentioned on the UNISDR website http://www.unisdr.org/we/inform/terminology, the terminology is based on the 2009 version. The terms are now defined by a single sentence. The comments paragraph associated with each term is not part of the definition, but is provided to give additional context, qualification and explanation. It should be noted that the terms are not necessarily mutually exclusive, and in some cases may have overlapping meanings.

Acceptable risk

The level of potential losses that a society or community considers acceptable given existing social, economic, political, cultural, technical and environmental conditions.

Comment: In engineering terms, acceptable risk is also used to assess and define the structural and non-structural measures that are needed in order to reduce possible harm to people, property, services and systems to a chosen tolerated level, according to codes or “accepted practice” which are based on known probabilities of hazards and other factors.

Adaptation

The adjustment in natural or human systems in response to actual or expected climatic stimuli or their effects, which moderates harm or exploits beneficial opportunities.

Comment: This definition addresses the concerns of climate change and is sourced from the secretariat of the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC). The broader concept of adaptation also applies to non-climatic factors such as soil erosion or surface subsidence. Adaptation can occur in autonomous fashion, for example through market changes, or as a result of intentional adaptation policies and plans. Many disaster risk reduction measures can directly contribute to better adaptation.

Biological hazard

Process or phenomenon of organic origin or conveyed by biological vectors, including exposure to pathogenic micro-organisms, toxins and bioactive substances that may cause loss of life, injury, illness or other health impacts, property damage, loss of livelihoods and services, social and economic disruption, or environmental damage.

Comment: Examples of biological hazards include outbreaks of epidemic diseases, plant or animal contagion, insect or other animal plagues and infestations.

Building code

A set of ordinances or regulations and associated standards intended to control aspects of the design, construction, materials, alteration and occupancy of structures that are necessary to ensure human safety and welfare, including resistance to collapse and damage.

Comment: Building codes can include both technical and functional standards. They should incorporate the lessons of international experience and should be tailored to national and local circumstances. A systematic regime of enforcement is a critical supporting requirement for effective implementation of building codes.

Capacity

The combination of all the strengths, attributes and resources available within a community, society or organization that can be used to achieve agreed goals.

Comment: Capacity may include infrastructure and physical means, institutions, societal coping abilities, as well as human knowledge, skills and collective attributes such as social relationships, leadership and management. Capacity also may be described as capability. Capacity assessment is a term for the process by which the capacity of a group is reviewed against desired goals, and the capacity gaps are identified for further action.

Capacity development

The process by which people, organizations and society systematically stimulate and develop their capacities over time to achieve social and economic goals, including through improvement of knowledge, skills, systems, and institutions.

Comment: Capacity development is a concept that extends the term of capacity building to encompass all aspects of creating and sustaining capacity growth over time. It involves learning and various types of training, but also continuous efforts to develop institutions, political awareness, financial resources, technology systems, and the wider social and cultural enabling environment.

Climate change

The Inter-governmental Panel on Climate Change (IPCC) defines climate change as: “a change in the state of the climate that can be identified (e.g., by using statistical tests) by changes in the mean and/or the variability of its properties, and that persists for an extended period, typically decades or longer. Climate change may be due to natural internal processes or external forcings, or to persistent anthropogenic changes in the composition of the atmosphere or in land use”.
The United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) defines climate change as “a change of climate which is attributed directly or indirectly to human activity that alters the composition of the global atmosphere and which is in addition to natural climate variability observed over comparable time periods”.

Comment: For disaster risk reduction purposes, either of these definitions may be suitable, depending on the particular context. The UNFCCC definition is the more restricted one as it excludes climate changes attributable to natural causes. The IPCC definition can be paraphrased for popular communications as “A change in the climate that persists for decades or longer, arising from either natural causes or human activity.”

Contingency planning

A management process that analyses specific potential events or emerging situations that might threaten society or the environment and establishes arrangements in advance to enable timely, effective and appropriate responses to such events and situations.

Comment: Contingency planning results in organized and coordinated courses of action with clearly-identified institutional roles and resources, information processes, and operational arrangements for specific actors at times of need. Based on scenarios of possible emergency conditions or disaster events, it allows key actors to envision, anticipate and solve problems that can arise during crises. Contingency planning is an important part of overall preparedness. Contingency plans need to be regularly updated and exercised.

Coping capacity

The ability of people, organizations and systems, using available skills and resources, to face and manage adverse conditions, emergencies or disasters.

Comment: The capacity to cope requires continuing awareness, resources and good management, both in normal times as well as during crises or adverse conditions. Coping capacities contribute to the reduction of disaster risks.

Corrective disaster risk management

Management activities that address and seek to correct or reduce disaster risks which are already present.

Comment: This concept aims to distinguish between the risks that are already present, and which need to be managed and reduced now, and the prospective risks that may develop in future if risk reduction policies are not put in place. See also Prospective risk management.

Critical facilities

The primary physical structures, technical facilities and systems which are socially, economically or operationally essential to the functioning of a society or community, both in routine circumstances and in the extreme circumstances of an emergency.

Comment: Critical facilities are elements of the infrastructure that support essential services in a society. They include such things as transport systems, air and sea ports, electricity, water and communications systems, hospitals and health clinics, and centres for fire, police and public administration services.

Disaster

A serious disruption of the functioning of a community or a society involving widespread human, material, economic or environmental losses and impacts, which exceeds the ability of the affected community or society to cope using its own resources.

Comment: Disasters are often described as a result of the combination of: the exposure to a hazard; the conditions of vulnerability that are present; and insufficient capacity or measures to reduce or cope with the potential negative consequences. Disaster impacts may include loss of life, injury, disease and other negative effects on human physical, mental and social well-being, together with damage to property, destruction of assets, loss of services, social and economic disruption and environmental degradation.

Disaster risk

The potential disaster losses, in lives, health status, livelihoods, assets and services, which could occur to a particular community or a society over some specified future time period.

Comment: The definition of disaster risk reflects the concept of disasters as the outcome of continuously present conditions of risk. Disaster risk comprises different types of potential losses which are often difficult to quantify. Nevertheless, with knowledge of the prevailing hazards and the patterns of population and socio-economic development, disaster risks can be assessed and mapped, in broad terms at least.

Disaster risk management

The systematic process of using administrative directives, organizations, and operational skills and capacities to implement strategies, policies and improved coping capacities in order to lessen the adverse impacts of hazards and the possibility of disaster.

Comment: This term is an extension of the more general term “risk management” to address the specific issue of disaster risks. Disaster risk management aims to avoid, lessen or transfer the adverse effects of hazards through activities and measures for prevention, mitigation and preparedness.

Disaster risk reduction

The concept and practice of reducing disaster risks through systematic efforts to analyse and manage the causal factors of disasters, including through reduced exposure to hazards, lessened vulnerability of people and property, wise management of land and the environment, and improved preparedness for adverse events.

Comment: A comprehensive approach to reduce disaster risks is set out in the United Nations-endorsed Hyogo Framework for Action, adopted in 2005, whose expected outcome is “The substantial reduction of disaster losses, in lives and the social, economic and environmental assets of communities and countries.” The International Strategy for Disaster Reduction (ISDR) system provides a vehicle for cooperation among Governments, organisations and civil society actors to assist in the implementation of the Framework. Note that while the term “disaster reduction” is sometimes used, the term “disaster risk reduction” provides a better recognition of the ongoing nature of disaster risks and the ongoing potential to reduce these risks.

Disaster risk reduction plan

A document prepared by an authority, sector, organization or enterprise that sets out goals and specific objectives for reducing disaster risks together with related actions to accomplish these objectives.

Comment: Disaster risk reduction plans should be guided by the Hyogo Framework and considered and coordinated within relevant development plans, resource allocations and programme activities. National level plans needs to be specific to each level of administrative responsibility and adapted to the different social and geographical circumstances that are present. The time frame and responsibilities for implementation and the sources of funding should be specified in the plan. Linkages to climate change adaptation plans should be made where possible.

Early warning system

The set of capacities needed to generate and disseminate timely and meaningful warning information to enable individuals, communities and organizations threatened by a hazard to prepare and to act appropriately and in sufficient time to reduce the possibility of harm or loss.

Comment: This definition encompasses the range of factors necessary to achieve effective responses to warnings. A people-centred early warning system necessarily comprises four key elements: knowledge of the risks; monitoring, analysis and forecasting of the hazards; communication or dissemination of alerts and warnings; and local capabilities to respond to the warnings received. The expression “end-to-end warning system” is also used to emphasize that warning systems need to span all steps from hazard detection through to community response.

Ecosystem services

The benefits that people and communities obtain from ecosystems.

Comment: This definition is drawn from the Millennium Ecosystem Assessment. The benefits that ecosystems can provide include “regulating services” such as regulation of floods, drought, land degradation and disease, along with “provisioning services” such as food and water, “supporting services” such as soil formation and nutrient cycling, and “cultural services” such as recreational, spiritual, religious and other non-material benefits. Integrated management of land, water and living resources that promotes conservation and sustainable use provide the basis for maintaining ecosystem services, including those that contribute to reduced disaster risks.

Ecosystem services

The benefits that people and communities obtain from ecosystems.

El Niño-southern oscillation

A complex interaction of the tropical Pacific Ocean and the global atmosphere that results in irregularly occurring episodes of changed ocean and weather patterns in many parts of the world, often with significant impacts over many months, such as altered marine habitats, rainfall changes, floods, droughts, and changes in storm patterns.

Comment: The El Niño part of the El Niño-Southern Oscillation (ENSO) phenomenon refers to the well-above-average ocean temperatures that occur along the coasts of Ecuador, Peru and northern Chile and across the eastern equatorial Pacific Ocean, while La Niña part refers to the opposite circumstances when well-below-average ocean temperatures occur. The Southern Oscillation refers to the accompanying changes in the global air pressure patterns that are associated with the changed weather patterns experienced in different parts of the world.

Emergency management

The organization and management of resources and responsibilities for addressing all aspects of emergencies, in particular preparedness, response and initial recovery steps.

Comment: A crisis or emergency is a threatening condition that requires urgent action. Effective emergency action can avoid the escalation of an event into a disaster. Emergency management involves plans and institutional arrangements to engage and guide the efforts of government, non-government, voluntary and private agencies in comprehensive and coordinated ways to respond to the entire spectrum of emergency needs. The expression “disaster management” is sometimes used instead of emergency management.

Emergency services

The set of specialized agencies that have specific responsibilities and objectives in serving and protecting people and property in emergency situations.

Comment: Emergency services include agencies such as civil protection authorities, police, fire, ambulance, paramedic and emergency medicine services, Red Cross and Red Crescent societies, and specialized emergency units of electricity, transportation, communications and other related services organizations.

Environmental degradation

The reduction of the capacity of the environment to meet social and ecological objectives and needs.

Comment: Degradation of the environment can alter the frequency and intensity of natural hazards and increase the vulnerability of communities. The types of human-induced degradation are varied and include land misuse, soil erosion and loss, desertification, wildland fires, loss of biodiversity, deforestation, mangrove destruction, land, water and air pollution, climate change, sea level rise and ozone depletion.

Environmental impact assessment

Process by which the environmental consequences of a proposed project or programme are evaluated, undertaken as an integral part of planning and decision-making processes with a view to limiting or reducing the adverse impacts of the project or programme.

Comment: Environmental impact assessment is a policy tool that provides evidence and analysis of environmental impacts of activities from conception to decision-making. It is utilized extensively in national programming and project approval processes and for international development assistance projects. Environmental impact assessments should include detailed risk assessments and provide alternatives, solutions or options to deal with identified problems.

Exposure

People, property, systems, or other elements present in hazard zones that are thereby subject to potential losses.

Comment: Measures of exposure can include the number of people or types of assets in an area. These can be combined with the specific vulnerability of the exposed elements to any particular hazard to estimate the quantitative risks associated with that hazard in the area of interest.

Extensive risk

The widespread risk associated with the exposure of dispersed populations to repeated or persistent hazard conditions of low or moderate intensity, often of a highly localized nature, which can lead to debilitating cumulative disaster impacts.

Comment: Extensive risk is mainly a characteristic of rural areas and urban margins where communities are exposed to, and vulnerable to, recurring localised floods, landslides storms or drought. Extensive risk is often associated with poverty, urbanization and environmental degradation. See also “Intensive risk”.

Forecast

Definite statement or statistical estimate of the likely occurrence of a future event or conditions for a specific area.

Comment: In meteorology a forecast refers to a future condition, whereas a warning refers to a potentially dangerous future condition.

Geological hazard

Geological process or phenomenon that may cause loss of life, injury or other health impacts, property damage, loss of livelihoods and services, social and economic disruption, or environmental damage.

Comment: Geological hazards include internal earth processes, such as earthquakes, volcanic activity and emissions, and related geophysical processes such as mass movements, landslides, rockslides, surface collapses, and debris or mud flows. Hydrometeorological factors are important contributors to some of these processes. Tsunamis are difficult to categorize; although they are triggered by undersea earthquakes and other geological events, they are essentially an oceanic process that is manifested as a coastal water-related hazard.

Greenhouse gases

Gaseous constituents of the atmosphere, both natural and anthropogenic, that absorb and emit radiation of thermal infrared radiation emitted by the Earth’s surface, the atmosphere itself, and by clouds.

Comment: This is the definition of the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). The main greenhouse gases (GHG) are water vapour, carbon dioxide, nitrous oxide, methane and ozone.

Hazard

A dangerous phenomenon, substance, human activity or condition that may cause loss of life, injury or other health impacts, property damage, loss of livelihoods and services, social and economic disruption, or environmental damage.

Comment: The hazards of concern to disaster risk reduction as stated in footnote 3 of the Hyogo Framework are “… hazards of natural origin and related environmental and technological hazards and risks.” Such hazards arise from a variety of geological, meteorological, hydrological, oceanic, biological, and technological sources, sometimes acting in combination. In technical settings, hazards are described quantitatively by the likely frequency of occurrence of different intensities for different areas, as determined from historical data or scientific analysis.

See other hazard-related terms in the Terminology: Biological hazard; Geological hazard; Hydrometeorological hazard; Natural hazard; Socio-natural hazard; Technological hazard.

Hydrometeorological hazard

Process or phenomenon of atmospheric, hydrological or oceanographic nature that may cause loss of life, injury or other health impacts, property damage, loss of livelihoods and services, social and economic disruption, or environmental damage.

Comment: Hydrometeorological hazards include tropical cyclones (also known as typhoons and hurricanes), thunderstorms, hailstorms, tornados, blizzards, heavy snowfall, avalanches, coastal storm surges, floods including flash floods, drought, heatwaves and cold spells. Hydrometeorological conditions also can be a factor in other hazards such as landslides, wildland fires, locust plagues, epidemics, and in the transport and dispersal of toxic substances and volcanic eruption material

Intensive risk

The risk associated with the exposure of large concentrations of people and economic activities to intense hazard events, which can lead to potentially catastrophic disaster impacts involving high mortality and asset loss.

Comment: Intensive risk is mainly a characteristic of large cities or densely populated areas that are not only exposed to intense hazards such as strong earthquakes, active volcanoes, heavy floods, tsunamis, or major storms but also have high levels of vulnerability to these hazards. See also “Extensive risk".

Land-use planning

The process undertaken by public authorities to identify, evaluate and decide on different options for the use of land, including consideration of long term economic, social and environmental objectives and the implications for different communities and interest groups, and the subsequent formulation and promulgation of plans that describe the permitted or acceptable uses.

Comment: Land-use planning is an important contributor to sustainable development. It involves studies and mapping; analysis of economic, environmental and hazard data; formulation of alternative land-use decisions; and design of long-range plans for different geographical and administrative scales. Land-use planning can help to mitigate disasters and reduce risks by discouraging settlements and construction of key installations in hazard-prone areas, including consideration of service routes for transport, power, water, sewage and other critical facilities.

Mitigation

The lessening or limitation of the adverse impacts of hazards and related disasters.

Comment: The adverse impacts of hazards often cannot be prevented fully, but their scale or severity can be substantially lessened by various strategies and actions. Mitigation measures encompass engineering techniques and hazard-resistant construction as well as improved environmental policies and public awareness. It should be noted that in climate change policy, “mitigation” is defined differently, being the term used for the reduction of greenhouse gas emissions that are the source of climate change.

National Platform for Disaster Risk Reduction

A generic term for national mechanisms for coordination and policy guidance on disaster risk reduction that are multi-sectoral and inter-disciplinary in nature, with public, private and civil society participation involving all concerned entities within a country.

Comment: This definition is derived from footnote 10 of the Hyogo Framework. Disaster risk reduction requires the knowledge, capacities and inputs of a wide range of sectors and organisations, including United Nations agencies present at the national level, as appropriate. Most sectors are affected directly or indirectly by disasters and many have specific responsibilities that impinge upon disaster risks. National platforms provide a means to enhance national action to reduce disaster risks, and they represent the national mechanism for the International Strategy for Disaster Reduction.

Natural hazard

Natural process or phenomenon that may cause loss of life, injury or other health impacts, property damage, loss of livelihoods and services, social and economic disruption, or environmental damage.

Comment: Natural hazards are a sub-set of all hazards. The term is used to describe actual hazard events as well as the latent hazard conditions that may give rise to future events. Natural hazard events can be characterized by their magnitude or intensity, speed of onset, duration, and area of extent. For example, earthquakes have short durations and usually affect a relatively small region, whereas droughts are slow to develop and fade away and often affect large regions. In some cases hazards may be coupled, as in the flood caused by a hurricane or the tsunami that is created by an earthquake.

Preparedness

The knowledge and capacities developed by governments, professional response and recovery organizations, communities and individuals to effectively anticipate, respond to, and recover from, the impacts of likely, imminent or current hazard events or conditions.

Comment: Preparedness action is carried out within the context of disaster risk management and aims to build the capacities needed to efficiently manage all types of emergencies and achieve orderly transitions from response through to sustained recovery. Preparedness is based on a sound analysis of disaster risks and good linkages with early warning systems, and includes such activities as contingency planning, stockpiling of equipment and supplies, the development of arrangements for coordination, evacuation and public information, and associated training and field exercises. These must be supported by formal institutional, legal and budgetary capacities. The related term “readiness” describes the ability to quickly and appropriately respond when required.

Prevention

The outright avoidance of adverse impacts of hazards and related disasters.

Comment: Prevention (i.e. disaster prevention) expresses the concept and intention to completely avoid potential adverse impacts through action taken in advance. Examples include dams or embankments that eliminate flood risks, land-use regulations that do not permit any settlement in high risk zones, and seismic engineering designs that ensure the survival and function of a critical building in any likely earthquake. Very often the complete avoidance of losses is not feasible and the task transforms to that of mitigation. Partly for this reason, the terms prevention and mitigation are sometimes used interchangeably in casual use.

Prospective disaster risk management

Management activities that address and seek to avoid the development of new or increased disaster risks.

Comment: This concept focuses on addressing risks that may develop in future if risk reduction policies are not put in place, rather than on the risks that are already present and which can be managed and reduced now. See also Corrective disaster risk management.

Public awareness

The extent of common knowledge about disaster risks, the factors that lead to disasters and the actions that can be taken individually and collectively to reduce exposure and vulnerability to hazards.

Comment: Public awareness is a key factor in effective disaster risk reduction. Its development is pursued, for example, through the development and dissemination of information through media and educational channels, the establishment of information centres, networks, and community or participation actions, and advocacy by senior public officials and community leaders.

Recovery

The restoration, and improvement where appropriate, of facilities, livelihoods and living conditions of disaster-affected communities, including efforts to reduce disaster risk factors.

Comment: The recovery task of rehabilitation and reconstruction begins soon after the emergency phase has ended, and should be based on pre-existing strategies and policies that facilitate clear institutional responsibilities for recovery action and enable public participation. Recovery programmes, coupled with the heightened public awareness and engagement after a disaster, afford a valuable opportunity to develop and implement disaster risk reduction measures and to apply the “build back better” principle.

Residual risk

The risk that remains in unmanaged form, even when effective disaster risk reduction measures are in place, and for which emergency response and recovery capacities must be maintained.

Comment: The presence of residual risk implies a continuing need to develop and support effective capacities for emergency services, preparedness, response and recovery together with socio-economic policies such as safety nets and risk transfer mechanisms.

Resilience

The ability of a system, community or society exposed to hazards to resist, absorb, accommodate to and recover from the effects of a hazard in a timely and efficient manner, including through the preservation and restoration of its essential basic structures and functions.

Comment: Resilience means the ability to “resile from” or “spring back from” a shock. The resilience of a community in respect to potential hazard events is determined by the degree to which the community has the necessary resources and is capable of organizing itself both prior to and during times of need.

Response

The provision of emergency services and public assistance during or immediately after a disaster in order to save lives, reduce health impacts, ensure public safety and meet the basic subsistence needs of the people affected.

Comment: Disaster response is predominantly focused on immediate and short-term needs and is sometimes called “disaster relief”. The division between this response stage and the subsequent recovery stage is not clear-cut. Some response actions, such as the supply of temporary housing and water supplies, may extend well into the recovery stage.

Retrofitting

Reinforcement or upgrading of existing structures to become more resistant and resilient to the damaging effects of hazards.

Comment: Retrofitting requires consideration of the design and function of the structure, the stresses that the structure may be subject to from particular hazards or hazard scenarios, and the practicality and costs of different retrofitting options. Examples of retrofitting include adding bracing to stiffen walls, reinforcing pillars, adding steel ties between walls and roofs, installing shutters on windows, and improving the protection of important facilities and equipment.

Risk

The combination of the probability of an event and its negative consequences.

Comment: This definition closely follows the definition of the ISO/IEC Guide 73. The word “risk” has two distinctive connotations: in popular usage the emphasis is usually placed on the concept of chance or possibility, such as in “the risk of an accident”; whereas in technical settings the emphasis is usually placed on the consequences, in terms of “potential losses” for some particular cause, place and period. It can be noted that people do not necessarily share the same perceptions of the significance and underlying causes of different risks.

See other risk-related terms in the Terminology: Acceptable risk; Corrective disaster risk management; Disaster risk; Disaster risk management; Disaster risk reduction; Disaster risk reduction plans; Extensive risk; Intensive risk; Prospective disaster risk management; Residual risk; Risk assessment; Risk management; Risk transfer.

Risk assessment

A methodology to determine the nature and extent of risk by analysing potential hazards and evaluating existing conditions of vulnerability that together could potentially harm exposed people, property, services, livelihoods and the environment on which they depend.

Comment: Risk assessments (and associated risk mapping) include: a review of the technical characteristics of hazards such as their location, intensity, frequency and probability; the analysis of exposure and vulnerability including the physical social, health, economic and environmental dimensions; and the evaluation of the effectiveness of prevailing and alternative coping capacities in respect to likely risk scenarios. This series of activities is sometimes known as a risk analysis process.

Risk management

The systematic approach and practice of managing uncertainty to minimize potential harm and loss.

Comment: Risk management comprises risk assessment and analysis, and the implementation of strategies and specific actions to control, reduce and transfer risks. It is widely practiced by organizations to minimise risk in investment decisions and to address operational risks such as those of business disruption, production failure, environmental damage, social impacts and damage from fire and natural hazards. Risk management is a core issue for sectors such as water supply, energy and agriculture whose production is directly affected by extremes of weather and climate.

Risk transfer

The process of formally or informally shifting the financial consequences of particular risks from one party to another whereby a household, community, enterprise or state authority will obtain resources from the other party after a disaster occurs, in exchange for ongoing or compensatory social or financial benefits provided to that other party.

Comment: Insurance is a well-known form of risk transfer, where coverage of a risk is obtained from an insurer in exchange for ongoing premiums paid to the insurer. Risk transfer can occur informally within family and community networks where there are reciprocal expectations of mutual aid by means of gifts or credit, as well as formally where governments, insurers, multi-lateral banks and other large risk-bearing entities establish mechanisms to help cope with losses in major events. Such mechanisms include insurance and re-insurance contracts, catastrophe bonds, contingent credit facilities and reserve funds, where the costs are covered by premiums, investor contributions, interest rates and past savings, respectively.

Socio-natural hazard

The phenomenon of increased occurrence of certain geophysical and hydrometeorological hazard events, such as landslides, flooding, land subsidence and drought, that arise from the interaction of natural hazards with overexploited or degraded land and environmental resources.

Comment: This term is used for the circumstances where human activity is increasing the occurrence of certain hazards beyond their natural probabilities. Evidence points to a growing disaster burden from such hazards. Socio-natural hazards can be reduced and avoided through wise management of land and environmental resources.

Structural and non-structural measures

Structural measures: Any physical construction to reduce or avoid possible impacts of hazards, or application of engineering techniques to achieve hazard-resistance and resilience in structures or systems;

Non-structural measures: Any measure not involving physical construction that uses knowledge, practice or agreement to reduce risks and impacts, in particular through policies and laws, public awareness raising, training and education.

Comment: Common structural measures for disaster risk reduction include dams, flood levies, ocean wave barriers, earthquake-resistant construction, and evacuation shelters. Common non-structural measures include building codes, land use planning laws and their enforcement, research and assessment, information resources, and public awareness programmes. Note that in civil and structural engineering, the term “structural” is used in a more restricted sense to mean just the load-bearing structure, with other parts such as wall cladding and interior fittings being termed non-structural.

Sustainable development

Development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs.

Comment: This definition coined by the 1987 Brundtland Commission is very succinct but it leaves unanswered many questions regarding the meaning of the word development and the social, economic and environmental processes involved. Disaster risk is associated with unsustainable elements of development such as environmental degradation, while conversely disaster risk reduction can contribute to the achievement of sustainable development, through reduced losses and improved development practices.

Technological hazards

A hazard originating from technological or industrial conditions, including accidents, dangerous procedures, infrastructure failures or specific human activities, that may cause loss of life, injury, illness or other health impacts, property damage, loss of livelihoods and services, social and economic disruption, or environmental damage.

Comment: Examples of technological hazards include industrial pollution, nuclear radiation, toxic wastes, dam failures, transport accidents, factory explosions, fires, and chemical spills. Technological hazards also may arise directly as a result of the impacts of a natural hazard event.

Vulnerability

The characteristics and circumstances of a community, system or asset that make it susceptible to the damaging effects of a hazard.

Comment: There are many aspects of vulnerability, arising from various physical, social, economic, and environmental factors. Examples may include poor design and construction of buildings, inadequate protection of assets, lack of public information and awareness, limited official recognition of risks and preparedness measures, and disregard for wise environmental management. Vulnerability varies significantly within a community and over time. This definition identifies vulnerability as a characteristic of the element of interest (community, system or asset) which is independent of its exposure. However, in common use the word is often used more broadly to include the element’s exposure.

Pasar Ekstrem Tomohon

2016-10-24T02:45:00.003-07:00

"Pemuda itu dengan sigap menghantam kepala salah satu anjing dengan ujung kapak. Si anjing masih berusaha bangun dengan pekikan yang bagi saya lebih mirip suara manusia saat itu. Tanpa ampun, diulangnya hantaman kedua, ketiga dan keempat sampai tubuh anjing itu terkapar".

Babi, ular, anjing, kucing, tikus, kelelawar dan beberapa tubuh hewan lain memenuhi meja-meja pasar. Rasa mual spontan hinggap di kepala. Aroma menyengat berhasil menggagalkan rencana saya untuk mendokumentasikan seisi Pasar Tomohon sebagi kenang-kenangan.

Saya dan tiga teman saya; Memei, Ade dan Lukman, saling pandang dengan kening mengkerut. Seakan tak percaya dengan apa yang ada di hadapan kami. Tapi tak lama kemudian, ditemani supir yang adalah penduduk Manado, mereka dengan gagah memasuki pasar dan mulai memainkan camera smartphone mereka. Aku, sadar dengan kondisi tubuh yang tidak cukup fit, memilih menunggu di luar pasar. Tapi masih cukup jelas untuk menyaksikan apa yang terjadi di Pasar Tomohon pagi itu. Terlalu jelas bahkan.

Tidak jauh dari posisi saya berdiri, kira-kira 3 meter, seorang pemuda berotot terlihat berlumuran darah. Tangan kanannya menggenggam kapak yang seluruhnya dipenuhi darah, lendir dan sisa-sisa kecil potongan daging. Sadar dengan keberadaan saya yang beda diantara semua pengunjung pasar, dia senyum dan menawarkan diri untuk difoto. Saya mendekat. Dia meraih seekor anjing yang sudah kaku dan gosong seraya menyodorkannya ke arah saya. Dan jepret.

"Sudah Mas, makasih yaaaa."

"Sama-sama", balasnya dengan senyum manis.

Senyum dan otot pemuda itu mengingatkan saya pada instruktur-instruktur saya di gym. Hanya saja mereka tidak setragis pria Tomohon ini.

Saya mundur lagi ke posisi saya semula, merapat di bawah payung nesar penjual sayur. Pemuda tadi berbalik badan masuk ke dalam pasar. Beberapa menit kemudian kembali dengan menyeret sebuah keranjang berisi 2 ekor anjing.

"Mungkin itu stok buat disembelih besok", pikirku.

Di luar dugaan. Pemuda itu membuka penutup atas keranjang dan dengan sigap menghantam kepala salah satu anjing dengan sebuah kapak. Si anjing masih berusaha bangun dengan teriakan melengking berkali-kali. Tapi Si pemuda beorotot tak menyerah, diulangnya hantaman kedua, ketiga dan keempat sampai tubuh anjing itu terkapar. Bunyi keras hantaman besi ke tulang tengkorak dan pekikan anjing itu membuat saya menciut di pojok pasar Tomohon.

Tubuh anjing itu masih terlihat megap-megap. Saya melihat si pemuda tadi meraih selang dan menyulutnya. Dengan sigap dia memainkan ujung selang yang kini mengeluarkan api ke sekujur tubuh anjing. Tak butuh waktu lama, anjing yang tadi berwarna coklat terang kini berubah hitam dan kaku.

Di dalam keranjang, seekor anjing lain terlihat menciut sambil sesekali mengelurkan pekikan yang lagi-lagi tidak mirip suara anjing. Atau memang begitu pekikan anjing, entahlah.

Merasa cukup dengan pemandangan di Pasar Tomohon pagi itu, kami balik badan melanjutkan perjalanan, menikmati sisi lain Kota Tomohon. Rasa lapar karena tak sempat sarapan seketika hilang. Kami memutuskan singgah di sebuah mesjid, untuk bersih-bersih. Di sana, kami menghabiskan sedikit waktu berbincang dengan pengelola mesjid yang juga difungsikan sebagai sekolah bagi Muslim. Mesjid Al Mujahidin namanya, adalah satu-satunya mesjid di Kota Tomohon yang juga difungsikan sebagai Islamic Center bagi warganya Kota Tomohon yang hanya 10% beragama Islam.

Kami mencoba segenap usaha melupakan pemandangan di pasar Tomohon. Sialnya, Memei tak henti-hentinya mengaduh. Memei ingin segera tiba di rumah dan memeluk kucingnya.

Perubahan Iklim dan Keadilan Gender

2016-09-13T21:11:00.004-07:00

Berbagai krisis dan bencana terus terjadi. Sebagian besar disebabkan kegagalan global pembangunan yang menggerus kekayaan alam dan mengabaikan daya dukung lingkungan. Akibatnya, krisis bertambah dalam, termasuk meningkatnya ancaman bencana, seperti kekeringan, banjir, perubahan cuaca ekstrim, gagal panen, meningkatnya hama tanaman, penyakit, datang silih berganti di berbagai wilayah.

Dampak perubahan iklim yang begitu cepat terjadi. Dihadapi warga tanpa Informasi yang mencukupi, kemampuan bertahan hidup yang lemah, khususnya perempuan. Celakanya, di tengah krisis yang terus menghimpit, ancaman lain justru datang dari sistem dan praktek politik saat ini. Otonomi daerah yang bercita-cita mendekatkan akses dan kontrol rakyat terhadap sumber daya alamnya, justru mempersempit ruang hidup perempuan.

Buku "Keadilan Gender dalam Keadilan Iklim" adalah hasil dari dorongan dan kesadaran anggota kelompok Masyarakat Sipil Untuk Keadilan Iklim. Ia lahir dari partisipasi dan konstribusi banyak pihak, beragam latar. Diterbitkan oleh Civil Society Forum (CSF) for Climate Justice, proses penyusunan buku ini melalui proses panjang, sebelum sampai ke publik. Semoga ia berguna mendorong keadilan iklim yang berkeadilan gender.

Baca di sini: Keadilan Gender dalam Keadilan Iklim

Ayah

2016-09-09T01:20:00.003-07:00

"Sesuatu yang halal lebih berkesan meskipun sedikit, dari pada menikmati yang banyak tapi tidak dari persediaan yang pantas."

"Apa ini?"

Ayah membanting pintu kulkas dengan keras. Salah satu tangannya menggenggam erat sekotak susu cair rasa coklat. Matanya melotot ke arahku yang sedang makan siang bersamanya hari itu.

"Itu susu punyaku," jawabku lemas.

"Dari mana?" hardiknya lagi.

"Dikasih sama Wak Yah tadi. Dia punya banyak, aku dikasih 1 kotak," jawabku sambil berasumsi ayah mungkin akan marah sebab aku dikira meminta susu itu dari Wak Yah, tetangga kami.

"Dia dapat dari truk yang kecelakaan itu kan?"

"Iya," anggukku sambil menahan takut dan menebak-nebak apa selanjutnya.

"Kembalikan itu susu ke yang punya truk, sekarang!"

"Teganya, "batinku.

Ayah bahkan tak membiarkan aku menyelesaikan makan siangku atau berganti seragam sekolah terlebih dahulu. Aku ambil susu di tangannya yang berurat dan gemetar itu. Matanya merah dan berair, aku tak berani menatapnya lebih lama. Aku setengah berlari menuju ke arah truk yang masih dalam posisi terguling, kira-kira 1 km dari rumah.

Bapak tua yang punya truk bingung saat aku menyerahkan susu kotak itu.

"Ambil aja buat kamu, dik."

"Gak boleh sama Ayah, disuruh balikin," Jawabku.

"Gak apa, cuma 1 kotak kecil. Itu yang lain malah berkardus-kardus dibawa pulang, ambil aja gak apa." Balas yang punya truk.

Meski ingin, tapi aku sudah tidak punya nyali untuk menerima susu itu. Aku takut Ayah lebih marah lagi jika tau aku menerima susu itu.

Ayah memang biasa marah, tapi siang itu marah Ayah beda dari biasa. Aku tak pernah meihat Ayah marah begitu rupa, suaranya gemetar dengan mata berkaca-kaca.

Malamnya, selagi memijit kakinya, Ayah menjelaskan kenapa aku tak boleh mengambil apalagi meminum susu itu tanpa seizin yang punya truk. Penjelasan yang panjang, lengkap dan cenderung membosankan saat itu. Dia mengulang beberapa kalimat soal prinsip rezeki, makan dan minum halal. Baginya, adalah wajib untuk memastikan anak-anaknya makan dan minum dari rezeki yang pantas dan halal. Sesuatu yang halal lebih berkesan meskipun sedikit, dari pada menikmati yang banyak tapi tidak dari persediaan yang pantas.

"Betapa memalukan dan tidak manusiawi menjarah barang milik mereka yang sedang musibah," tegas Ayah di akhir penjelasannya. Dibalas dengan anggukan dan suara lirihku mengiyakan apa kata Ayah.

"Itu di kulkas ada susu kotak Ayah belikan tadi, bagi dengan adikmu." Ucapnya dengan senyum sambil menyalakan televisi.

Selamat Ulang Tahun, Pak Sugeng.

2016-07-25T02:11:00.000-07:00

Ini hari beliau ulang tahun. Katanya yang ke 36, sayang tak ada yang percaya, kebalikannya mungkin.

Mengenal Pak Sugeng diluar sebagai pejabat BNPB menjadi kebanggaan tersendiri. Menjadi mahasiswa yang secara langsung menerima pengetahuan dari beliau. Tidak hanya mendapatkan pengetahuan yang menjadi bagian dari transfer knowladge, tapi juga pengalaman-pengalaman beliau yang dikorelasikan dengan teori-teori kebencanaan dan perubahan iklim, menjadikannya lebih aplikatif.

Kegelisahannya akan perkembangan PRB di Indonesia, sering menjadi dialog. Tidak untuk berkeluh kesah akan tugasnya sebagai pejabat negara yang bertanggung jawab atas PB di Indonesia saat itu. Tapi membuka ruang dialog untuk mendapatkan masukan atau ide segar sebagai bagian dari solusi.

Berkembangnya isu integrasi API dan PRB salah satunya. Sebagai pejabat yang membidangi PRB, secara jernih memandang urgensi integrasi tersebut secara menyeluruh. Kajian risiko bencana yang selama ini belum mengakomodir analisis iklim perlu dicari titik temunya. Apalagi secara fakta, kejadian bencana di Indonesia lebih didominasi oleh bencana terkait hidrometeorologis.

Dia membuktikan, berakhirnya masa tugas di lingkungan BNPB bukan sebuah akhir untuk berkarya atau berbuat untuk pengurangan risiko bencana di Indonesia. Berakhirnya masa dinas justru menjadi ruang terbuka baru bagi pak Sugeng untuk lebih banyak berbuat. Batasan-batasan yang sebelumnya “mungkin” menjadi kendala dalam merealisasikan ide atau gagasan besar untuk mempercepat proses gerakan PRB kini semakin besar.

Pak Sugeng adalah sosok panutan. Sosok ayah sekaligus partner dalam bekerja untuk pengurangan risiko bencana. Keterbukaan dan kesantuntanan dalam kata-kata tidak menghilangkan kesan tegas sebagai seorang pemimpin.

Sebuah harapan, Pak Sugeng akan terus bersemangat membangun dan mengembangkan PRB di Indonesia. Secara konsisten mendorong PRB sebagai mandat yang telah tertuang sebagai salah satu buah karya ke-deputi-an nya di BNPB. Mandat tersebut akan terus melekat sebagai sebuah simbol atau dasar untuk terus diperjuangkan.

Selamat ulang tahun, Pak. Terus semangat meluruskan makna penanggulangan bencana, mendorong sistem penanggulangan bencana lebih baik dan menularkan semangat dan ilmu kebencanaan yang "benar" ke semua.

Mau Selamat, Adaptasi..!

2016-06-24T20:34:00.000-07:00

Doc. Bingkai Indonesia

Hujan yang biasa menjadi dambaan, kini begitu menjengkelkan. Pak Hasan, hanya bisa termenung melihat tumpahan air dari langit yang tak kunjung berhenti. Hati kecut mengingat bibit padi yang telah siap tanam. Akankah mengalami gagal tanam seperti tahun sebelumnya? Karena lahan pertanian yang tidak seberapa tergenang parit yang biasanya setia mengairi sawahnya dan mengantarkan kegembiraan saat panen tiba.

Hasan Petani dari Aceh Timur, hanya satu dari 46,7 juta jiwa petani di Indonesia yang mengalami kebingungan menghadapi berubahnya musim. Musim yang biasanya dapat dengan mudah diprediksi kapan datangnya; baik musim hujan maupun kemarau, kini begitu mistrius. Petani sering terkecoh. Hujan yang awalnya begitu rutin, tiba-tiba berhenti dan tak lagi datang sama sekali. Saat musim hujan betul-betul datang, dimana masa tanam akan dimulai, penanaman tidak begitu saja dapat dilakukan. Karena ancaman banjir menjadi momok. Jika pun dipaksa, kecil kemungkinan tanaman tersebut selamat sampai panen.

Persoalan petani saat ini bertambah kompleks. Belum selesai persoalan ketersediaan modal, ketersediaan pupuk dan pestisida dan harga jual yang layak, kini muncul masalah baru. Masalah yang lebih serius karena mengancam kehidupannya yang paling mendasar.

Pemanasan Global Sebagai Sebab

Salah satu implikasi dari pemanasan global adalah kacaunya sistem iklim. Musim hujan atau kemarau lebih panjang, curah hujan atau kekeringan lebih ekstrim, potensi badai atau angin ribut lebih besar. Adanya kerusakan ekosistem atau fungsi alam akan semakin memperparah kondisi suatu daerah karena hilang atau berkurangnya fungsi alamiah dalam menyeimbangkan kondisi tersebut.

Kejadian-kejadian banjir, banjir bandang, longsor, dan angin puting beliung di banyak wilayah Indonesia adalah fakta ketidak mampuan lingkungan sekitar menyeimbangkan iklim yang ada. Ancaman tersebut menjadi bencana ketika berhimpit dengan kerentanan dan lemahnya kapasitas penduduk dalam mensikapi ancaman dan efek perubahan iklim. Atau ketidaksiapan dalam bertindak menyebabkan ancaman menjadi petaka.

Informasi akan terjadinya perubahan iklim akibat pemanasan global telah menjadi pembicaraan sejak tahun 80-an. Jauh sebelumnya, Joseph Fourier pada tahun 1824 telah mengenalkan proses pemanasan permukaan benda langit, termasuk bumi yang disebabkan komposisi keadaan atmosfir. Informasi yang seram dan menakutkan itu, justru direspon negatif seolah-seolah hanya mimpi buruk penghias tidur. Akibatnya, upaya mitigasi dan kesiapsiagaan menjadi terabaikan.

Pemanasan global secara alamiah akan terjadi mengiringi perputaran bumi. Punahnya kehidupan masa lalu adalah bukti, bagaimana pemanasan global akan tetap terjadi sekalipun tanpa intervensi manusia. Namun, pemanasan global dengan adanya campur tangan manusia yang mengabaikan lingkungan mempercepat proses tersebut. Menumpuknya gas rumah kaca seperti Karbondioksida, Nitrogen Oksida, Metana dll. secara signifikan menyebabkan kenaikan suhu antara 1 - 5 derajat celcius. Suhu bumi akan mengalami kenaikan 1,5 - 4 derajat celcius pada tahun 2030 jika tidak dilakukan upaya pengurangan produksi emisi oleh berbagai aktifitas manusia.

Akibatnya, akan terjadi pencairan es di kutub dan gunung-gunung bersalju seperti himalaya, alpen, kalimanjaro, cartenz pyramid dll. Mencairnya es akan menyebabkan naiknya air laut. Pemanasan global sendiri menyebabkan meningkatkan suhu air laut sehingga menyebabkan air laut, pulau-pulau kecil akan tenggelam, garis pantai akan bergeser dan penduduk yang mendiami wilayah pesisir terpaksa mengungsi ke wilayah-wilayah yang lebih tinggi.

Begitu besar pengaruh pemanasan global terhadap kondisi bumi. Dan prediksi-prediksi yang menakutkan tersebut sebagian telah terbukti. Beberapa kampung nelayan menjadi rutin di kunjungi air laut. Bahkan beberapa desa seperti di pesisir Demak Jawa Tengah telah dinyatakan hilang akibat ditinggal oleh penduduknya mengungsi.

Perubahan iklim adalah perkara serius. Namun dapat dikurangi atau bahkan dihilangkan sehingga tidak menjadi bencana. Mitigasi dan kesiapsiagaan merupakan kunci - bagaimana efek perubahan iklim dan ancaman yang ada tidak berujung menjadi bencana. Adaptasi adalah pendekatan mensikapi ancaman yang telah di depan mata.

Kembali pada rumus bencana, bencana akan terjadi jika ancaman (bahaya) bergabung dengan kerentanan. Besar kecilnya risiko bencana ditentukan oleh seberapa besar kapasitas dalam mensikapi ancaman dan kerentanan yang ada. Konsepsi sederhana ini menjelaskan - global warming tidak sama dengan gunungapi, tsunami atau gempa. Global warming yang memicu hujan menjadi ekstrim dan menyebabkan banjir atau longsor harus direspon dengan kemampuan menyesuaikan diri penduduk terhadap dampak-dampak yang ditimbulkan. Penyesuian ini tidak hanya dalam kontek jiwa (menyelamatkan jiwa), tapi seluruh aset kehidupan (human, social, physic, nature, and financial).

Isra dan Ira, Mesra Sepiring Berdua

2016-06-20T02:20:00.000-07:00

Ini adalah tentang Ira Sulfina dan Nurul Isra Hasan, dua cucu Wadang berparas manis. Nurul adalah anak bungsu Hasan, anak pertama Wadang. Sementara Ira merupakan anak Hasballah, anak laki ketiga Wadang. Cucu Wadang itu banyak, hitungan kasarku berjumlah 25 orang. Tapi dari semua cucu, Ira dan Nurul punya keunikan tersendiri. Hal mana perlu saya tulis, sebab belum ada media yang mau meliput mereka.

Ira dan Nurul sama-sama berusia 25 tahun saat ini, sudah tua ternyata. Ira berusia 6 bulan lebih tua dari Ira, ah Ira ternyata lebih tua lagi. Keduanya berbadan sehat, iya sehat, bukan gendut. Ada perbedaan yang sangat kentara antara berbadan sehat dengan berbadan gemuk, kau mesti paham itu jika tidak mau menuai omelan dari Ira dan Nurul.

Ira dan Nurul sudah akrab sejak kecil. Mereka sering main masak-masakan berdua. Teras rumah kami sering berantakan oleh piring dan periuk masak mainan milik mereka. Jika sudah bosan bermain, mereka pasti pindah ke depan televisi, tidur sebantal berdua dengan mata menatap lurus ke depan layar televisi. Ira, biasanya menonton sambil salah satu tangannya memegang botol dot berisi teh manis. Nurul tidak begitu, dia lebih dewasa satu langkah dari Ira dalam hal ngedot.

Setelah hubungan keduanya sedikit renggang akibat Nurul masuk TK, semnetara Ira tidak, kedua bocah itu kembali dipertemukan di bangku kelas 1 Madrasah Ibtidayah Negeri (MIN) Blang Nie. Duduk sebangku, keduanya jadi murid berprestasi kesayangan Ibu Tarbiyah, Ibu Fatimah dan Pak Ibrahim. Tidak hanay di sekolah, sepulang sekolah, mereka kembali dipertemukan di TPA Babussalam tempat pengajiannya. Sepulang ngaji, mereka pun masih berdua lagi, main masak-masakan atau sekedar nonton. Yang aku ingat, setiap sore, saat aku masih bergumul dengan mainan mobil di tumpukan pasir, dua bocah itu selalu sudah rapi, dengan bedak over dosis di pipi. Itu sebab, Kakak sepupuku, kak Dek Na, selalu senang mengajak mereka jalan-jalan sore. Aku, tak pernah diajak karena selalu kucel.

Seolah tak siap berpisah, keduanya kembali melanjutkan sekolah di tempat yang sama, MTsN Simpang Ulim, sekolah favorit dan kebanggaan keluarga. Ira dan Nurul, meskipun tidak ditempatkan di sekolah yang sama, tapi masih selalu ke sekolah bersama-sama, mengerjakan PR bahkan makan bersama, sepiring berdua. Hal mana membuat kami sekeluarga maklum, bukan karena makan mereka sedikit, tapi memang begitulah mereka. Mesra.

Lulus dari MTsN, Nurul dan Ira sempat melanjutkan ke sekolah yang sama di darul Ulum. Tapi kira-kira di bulan kedua, Nurul memutuskan untuk pindah sekolah, yang lebih dekat dengan keluarga. Aku ingat, betapa sedih keduanya karena harus berpisah, sebab pada dasarnya mereka tak mau dipisahkan. Sungguh disayangkan, bukan?

Aku sempat berpikir itulah akhir dari kemesraan mereka. Bukankah jarak selalu jadi persoalan bagi banyak hubungan? Ira pun masih selalu sedih di beberapa bulan pertama setelah ditinggalkan Nurul. Tapi sungguh, hubungan keduanya tak goyah. Hubungan Nurul dan Isra, masih saja mesra seperti biasanya. Aku sempat terkesima, saat libur puasa melihat Nurul buka puasa bareng Ira, makan sepiring berdua, minum di 1 gelas yang sama. Sambil gantian berbagi cerita tentang guru dan cowok di sekolahnya masing-masing. Ya, dari dulu hingga kini selalu ada topik yang sama dari obrolan mereka, si gam jeh alias cowo itu.

Kini, keduanya semakin tua. Masing-masing sudah lulus dari kuliah dengan jurusan berbeda. Ira lulusan Pendidikan Bahasa Inggris dan Nurul lulusan pendidikan kebidanan. Ira masih beraktivitas di Banda Aceh, sementara Nurul beraktivitas di Langsa sambil juga mengelola TK rintisan keluarga. Setiap keduanya bertemu, kemesaraan dan keceriaan selalu mewarnai keduanya. Satu yang pasti, obrolan seputar cowo selalu jadi salah satu topik.

Mereka juga selalu rutin saling update kondisi dan posisi masing-masing. Termasuk ketika salah satu atau keduanya daam kondisi duka, patah hati. Saat Ira down karena suatu hal, Nurul mengingatkan Ira untuk bersabar. Begitu juga ketika Nurul kecewa, Ira dengan setia akan memotivasi Nurul, untuk melupakan hal yang mengecewakan itu. Keduanya selalu kompak untuk perkara makan. Meski keduanya sudah terikat komitmen diet, tapi saat mereka bertemu, tak ada apapun yang bisa halangi mereka dari menyantap Mie Bakso Bata Puteh atau Nicah Awee. Itu mutlak bagi keduanya.

Hebatnya lagi, mereka bisa makan berkali-kali dalam sehari. Meski hanya mengandlakan satu piring, bukan berarti makan mereka sedikit. Satu piring untuk 4 kali nambah. Ah, tak perlulah aku terlalu detil untuk hal itu.

Semoga mereka akan terus mesra sampai tua. Jika pun nanti karena satu dan lain hal hubungan mereka sedikit renggang, semoga tidak, aku berharap tulisan ini bisa jadi pengingat, bahwa mereka pernah hidup bersama, suapa-suapan makan siang sepiring berdua, sambil menertawakan beberapa laki yang mereka tolak cintanya.

Pangan dan Ketahanan Pulau Kecil

2016-03-18T03:09:00.000-07:00

Perubahan iklim kini bak sosok hantu. Gambaran dampak buruknya begitu nyata; meningkatnya ancaman bencana, sebaran wabah, hama, hilang atau terganggunya mata pencaharian, terancamnya ketersediaan stok pangan, krisis air bersih sampai hilangnya pulau-pulau karena kenaikan muka air laut.

Sagu, salah satu makanan pokok di Maluku (Ina, 2015)

Intensitas kejadian bencana yang semakin meningkat menjadi persoalan banyak negara. Tidak saja negara miskin atau berkembang seperti Indonesia, negara maju pun dibuat panik. Banjir di Australia atau Tornado di Amerika merupakan potret, bahkan negara-negara maju pun tidak mudah menghadapinya. Tak saja mengakibatkan korban jiwa, kerusakan dan kerugian pun begitu besa.

Di Indonesia, proyeksi kenaikan muka laut hingga tahun 2100 diperkirakan mencapai 1,1 meter. Kondisi ini dapat berdampak pada hilangnya daerah pantai dan pulau-pulau kecil seluas 90.260 km². Kementerian Kelautan dan Perikanan merilis temuannya antara tahun 2005 dan 2007, Indonesia telah kehilangan 24 pulau kecil: 3 pulau di Nanggroe Aceh Darussalam, 3 di Sumatera Utara, 3 di Papua, 5 di Kepulauan Riau, 2 di Sumatera Barat, 1 di Sulawesi Selatan, dan 7 di kawasan Kepulauan Seribu, Jakarta. Kenaikan permukaan air laut bisa berdampak lebih besar saat berbaur dengan ancaman lain seperti malaria, DBD, kekeringan, banjir, badai dan gelombang.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyebutkan bahwa delapan tahun terakhir, bencana hidrometeorologis saja telah menewaskan 4.936 orang. Menyebabkan 17,7 juta orang menderita dan mengungsi, ratusan ribu rumah rusak, dan lebih dari 2,5 juta rumah terendam banjir. Dalam kurun waktu yang sama bencana geologi juga telah menewaskan sekitar 200.000 jiwa [1].

Pangan adalah salah satu sektor yang paling terancam sekaligus berperan penting dalam ketahanan sesorang maupun komintas atas berbagai ancaman dan pengaruh perubahan iklim. Perubahan iklim mendorong pergeseran musim maupun intensitasnya. Salah satu karakteristik yang muncul adalah musim hujan yang lebih pendek dengan curah hujan lebih tinggi serta kemarau yang lebih panjang dan kering.Kondisi ini berdampak padapola produksi pangan. Ancaman sektor pertanian tidak saja gagal panen dengan berbagai sebab, tapi juga gagal tanam.

Demikian juga pada sektor perikanan. Menyusutnya produksi pangan akan berkorelasi dengan harga yang lebih tinggi. Menyulitkan sebagian orang memenuhi kebutuhannya akan pangan. Tidak hanya karena faktor ekonomi, tapi juga keterbatasan akses wilayah dan cuaca.

Persoalan krisis pangan akan semakin nyata pada wilayah dengan akses terbatas. Masyarakat kepulauan misalnya, dimana sumber pangan saat ini dipenuhi dari luar pulau. Diversifikasi pangan yang sebelumnya ada dan menjadi bagian dari ketahanan pangan saat ini nyaris tak berbekas. Beras adalah satu-satunya jenis pangan yang dikonsumsi. Celakanya, beberapa wilayah tidak mampu memproduksinya karena ketidaksesuaian tanaman ini untuk dibudidaya. Alhasil, seluruh kebutuhan akan beras dipasok dari luar wilayah.

Terganggunya akses transportasi menuju sumber pasokan akibat cuaca buruk atau tergangganggunya mata pencaharian penduduk kepulauan merupakan ancaman serius. Sementara tidak sedikit penduduk Indonesia yang menempati pulau-pulau kecil sebagai pemukiannya.

Ketahanan Pangan, Adaptasi Perubahan Iklim dan Pengurangan Risiko Bencana

Ketahanan pangan mengacu pada kondisi di mana setiap orang memiliki kemampuan baik secara fisik maupun ekonomi terhadap pemenuhan pangan yang cukup, aman dan bergizi, untuk memenuhi kebutuhan gizi harian agar dapat hidup sehat [2]. Gangguan terhadap ketahanan pangan di suatu negara dapat menciptakan ketidakstabilan ekonomi, gejolak sosial dan politik. Semisal saat meroketnya kenaikan harga pangan Indonesia saat krisis ekonomi tahun 1997/1998 berkembang menjadi krisis multidimensi dan memicu konflik sosial.

Ketahanan pangan berperan penting dalam upaya adaptasi perubahan iklim dan penguranagn risiko bencana. Kerentanan seseorang atau suatu komintas terhadap ancaman bencana sangat dipengaruhi salah satunya oleh ketersediaan pangan. Tidak terpenuhinya kebutuhan pangan sebelum, saat atau setelah bencana akan berpengaruh pada tingkat risiko bencana yang ada. Risiko bencana akan meningkat atau muncul saat kondisi pangan tidak terpenuhi. Ancaman bencana sendiri juga dapat mengancam ketersediaan pangan.

Pada banyak kasus, konflik sosial terpicu karena krisis pangan. Kerusuhan Mei 1998 salah satu faktor, selain kondisi politik yang ada, juga masyarakat kesulitan memenuhi kebutuhan pangan akibat harga yang naik berkali lipat. Sementara lapangan pekerjaan atau pendapatan tetap atau bahkan hilang pekerjaan. Pada penanganan bencana, aksi penjarahan atau membajak bantuan juga lebih karena desakan untuk memenuhi kebutuhan akan pangan.

Kejadian bencana gempa bumi dan tsunami Mentawai 2010 menjadi spesifik untuk dicermati. Mentawai, sebagai bagian Kabupaten dari Provinsi Sumatera Barat mengalami kendala cuaca saat tanggap darurat dilakukan. Prinsip penanggulangan bencana yang cepat dan tepat, menjadi sulit dilakukan. Distribusi logistik terganggu karena dukungan dari luar untuk melakukan kerja-kerja pengananan tanggap darurat terkendala jarak dan cuaca. Sementara, ketahanan atau ketangguhan untuk menghadapi krisis belum dilakukan dengan baik. Baik memenuhi kebutuhan pangan, air bersih, pelayanan kesehatan maupun proses evakuasinya.

Kondisi ini menjadi sangat krusial untuk dicermati dan menjadi pertimbangan bagi Indonesia sebagai Negara kepulauan. Mentawai hanyalah salah satu dari ribuan pulau Indonesia. Masih terdapat banyak penduduk yang tinggal di pulau-pulau kecil dan memiliki bahaya/ancaman beragam. Bencana yang terjadi seperti kasus Mentawai adalah cerminan, bagaimana bencana geologis berpadu dengan cuaca buruk yang mempunyai korelasi erat sebagai dampak dari perubahan iklim.

Sistem penanggulangan bencana menjadi penting menyatu dengan kebijakan dan sistem pembangunan lain dalam memperkuat resilensi warga Negara kepulauan. Dari mulai peningkatan kapasitas SDM, pengelolaan tata ruang, pengelolaan SDA, membangun akses informasi, pengentasan kemiskinan, pembangunan infrastruktur maupun kebijakan-kebijakan yang menjamin penanggulangan bencana; sebelum, saat dan setelah terjadinya bencana. Terjaminnya kebutuhan pangan komunitas kepulauan kecil akan mempengaruhi tingkat kerentanannya tehadap ancaman.

Pengembangan pertanian sebagai bagian dari rehab – rekon misalnya, semestinya disesuaikan dengan hasil kajian iklim. Tidak hanya atas dasar kesesuaian komoditas dengan budaya local, tapi bagaimana ke depan kondisi iklimnya, tanaman dan jenis apa yang sesuai, ketersediaan air, hama yang cenderung meningkat dll. demikian juga dengan infrastruktur yang dibangun disesuaikan dengan proyeksi perubahan iklim. Dalam kontek mitigasi atau preventif juga demikian.

Jika sebuah wilayah sudah tidak mungkin di tempati lagi untuk jangka panjang, kenapa harus investasi besar-besaran? Pilihan relokasi menjadi alternatif. Atau tetap tinggal dengan mengetahui proyeksi ancaman. Sehingga mata pencaharian, tata ruang, bentuk bangunan harus disesuaikan untuk ke depan.

Referensi

[1] BNPB, Rekapitulasi Data dan Informasi Bencana Indonesia, diakses pada tanggal 26 Desember 2011, pukul 13.24 WIB dari http://dibi.bnpb.go.id.

[2] Undang Undang No. 7 tahun 1996 tentang Pangan.

[3] Khudori, Makalah Sistem Pertanian Pangan Adaptif Perubahan Iklim, 2011. Hal. 4.

Menjadi Masyarakat Siaga Bencana

2016-03-01T04:05:00.004-08:00

INI bukanlah saat yang pas untuk bicara bencana. Apalagi kalau itu berkaitan dengan Seuramo Mekkah, Aceh. Meskipun berita banjir dan kebakaran kerap mewarnai halaman koran dan media televisi, tak banyak yang mengangkat isu ini lebih serius dari sekedar laporan kejadian dan jumlah korban. Tapi menjelang akhir tahun nanti, pastilah kantor pemerintah dan LSM, kampus sampai warung kopi akan ramai dengan workshop, dialog dan ragam acara lain bertajuk “Refleksi 12 Tahun Tsunami”.

Setelah itu, yakinlah diskusi akan berganti dengan topik lain yang lebih hangat, perayaan Valentine, peduli sampah nasional, atau pilkada, misalnya. Sungguh celaka kiranya jika setelah peristiwa tsunami 2004, kita menganggap tidak perlu lagi memikirkan ancaman bencana yang ada di sekitar kita. Satu pelajaran penting dari tsunami 2004 adalah bahwa kita tidak siap. Dan, kita sadar akan itu.

Kita tidak paham perihal potensi gelombang tinggi pascagempa. Tsunami adalah kata aneh yang pertama kali kita tahu, pada Minggu pagi, 26 Desember 2004 silam itu. Padahal Indonesia dan Aceh khususnya, sejak dulu memang termasuk kawasan potensial gempa dan tsunami karena letaknya pada pertemuan tiga lempeng raksasa Eurasia, Indo-Australia dan Pasifik, serta berada pada ring of fire (cincin api).

Pengalaman tsunami 26 Desember 2004 bukanlah hal pertama bagi Aceh. Aceh pernah alami megastunami lebih dahsyat sejak 1.400 tahun lalu. Tsunami Krakatau 1883 dan Jawa Timur 1994 adalah pengalaman lain yang terkubur oleh sejarah. Akibatnya setiap kejadian bencana masih terus menelan korban jiwa dan aset penghidupan warga.

Merawat ‘jawai’

Sebelas tahun, mestinya adalah waktu yang panjang untuk Aceh belajar dan mempersiapkan diri membangun masyarakat dan lingkungan yang lebih peka bencana. Waktu yang panjang untuk melihat seberapa besar kebijakan pemerintah dan upaya yang telah dilakukan telah mampu mengelola ancaman bencana yang ada dan berpotensi ke depan. Tidak hanya gempa dan tsunami, tapi juga ancaman bencana lain semisal banjir, kebakaran, wabah, konflik satwa maupun sosial.

Faktanya, kita masih merawat jawai atawa lupa kita. Pengalaman tsunami, banjir bandang dan rentetan bencana lain tidak menempatkan Aceh lebih baik, malah terlupakan begitu saja. Dari segi infrastruktur, sekilas Kota Banda Aceh memang mengalami banyak perubahan, dan kita patut mensyukuri itu. Namun bergerak sedikit saja ke arah pesisir Banda Aceh, bangunan-bangunan baru justru tumbuh pesat di sana, di tapak tsunami 2004. Sebagian insfrastruktur mitigasi tsunami justru tak terawat. Masyarakat pun cenderung abai dengan fungsinya.

http://aceh.tribunnews.com/2016/02/29/menjadi-masyarakat-siaga-bencana?page=2

Melawan Takut

2016-02-22T00:33:00.000-08:00

Makna sesungguhnya dari keberanian adalah takut. Lalu, dengan lutut gemetar, kau terus melangkah. Ya, kau memang harus terus melangkah. Kendati takut itu mengerubungimu. Dunia akan terus bergerak, dan adalah niscaya bagi siapa pun untuk terus bergerak juga. tak mungkin kau hanya terpaku, diam di tempat hanya gegara persoalan takut yang sedang kau alami sekarang ini.

Sumber: uc.blogdetik.com

Adalah alamiah, pula manusiawi tentang rasa takut yang kau alami. Tidak ada seorang pun manusia yang tak punya rasa takut di muka bumi. Takut adalah kewajaran segala makhluk dan kau tak perlu merasa naif karenanya. Tapi adalah sebenar-benarnya naif bagi seseorang yang tak mampu mengendalikan rasa takutnya sendiri.

Takut layaknya emosi. Ia tak mungkin disingkirkan jauh jauh sampai dalam pribadi kita rasa itu benar benar enyah sama sekali. Mustahil. Takut layaknya emosi yang tak perlu kau buang jauh jauh, kecuali kau berusaha sekuat tenaga, pelan pelan saja, untuk bagaimana mengendalikannya. Berusaha mencari akal bagaimana mendewasakan emosi demi meredam rasa takut yang datang tiba tiba.

Barangkali membayangkan objek yang kau takutkan itu serupa dengan perihal yang membuatmu tertawa adalah salah satu caranya. Ibarat kata ketika kau dapati kecoa yang selama ini kau takuti. Untuk kemudian kau memvisualisasikan bentuk, gerak, berikut gestur tubuhnya ketika ia merayap kemana mana sama dengan gaya seseorang yang selama ini menjemukanmu di tempat kerjaan misalnya. Mungkin itu bukanlah sebuah dosa besar. Sebab yang terpenting itu kecoa telah berubah menjadi seseorang yang patut kau tertawakan seorang diri hingga rasa takut itu mutlak terkendali.

Hanya saja, setelah itu, lekas lekaslah kau beristighfar. Menyamakan kecoa dengan dia yang kau benci itu juga termasuk dalam kategori kurang ajar.

Being Merely Beautiful is not Enough

2016-02-09T20:45:00.001-08:00

I met a beautiful and sexy woman in the gym. I do not know what her name is. I have met her for several times, but we just smile to each other occasionally. I was the first to smile to her, a wide smile, but she just smiled back reluctantly. I have been watching that beautiful woman for the last two months. Rarely do I admire people from their physical appearance.

But suddenly my sense of awe was gone, as I watched the way she treated others. She was irritated to find the floor of the bathroom in women's locker room was a bit sloppy because of the water that seeped out of a shower room. For me it is reasonable, because the size of the bathroom is small, so it is difficult to control the spray of showerhead. Usually, a lady who works as a cleaning service immediately cleans and dries the wet floor. Feeling annoyed, the beautiful woman whose body is sexy, whatever her name is, moaned;

"Mbak! This sloppy floor is really disgusting, clean it! What the hell is happening here? You should immediately mop it after everyone gets out of the shower."

I saw the cleaning service ignored her moaning. She immediately took a mop and bucket, dried up the floor that was a bit sloppy. Surprisingly, after being so grumpy, the beautiful woman could still have gone back to the mirror, she corrected her sitting position, puffed up, and sharpened her mouth.

Jeprettt!

She took a selfie.

Feeling satisfied with her selfie photo, she stepped out of the locker room, probably to join Zumba class.

It was really a strange sight for me. I was disappointed. I had been sitting pretending to be busy playing my hand phone just to be able to see her beautiful figure closely in longer time. But indeed, that woman’s attitude omitted all my admiration, and now I am more interested in paying attention to the cleaning service lady. She is actually much more beautiful than the arrogant woman.

Then I realize. It is true that a lot of people say; beauty must be bundled with heart and brain. Well, my gorgeous woman, too bad, you are physically beautiful, but your brain and behavior are seriously sick.

Self reminder

Ajo Kawir

2016-02-04T08:36:00.001-08:00

Setelah gagal menghabiskan pizza di mall sebelah, dia mengajak saya singgah ngopi sebelum kembali masuk kotak apartment. Katanya dia butuh kopi untuk obati perutnya yang kekenyangan. Aku tak paham logikanya. Tapi, sebagai penggila kopi, aku menurut saja mengikuti langkah malasnya ke salah satu tower Apartemen Kalibata City, mencari tempat ngopi yang sekiranya menarik.

Kali ini kami memutuskan singgah di sebuah cafe yang bernuansa klasik dan pastinya tenang. Kecuali deru suara kendaraan dari luar komplek apartemen dan pengumuman dari stasiun kereta api seberang jalan yang memang tak pernah diam barang semenitpun. Saya tak paham betul bagaimana menyebut judul atau nama cafe ini dengan singkat. "The Living Room Dining, The Old Soul of Kopitiam, TLD, Terserah Loe Deh," Begitu kira-kira tulisan di papan yang menggantung di depan cafe.

Dia menunjuk tempat duduk paling pojok dan palig sepi di sisi sebelah kanan cafe. Aku menurut saja, tak mau banyak cing cong. Saat kekenyangan begini rupa, tak ada hal paling nyaman bagiku selain rebahan di kamar dengan baju sedikit terangkat di bagian perut. Aku akan meletakkan tanganku di perut, memastikan lemak di perut tak semakin menumpuk. Atau sekedar memeriksa, garis-garis halus pembentuk six pack masih ada.

Dia, mencampakkan begitu saja barang-barangnya. Sebungkus rokok, korek dan kantong berisi buku yang dibelinya di Gramedia setelah makan tadi. Tadi dia bersikap menjengkelkan, berkali-kali mengutarakan "Kita singgah cari buku dulu di Gramedia". Dikiranay aku lupa ama janji ke Gramedia karena hasrat pizzaku yang sudah terpenuhi. Jengah dengan kalimat itu-itu terus, aku jawab "iya" sekedarnya. Dalam benakku, "Pue i peugah ata sot sabee, hana ek ta o sabee, payah tabloe mesin o saboh".

Setelah memesan 1 kopi hitam Aceh dan 1 hot mocca, dia meraba buku "Dalam seperti dendam, rindu harus dibayar tuntas" karya Eka Kurniawan. Baru beberapa detik, tepat di halaman pertama, dia langsung ngakak. Katanya, "Memang bakai kali si Eka ini kalau nulis...hahaha".

Aku pinjam bukunya, membaca beberapa halaman. Iya, Eka menulis dengan sangat vulgar, menurutku. Deskripsi penis Ajo Kawir yang terlalu detil memaksaku menyerahkan kembali buku itu ke dia. Bukan jaim, tapi aku tak sanggup menahan tawa, membaca kalimat Eka soal kemaluan Ajo Kawir yang tetap meringkuk, menciut diam meski dipancing dengan cara apapun, termasuk photo sexy perempuan. Jika benar begitu, kasihan betuk nasib Ajo Kawir. Aku prihatin.

Dengan tangan kanan memegang buku "setengah porno" itu, dia meraba sebatang rokok Sampoerna Mild, menggepitnya di mulut, meraba-raba korek hijaunya. Terlalu fokus ke buku, dia tak sadar kalau korek itu tidak berada di posisi yang diraba tangan kirinya. Lantas dengan payah dia berhasil meraih korek dan langsung menyulut tembakau berbalut kertas itu.

Dia menghisap rokoknya dengan nikmat. Aku bisa lihat dari matanya yang sedikit memicing saat asap rokok ditarik ke dalam rongga mulutnya. Lantas rokok itu ditarik keluar dari mulutnya, dijepit oleh jari tengah dan telunjuk kirinya. Jempol terlihat sedikit mendongak ke atas, sementara jari manis dan kelingking menggantung ke bawah.

"Hahahahahaha...Eka gilaaaaa"

Sesekali dia ngakak selagi menjamah setiap halaman buku itu. Di lain waktu dia terlihat sedikit tenang, mengusap kepalanya sendiri, menarik-narik lembut rambutnya. Ya, walaupun Eka menulis dengan cukup vulgar, menyebut nama dan bentuk alat vital, banyak ilustrasi adegan ranjang dan kata-kata kasar, ternyata itu buku juga bisa buat pembacanya merasa marah, sedih atau tergugah. Dari referensi yang aku baca, sebenarnya cerita-cerita burung Ajo Kawir yang mengalami nasib tidur panjang itu adalah alegori kehidupan yang tenang dan damai, meskipun semua orang berusaha membangunkannya.

Aku belum sampai pada cerita cabe rawit yang digunakan Ajo Kawir untuk membangunkan sang burung. Bagian itu membuatnya tak bisa menahan tawa lagi. Dia mengajakku pulang. Itu buku memang pantasnya dibaca di kamar. Mari pulang dan tertawa sampai pagi :D

Hunian Baru dan Bom Sarinah

2016-01-14T06:36:00.000-08:00

Mobil pick up yang aku booking semalam tiba tepat pukul 12.00 siang tadi. Semua barang-barang yang akan aku bawa ke tempat baru sudah dikemas sejak 2 hari yang lalu. Proses pemindahan barang dari kontrakan lama ke hunian baruku selesai hanya dalam hitungan 2 jam. Aku memutuskan untuk tidak terlalu memaksakan diri membereskan semuanya sekaligus. Yang penting salah satu kamar bisa kupakai untuk istirahat nanti malam.

Bersyukur, bisa tinggal di tempat yang lebih nyaman begini rupa. Tak luas dengan perlengkapan seadanya. Tapi cukup yakin, ini tempat bisa cukup nyaman untuk aku tinggali sampai beberapa bulan atau setahun ke depan. Aku yakin, seyakin aku akan kemudahan hidup yang Tuhan sudah atur untukku, hari ini, besok dan seterusnya.

Aku bersyukur, sebagaimana bersyukurnya aku saat tinggal di kontrakan sebelumnya. Aku cukup beruntung bisa dapat kontrakan yang cukup luas dengan harga relatif murah untuk ukuran Jakarta. Meski atap dan dindingnya yang serba lapuk dimakan usia. Kadang dindingnya mengeluarkan pasir saat terbentur benda keras. Atap asbesnya yang sudah usang, gampang seklai rontok setiap Thomas, si kucing tetangga iseng naik ke atas. Alhasil, jadilah aku tambal sulam dinding dan atap saban hari.

Tapi, seperti halnya pacaran, tak elok jika kau kata-katai kekurungan kekasihmu, sementara kau masih saja bersamanya. Maka mensyukuri apa yang ada, menghargai serta mencintai kelebihan dan kekurangannya, adalah solusi untuk kedua perkara itu, pacaran dan tempat tinggal.

Keputusan pindah ini, bukan karena aku tak lagi mensyukuri berkah kontrakan sebelumnya, tapi adalah karena harapan untuk bisa hidup lebih nyaman dan tertata. Aku bernapas lega sembari menatap 8 kardus barangku berikut dengan lemari, dispenser, TV, kulkas dan beberapa barang lain. Aku, sesekali mengintip ke kedua kamar, memastikan design interiorku masuk akal dengan ruang yag tersedia.

Rumah ini tak bisa diisi dengan bayak barang seperti kontrakan sebelumnya. toh aku juga tidak butuh barang-barang sebanyak sebelumnya. Maka, cukup memilih barang-barang yang dibutuhkan saja untuk diangkut kesini. Ya, kadang butuh keberanian untuk membiarkan sesuatu yang tidak kau butuhkan untuk dimiliki oleh orang yang lebih membutuhkan. Dan kadang, kita tidak sadar bahwa kita tidak membutuhkan hal atau barang itu. Sehingga hal itu terus kita simpan, mencipatkan ketergantungan tersendiri.

Di luar, hingar bingar bom sarinah belum jua reda. Serangan bom di Sarinah jalan MH Thamrin sekitar pukul 10.40 pagi tadi masih menyisakan kehebohan luar biasa seantero negeri. Bahkan, kejadian ini ikut berimbas terhadap pasar modal, nilai rupiah melorot ke posisi 13.943 per dollar AS.

Sebagai bentuk perlawanan terhadap teroris itu, sekelompok orang dengan sigap menyuarakan berbagai seruan, semisal "KamiTidakTakut" atau "WeAreNotAfraid". Sebagian lain mengalihkannya dengan menciptakan humor atau meme bom sarinah.

Sudahlah, sebaiknya aku fokus saja menyelesaikan urusan pindahanku ini.

Berpesiar Bersama Peaceboat

2015-08-31T03:51:00.000-07:00

Kanokporn Chucherd, Pim, Golf, Robi, Dennis dan Ina

Di sinilah saya, di salah satu kamar penumpang kapal pesiar, Ocean Dream namanya. Kapal berukuran panjang 205 meter dan lebar 26.5 meter dengan kapasitas 2000 orang. Berpesiar melintasi perairan Jepang Philippines dan Singapore. Perjalanan terlama dan terpanjang yang pernah ada...!

Ini adalah pelayaran ke 88 bagi Ocean Dream. Dalam perjalanan kali ini, kapal raksasa ini akan berlayar selama 108 hari. Mulai dari Yokohama Jepang pada 21 Agustus 2015 dan kembali ke Jepang pada 6 Desember 2015. Ia akan berlayar melintasi banyak negara; Mulai dari Cebu, Dubai, Doha dan Belize City dan puluhan negara lain untuk belajar tentang isu-isu yang dihadapi oleh orang-orang dari pulau-pulau di sana.

Ocean Dream, adalah kapal pesiar yang berada di bawah organisasi Peaceboat melalui kerja sama dengan Japan Grace. Maka tak heran jika Ocean Dream juga kerap disebut Peaceboat.

Peaceboat sendiri adalah nama sebuah organisasi internasional, non-pemerintah dan non-profit yang berbasis di Jepang. Peaceboat mempromosikan perdamaian, pelucutan senjata, pembangunan yang adil - berkelanjutan dan penghargaan terhadap lingkungan hidup. Peaceboat melaksanakan kegiatan utamanya melalui kapal penumpang carteran yang berkeliling dunia untuk membawa misi perdamaian.

Pada bulan Mei 2014, Peaceboat menjadi mitra kampanye resmi dari Kantor PBB untuk Pengurangan Risiko Bencana (UNISDR) untuk mendukung kapanye global "Making City Resilient" yang mengadvokasi pencegahan bencana dan membangun ketahanan kota global untuk mengurangi kerentanan terhadap bencana.

Kerjasama Peaceboat dengan UN ISDR inilah yang menjadi sebab saya di sini. Mendapatkan kesempatan untuk uji nyali dan uji sabar. Hidup 10 hari di laut sambil mengikuti workshop. Saya dan 6 pemuda lain dari Thailand, Philippines, Jepang dan Indonesia tergabung dalam group Resilient Youth for Disaster Risk Reduction.

Saya dan Robi saat paparan tentang Tsunami Aceh

Selama di kapal, selain mengikuti aktivitas dan workshop di dalam ruang, kami juga kerap berkesempatan bergabung atau berbagi dengan penumpang lain. Baik penumpang umum maupun kelompok komunitas lain, seperti YMCA.

Kami juga singgah di Cebu Philippines dan Sinagopore. Di Philippines kami mengunjungi wilayah terdampak badai di Bantayan dan bertemu masyarakat dan pemerintah setempat. Sementara di Singapore, kami berksempatan untuk mengunjungi Uiversitas Teknologi Nanyang untuk secara khusus belajar mengenai bencana geologi.

Meski hanya 10 hari, ditambah 4 hari di darat, perjalanan ini memberikan kesan luar biasa bagi saya. Hidup di atas kapal, berbaur dengan ribuan orang berbagai rupa, usia dan bahasa, adalah luar biasa. Tapi yang paling luar biasa adalah pengalaman melawan mabuk laut (seasickness) pagi-siang-malam.

Happy menang lomba tarik tambang

Presentasi di kelas YMCA

Dan ini, yang katanya "Young Leaders";

Rindu Mak

2015-01-18T02:18:00.000-08:00

Salah satu hal yang paling saya bangga dan syukuri adalah memiliki orang tua sekeren Ayah dan Mak. Ayah, bukan seorang pejabat pemerintah, PNS atau pengusaha kaya raya. Ayah hanya pengusaha material bangunan kecil-kecilan di kampung. Usah yang dirintis bersama Wak Hasan, abangnya. Dengan penghasilan yang tak seberapa, Ayah berusaha segigih mungkin memperjuangkan pendidikan kami, ketujuh anak-anaknya.

Katanya, dulu Ayah setengah gila kecewa tak bisa melanjutkan sekolahnya karena kondisi ekonomi yang sangat tidak mendukung. Makan saja mesti dijatahin, kadang cuma bisa makan pisang rebus, sebab tak punya beras dan uang untuk membeli. Tapi Ayah hebat, dengan pendidikan hanya sampai SMP, Ayah sempat menjadi guru. Ayah paling jago Aj Jabar atau matematika. Ayah selalu lebih berhasil mengajarkan saya matematika dibandingkan guru-guru saya di MIN. Ayah bisa bahasa Inggris, Ayah punya wawasan luas karena juga rajin membaca dan up to date dengan kabar terkini.

Tapi, kecerdasan dan kegigihan Ayah tak akan cukup jika bukan Mamak pendampingnya. Mak, selalu berusaha mengelola ekonomi keluarga kami seefisien mungkin. Darinya aku belajar bagaimana mandiri. Meski tak punya pekerjaan khusus di luar rumah. Mak selalu punya cara untuk bisa membantu Ayah dari sisi ekonomi. Dia penuhi sendiri semua kebutuhannya. Mak bahkan bisa ikut bantu Ayah memenuhi biaya Abang dan kakak selama kuliah. Dia juga masih bisa menyisihkan uangnya untuk membeli perabot dan lain-lain.

Beda dengan Ayah, Mak berasal dari keluarga kaya raya. Sayangnya, pendidikan sekolah bukan prioritas bagi keluarga Mak masa itu. Mak hanya lulus sekolah rakyat, atau setingkat SD saat ini. Tapi Mak juga tak kalah hebatnya dengan Ayah. Mak sering membantu saya menyelesaikan PR Matematika. Urusan mengaji juga tak diragukan. Pendidikan Al Quran pertama kami peroleh dari Mak. Menurut Mak, anaknya mesti kenal huruf hijaiyah, mampu mengucapkan dengan benar, sebelum masuk pengajian di Kampung. Mak tidak berharap anaknya menjadi beban bagi guru ngaji. Rumah, adalah TPA pertama bagi kami. Mak juga rajin mengikuti pengajian dan arisan, mak aktif di masyarakat. Hampir setiap minggu ada saja acara dan pengajian yang dia ikuti.

Mak tak pernah lelah. Saya mengenal Mak sebagai sosok tangguh dengan badan gemuk dan raut muka sumringah. Jarang sekali Mak cemberut. Kontras dengan Ayah yang kurus, manja dan pemarah (tapi baik hati). Dari bangun subuh sampai menjelang tidur malam, Mak tak pernah berhenti berkativitas. Mulai dari memasak, mencuci dan mengurus adik-adikku. Semua dilakukan sendiri, tak ada pembantu, mesin cuci, kompor gas atau mesin air. Semua dikerjakan secara manual. Mak luar biasa, energinya seolah tak pernah habis.

Ada Global Warming di Warkop

2015-01-06T10:51:00.000-08:00

Salah satu publikasi di Badan Penanggulangan Bencana
Bantayan, Philippines (Sumber: Ina, 2015)

“Banda Aceh sekarang kok tambah panas ya?”, ungkap Sarah ringan di sela menikmati kupi Ulee Kareng, di antara kerimunan pengunjung Dhapu Kupi. Spontan Rahmat menanggapinya enteng sambil memainkan sendok kecil pengaduk sanger di depannya. “Akh…masa sih? Bukannya Banda Aceh dari dulu emang panas? Kan kota pesisir, udah pasti panas dong. Coba kau ke Takengon atau Bener Meriah, pasti dingin”.

Sarah yang sedikit merasa diremehkan menanggapi balik:

“Enggak juga, Takengon atau Bener Meriah sekarang gak sedingin dulu juga. Emang kamu gak ngerasa apa kalau cuaca di Banda Aceh itu lebih panas. Hujan juga gak bisa jadi diprediksi. Saat musim kemarau seperti sekarang, eh masih ada hujan. Saat musim hujan, malah kadang panas. Kasian petani. Acamannya bukan lagi hanya gagal panen - tapi juga gagal tanam".

Obrolan ringan di atas kerap terdengar tidak sengaja mensikapi kondisi cuaca di Aceh. Betul, akibat pemanasan global (global warming), suhu rata-rata permukaan bumi dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Secara sederhana, pemanasan global dapat dirasakan melalui suhu panas saat siang hari yang berbeda dengan sebelumnya (lebih panas). Demikian juga curah hujan yang lebih besar pada satu musim dibandingkan sebelumnya.

Dampaknya dapat dilihat saat musim penghujan, kejadian banjir dan tanah longsor lebih sering terjadi. Dan saat kemarau kekeringan melanda lebih banyak wilayah, bahkan wilayah yang sebelumnya tidak pernah terjadi banjir atau kekeringan. Pemanasan global selanjutnya menyebabkan kacaunya siklus alamiah iklim, sehingga disebut dengan perubahan iklim (climate change).

Aceh, juga tak lepas dari dampak perubahan iklim tersebut. Paling tidak, dalam dua tahun terakhir ini, suhu panas di Aceh saat kemarau terasa lebih panas. Sementara saat musim penghujan, curah hujan lebih besar/tinggi dan menyebabkan bajir, banjir bandang dan longsor. Badai atau angin ribut pun lebih sering melanda beberapa wilayah di Aceh. Bahkan penyebaran wabah penyakit seperti diare, penyakit kulit, malaria, DBD dan lain-lain semakin meluas.

Tidak hanya Aceh, wilayah lain di Indonesia pun mengalamai hal yang sama. Baik di Jawa seperti Jakarta, Semarang, Yogyakarta atau Surabaya, Kalimantan, Sulawesi atau Papua. Di Semarang misalnya, terjadi perubahan curah hujan secara tidak normal. Saat musim kemarau sering terjadi hujan curah hujan yang tinggi. Demikian juga di Yogyakarta; intensitas dan luasan kawasan yang mengalami kekeringan dan angin ribut semakin tinggi dan meluas. (Friends of the Earth Jepang, 2009).

Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), satu badan PBB yang terdiri dari 1.300 ilmuan dari seluruh dunia, mengungkapkan bahwa 90% aktivitas manusia selama 250 tahun terakhir yang membuat planet kita semakin panas. Sejak Revolusi Industri, tingkat karbon dioksida beranjak naik mulai dari 280 ppm menjadi 379 ppm dalam 150 tahun terakhir.

Tidak main-main, peningkatan konsentrasi CO2 di atmosfer Bumi itu tertinggi sejak 650.000 tahun terakhir! IPCC juga menyimpulkan bahwa 90% gas rumah kaca yang dihasilkan manusia, seperti karbon dioksida, metana, dan nitrogen dioksida, khususnya selama 50 tahun ini, telah secara drastis menaikkan suhu Bumi.

Sebelum masa industri, aktivitas manusia tidak banyak mengeluarkan gas rumah kaca, tetapi pertambahan penduduk, pembabatan hutan, industri peternakan, dan penggunaan bahan bakar fosil menyebabkan gas rumah kaca di atmosfer bertambah banyak dan menyumbang pada pemanasan global.

Kondisi ini tidak terlepas dari tuntutan kemudahan manusia dalam menjalani kehidupannya di bumi. Paska ditemukannya mesin dan energy listrik sebagai alat bantu, manusia sangat mengandalkan atau bahkan tergantung atas keduanya dalam kehidupan sehari-hari. Tuntutan pemenuhan kebutuhan makanan, pakaian, rumah, perhiasan, kendaraan bermotor, televisi dll yang sangat besar dipenuhi melalui produksi besar-besaran. Sifat manusia tidak pernah puas mendorong pola konsumsi tidak terbatas. Dan sisa-sisa produksi atau sisa konsumsi menjadi sampah yang juga menjadi persoalan besar masyarakat modern saat ini.

Atmosfer merupakan lapisan pelindung bumi dari radiasi sinar matahari yang mengandung gas seperti karbondioksida, nitro oksida dan metan. Gas-gas tersebut merangkap panas bumi, mereka dinamai “Gas rumah kaca”. Gas rumah kaca ini bisa berfungsi menahan panas Matahari agar tidak dilepas kembali seluruhnya ke angkasa, sehingga bisa menjaga bumi tetap hangat. Selama bumi masih dalam temperatur yang “nyaman” bagi manusia, hewan dan tumbuhan untuk bertahan hidup, yaitu 60 F/16 C, pemanasan adalah hal yang baik.

Namun, ketika terjadi peningkatan konsentrasi gas rumah kaca yang melebihi dari batas normalnya, panas bumi akan terperangkap dan tidak bisa dipantulkan lagi ke angkasa, dan bumi akan semakin panas. Proses inilah yang menyebabkan Global Warming atau Pemanasan Global.

DAMPAK PERUBAHAN IKLIM DAN UPAYA MENGURANGINYA

Masyarakat dunia telah menyadari dampak perubahan iklim yang dapat mengancam seluruh kehidupan di bumi. Mencairnya es di kutub serta pucak-puncak gunung bersalju menyebabkan permukaan air laut naik. Ini akan mengancam kehidupan masyarakat yang tinggal di pesisir. Bahkan Negara kepulauan seperti Maldivas diprediksi akan hilang.

Indonesia sendiri sebagai Negara kepulauan akan kehilangan banyak wilayah jika air laut naik, kehilangan banyak pulau dan an desa-desa pesisir akan berubah menjadi hamparan laut. Tentu dibutuhkan tempat lain di dataran yang lebih tinggi sebagai tempat tinggal. Kita bisa membayangkan, bagaimana repotnya jika kondisi ini terjadi.

Tidak hanya itu, akibat dari perubahan iklim merupakan krisis kehidupan yang serius, baik dari sisi ekologis, mata pencaharian, maupun keberlangsungan kehidupan di bumi. Dampak pemanasan global yang telah dirasakan dan berdampak buruk bagi kehidupan antara lain:

Pergeseran musim atau pergantian musim yang tidak menentu: Ini diakibatkan oleh adanya perubahan tekanan dan suhu udara. Musim kemarau berlangsung lebih lama dan lebih kering. Kondisi ini meningkatkan risiko bencana kekeringan. Gagal tanam, gagal panen, krisis air bersih, kebakaran lahan akan berdampak pada krisis kesehatan dan berujung pada krisis kemanusiaan. Sementara pada musim penghujan, curah hujan akan sangat tinggi dan berlangsung dalam waktu yang cukup singkat. Kondisi ini akan memicu banjir dan tanah longsor. Kerentanan masyarakat pada kawasan-kawasan banjir dan longsor akan menyebabkan banjir, banjir bandang dan longsor menjadi bencana kemanusiaan yang memprihatinkan.
Krisis pangan dan kemanusiaan: Perubahan iklim secara langsung mempengaruhi terhadap produksi pangan dunia. Gagal tanam ataupun gagal panen akibat tanaman pangan terendam banjir, longsor, kekeringan atau serangan hama menjadikan produksi pangan terganggu. Kurang atau terbatasnya stok bahan pangan dapat mengakibatkan krisis kemanusiaan berupa gizi buruk dan bencana kelaparan. Krisis pangan pun dapat memicu tingginya angka kriminal, kerusuhan dan konflik sosial.
Wabah dan munculnya penyakit baru: Perubahan iklim dapat memicu migrasinya vector pembawa penyakit dari lokasi asal. Daerah-daerah yang sebelumnya tidak terdapat penyakit akan terancam akibat perpindahan vector tersebut. Malaria misalnya. Wabah pun dapat terjadi akibat bencana lain seperti banjir, longsor atau bencana yang dipicu oleh alam seperti gempa bumi, tsunami atau gempa bumi. Buruknya kondisi pengungsian, seperti sanitasi dan air bersih akan memunculkan wabah diare, ISPA, penyakit kulit dll. Sangat dimungkinkan munculnya penyakit-penyakit baru yang sebelumnya tidak dikenal. Perubahan iklim akan mendorong vector pembawa penyakit untuk migrasi dan melakukan adaptasi pada tempat baru. Flu burung dan flu babi dipercaya oleh sebagaian ahli akibat dari perbuahan iklim. Vector pembawa penyakit bermigrasi dan menetap pada hewan ternak serta menginfeksi dan menjadi penyakit bagi manusia. Demikian juga kasus sapi gila di inggris.
Krisis air bersih: Krisis air bersih akan menjadi pemandangan harian ke depan. Selain rusak dan tercemarnya sumber-sumber air yang ada seperti sungai, sumur maupun mata air, perubahan iklim yang menyebabkan kemarau lebih panjang akan menyebabkan volume air menjadi berkurang. Rusaknya ekosistem dan daerah tangkapan air akibat alih fungsi lahan akan semakin memperparah ketersediaan air bersih sebagai penopang kehidupan.
Gangguan ekologis: Hewan dan tumbuhan menjadi makhluk hidup yang sulit menghindar dari efek pemanasan global. Hukum alam akan berlaku, hanya mahlum hidup yang mampu beradaptasi yang dapat melanjutkan kehidupannya. Upaya adaptasi yang dilakukan hewan adalah dengan melakukan migrasi serta menyesuaikan pola kehidupannya. Migrasi hewan ke wilayah baru akan berbenturan dengan satwa yang telah ada sebelumnya. Kemungkinan migrasi satwa ke pemukiman penduduk menjadi sangat mungkin. Punahnya species akibat ketidak mampuan melakukan adaptasi dari perubahan iklim telah banyak diprediksi ahli. Kondisi ini akan berpengaruh bagi kehidupan manusia secara langsung maupun tidak langsung akibat terjadinya gangguan pada ekosistem.

Naiknya permukaan air laut

Ketika atmosfer menghangat, lapisan permukaan lautan juga akan menghangat. Kondisi ini menyebabkan volumenya membesar dan menaikkan tinggi permukaan laut. Pemanasan bumi juga akan mencairkan salju di Kutub dan puncak gunung bersalju. Tentu ini akan menambah volume air laut. Akibatnya, permukaan air laut meningkat dan menggenangi daratan. Tidak saja pemukiman penduduk di pesisir yang akan terancam, tapi juga Negara-negara kepulauan akan hilang dari peta dunia.

Semua permasalahan hanya contoh kecil dari dampak pemanasan global. Pola hidup tidak ramah lingkungan secara langsung maupun tidak telah memicu peningkatan gas rumah kaca di udara. Sebagai gambaran, karbondioksida yang dihasilkan dari pembakaran bahan bakar fosil adalah : 36 % dari Industri energi (Pembangkit Listrik/kilang minyak), 27 % dari sektor transportasi, 21 % dari sektor Industri, 15 % dari sektor rumah tangga dan jasa dan 1 % dari sektor lain (Body Shop Indonesia)

Aktifias sehari-hari yang berkontribusi terhadap pemanasan global antara lain :

Membiarkan listrik atau alat elektronik menyala saat kita tidak menggunakan atau menggunakan kendaraan pribadi yang tidak begitu penting, mengkonsumsi daging, atau menggunakan kantong plastic merupakan bagian dari penyebab perubahan iklim. Dari data yang dikeluarkan bodyshop dapat dilihat, energy listrik digerakan sebagian besar digerakan melalui bahan bakar fosil. Demikian juga bahan bakar untuk transportasi sebagian besar masih menggunakan bahan bakar fosil.

Pola hidup praktis dan boros merupakan bagian dari upaya tidak ramah lingkungan sekaligus mendorong pemanasan global semakin kritis. Sampah adalah sisa atau barang yang tidak kita butuhkan dari barang yang kita manfaatkan. Kemasan dari berbagai barang pabrik umumnya menjadi sampah. Demikian juga kantong-kantong plastic sebagai media pembungkus atau tempat atau wadah barang yang kita beli.

Bahan-bahan tersebut, baik terbuat dari plastic, kaleng, gelas maupun stereoform akan membutuhkan waktu yang sangat lama terurai secara alamiah. Membakar umum dilakukan untuk mempercepat proses pemusnahan. Selain zat kimia meracuni bumi kita, juga berkontribusi menambah jumlah carbon di atmosfir.

Menebang tanaman

Salah satu fungsi tanaman adalah merubah/menyerap carbondioksida (CO2) dan memproduksi oksigen (O2). Carbondioksida tidak betul-betul hilang, namun sebagian tersimpan dalam tanaman tersebut. Saat tanaman di tebang atau terbakar, CO2 kembali dilapaskan oleh tanaman dan memenuhi udara atau melapisi ozon. Hilangnya tanaman juga akan sangat mempengaruhi penyerapan CO2 di bumi.

Community-Based Risk Reduction

2015-01-05T07:54:00.000-08:00

Indonesia is a country that is highly prone to hazards due to its geographical position. Historical disaster data have shown that the country has experienced numerous major disasters such as earthquakes, tsunamis, landslides and volcanic eruptions. Indonesia’s position in the equatorial zone with its tropical climate that has two seasons poses other potential hazards: floods, land mass movement, windstorms, drought, forest and land fires, and diseases and epidemics.

Recently the global climate change has also started to have impacts on many areas in the archipelago. Climate change has increased the frequency and intensity of climate-related hazards, increased the vulnerability of the poor, and decreased the capacity of many in dealing with hazardous events. It has influences over critical sectors like health, water, food, livelihood, education and infrastructure.

With the advent of the above-mentioned new challenges, disaster management may not be conducted in the old conventional way, instead it has to be designed with a longer-term perspective and integrated into the national development. In other words, Disaster Risk Reduction and Climate Change Adaptation need to be mainstreamed into development agenda both at the national and local levels. At the praxis level, however, the issues of disaster risk reduction and climate change adaptation are new to most communities, governments and civil society organizations alike. Implementation of DRR and CCA-related programs and activities has still been viewed as two distinct and separate issues.

At the grassroots level, communities face the growing challenge of increased hazards due to climate change. This requires them to develop strategies to adapt to the changing environment. Although the strategies developed are not necessarily considered as risk reduction activities, these adaptation efforts create coping mechanisms that may contribute to building their resilience to disaster.

Adaptive behaviors were born from communities’ interaction with their environment through the values, knowledge, beliefs and various communal activities lived by communities in their culture. These value systems may take the form of myths, legends or any kind of rituals that constitute their local wisdoms. Local wisdoms that are directly related to the environment and people’s livelihoods very often define their resilience to disaster.

At the community level, there was still scant understanding of DRR and CCA terminologies. Most people had not understood the direct relation between disaster and climate change. They did not know the basic concept of climate change, let alone the relation between the two. Climate change was mostly understood as a change in daily temperature or irregularities in the raining season, and appearance of windstorms and unusually high sea waves. People tended to find it difficult to come to terms with complicated terminologies in disaster risk reduction and climate change. The impacts of disaster and climate change, however, had been felt by grassroots communities, with the prolonged drought, access to water that was getting difficult, uncertainty of planting time, increased abrasion, crop failure and decreased farm products, increased forest fires, lost livelihoods, and increased poverty.

Since there was little understanding of integrated DRR and CCA at the community level, activities implemented by the community members tended to be their natural response to mitigate the adverse impacts of an event. The interaction between communities and nature created a local system of knowledge, values, beliefs, myths and legends. Communities in Java Island, for instance, developed local wisdom in predicting climate that was called pranata mangsa (literally arrangement of seasons). This was used for determining the right time for the people to plant and the right varieties to plant at a certain period of time. A similar system was developed by Sangir communities in Sangihe Island, North Sulawesi in interpreting natural signs to decide the right time to go to sea and other activities.

A study by an NGO, Bingkai Indonesia and UNESCO in Lipang Island, North Sulawesi at the edge of the Pacific Ocean, found that people once affected by the impacts of sea level rise and marine abrasion moved to higher grounds and developed certain dwelling structure that faced the land to avoid strong winds from the sea. For protective purposes, members of the local community also planted two plant varieties, Palem Nipa (Nypa fruticans) and Almond (Terminalia cattapa) along the coastal lines. To maintain their level of fish catch, fisher communities moved to other parts of the island after observing a change in fish migration pattern. All these initiatives showed that local communities in Lipang Island had developed their own adaptation measures.

In Simeulu Island, Aceh communities possessed knowledge about potential Tsunami through the Smong story that was handed over across generations through bed-time stories and traditional performance arts: Nanga-Nanga, sikambang and nandong. Smong had become an identifying collective memory of communities in Simeulue Island. Pieces of poetry about Smong might be found in babies lullabies in the island.

The Civil Society Forum for Climate Justice (CFS) found that farmers and fishers living in the northern coasts of Java Island, particularly in Pandansari areas, Brebes, Central Java were able to adapt to extreme weather change by changing the paddy variety they planted with one that was more adaptable to salty water; the variety that was also planted by their predecessors. A similar situation might be found in Yogyakarta where the local communities developed local plant varieties that were more resilient to reduce the potential of crop failure. In Central Kalimantan, people used a traditional slash and burn technique to clear land, Sekat Bakar, in which community members cleared the land in line with a number of traditional precepts and watched the process closely so as not to trigger forest fires. In several areas in Central Java and North Sulawesi there was a ban on catching fish in certain seasons, which probably was related to weather condition that might make it dangerous to go to sea. Such prohibition might also be found in Pengastulan Village, Buleleng, Bali where community members were not allowed to go to sea during certain ceremonies. These beliefs were the results of people’s interaction with the environment over the years.

The above cited examples constituted a small fraction of the vast collection of local practices in 33 provinces throughout Indonesia. With approximately 1.128 ethnic tribes[1] and 17.504 islands[2], the country had numerous different local knowledge and customs to adapt to the changing environment.

[1] Chief of Statistics Indonesia (BPS), Wed 3/2/2010; http://www.jpnn.com/index.php?mib=berita.detail&id= 57455, accessed on 19 July 2012

[2] Ministry of Home Affairs, 2004

Indonesia, Climate Change Adaptation and Disaster Risk Reduction

2014-11-20T00:04:00.000-08:00

Indonesia is a country that is highly prone to hazards due to its geographical position. Indonesia poses potential hazards of floods, land mass movement, windstorms, drought, forest and land fires, and diseases and epidemics. Recently the global climate change has also started to have impacts on many areas in the archipelago. Climate change has increased the frequency and intensity of climate-related hazards, increased the vulnerability of the poor, and decreased the capacity of many in dealing with hazardous events. It has influences over critical sectors like health, water, food, livelihood, education and infrastructure.

National Progress

In responding to need of DRR and CCA, in term of policy and regulatory, Indonesia had demonstrated its commitment to international instruments and results of various summits since the Earth Summit in 1992. In compliance with the Hyogo Framework for Action, Indonesia had passed Law No. 24/2007 on Disaster Management. Indonesia also enacted Law No. 6/1994 on the ratification of United Nations Framework Convention on Climate Change and Law No. 17/2004 on the Ratification of Kyoto Protocol (United Nations Framework Convention on Climate Change).

Indonesia also issued Presidential Decree No. 61/2011 on National Action Plan for Greenhouse Gases Reduction and Presidential Decree No. 71/2011 on the Conduct of National Greenhouse Gases Inventory. The National Middle-term Development Plan had also put disaster risk reduction and climate change as one priority program under environmental management and disaster management.

With regards to institutional arrangement, Indonesia had established the National DM Agency and Local DM Agencies (BPBD) in all provinces and nearly all district cities to coordinate the conduct of disaster management and risk reduction all over the country.

For climate change, the government had also set-up the National Council for Climate Change (DNPI), a body tasked to prepare Indonesian strategies in climate change mitigation and adaptation, among others through leadership in negotiation process in climate conference rounds. DNPI also coordinated sectoral agencies in formulating strategies and approach in facing climate change, but it did not have the mandate to plan and coordinate development programs that address climate change at the national and local level.

Lack of Local Capacity

Despite the country’s commitment to the two issues, DRR and CCA practitioners had long observed that local governments faced grave constraints in translating the commitment into development programs and activities. Some considered this as attributable to the absence of robust umbrella laws and regulations, deficiency in programming, and limited budget available for such programs. The issues of disaster risk reduction and climate change adaptation are new to most communities, governments and civil society organizations alike. Implementation of DRR and CCA-related programs and activities has still been viewed as two distinct and separate issues.

At present, local practices in DRR-CCA had begun to be adopted in Strategic Plans of relevant local government offices or Middle-term Development Plans of local or village governments, as could be seen in Merapi and Manokwari cases. Although not in all regions, Policies at the provincial and local levels were more or less responsive to the national development plan, as could be seen in the establishment of local DM Agencies and Local Task Force for Climate Change, as well as the formulation of Local Disaster Management Plans or Local Action Plans for Disaster Risk Reduction and Local Action Plan for Greenhouse Gases Reduction. Constraints were still faced, however, in the implementation of DRR and CCA programs, both at the provincial and district/city levels, where sectoral approach was mostly took precedence.

DRR-CCA Integration

Disaster management may not be conducted in the old conventional way, instead it has to be designed with a longer-term perspective and integrated into the national development. In other words, Disaster Risk Reduction and Climate Change Adaptation need to be mainstreamed into development agenda both at the national and local levels.

The integration of CCA-DRR into development agenda may contribute to more cost-effective and efficient development. Nonetheless, an effective approach to integrate DRR and CCA into development has yet to be formulated.

Submitted to CIFAL Jeju, Korea for International Conference on Climate Change Adaptation (CCA) and Disaster Risk Reduction (DRR) in the Asia-Pacific Region” on 18-21 April 2016.

Perempuan dan Pangan di Pulau Kecil

2013-06-20T00:55:00.001-07:00

Perempuan secara sosial budaya lebih dekat dalam pengelolaan sumberdaya alam. Perempuan juga secara kultural ditempatkan sebagai pengatur atau pengolah bahan pangan. Peran strategis perempuan dalam mengelola pangan berkorelasi erat dengan salah satu indikator ketahanan atau ketangguhan dalam adaptasi perubahan iklim maupun pengurangan risiko bencana. wilayah kepulauan kecil sebagai lokasi riset selain untuk memotret peran strategis perempuan dalam mendorong peningkatan ketahanan atau ketangguhan, juga menjadi bagian dari refleksi atas upaya pengurangan risiko bencana dan pembangunan yang sampai saat ini bias daratan.

Peran Perempuan dalam Membangun Ketahanan Pangan di Kepulauan Kecil

Oleh Ina Nisrina Hasballah

(Makalah Konferensi Nasional Pengurangan Risiko Bencana IX - Padang Pariaman 2013)

Pendahuluan

Perubahan iklim saat ini bak sosok hantu menakutkan. Gambaran dampak buruk begitu nyata; meningkatnya ancaman bencana hidrometeorologis, wabah, hama, hilang atau terganggunya mata pencaharian, terancamnya ketersediaan stok pangan, krisis air bersih sampai hilangnya pulau-pulau karena kenaikan muka air laut.

Intensitas kejadian bencana yang semakin meningkat menjadi persoalan banyak negara. Tidak saja negara miskin atau berkembang seperti Indonesia, negara maju pun dibuat panik atas peningkatan intensitas ancaman bencana. Banjir di australia atau tornado di Amerika merupakan potret, bagaimana negara-negara maju tidak mudah menghadapinya. Kerusakan dan kerugian begitu besar. Korban jiwa pun tidak sedikit.

Di Indonesia, proyeksi kenaikan muka laut hingga tahun 2100 diperkirakan mencapai 1,1 meter. Kondisi ini dapat berdampak pada hilangnya daerah pantai dan pulau-pulau kecil seluas 90.260 km². Kementerian Kelautan dan Perikanan merilis temuannya antara tahun 2005 dan 2007, Indonesia telah kehilangan 24 pulau kecil: 3 pulau di Nanggroe Aceh Darussalam, 3 di Sumatera Utara, 3 di Papua, 5 di Kepulauan Riau, 2 di Sumatera Barat, 1 di Sulawesi Selatan, dan 7 di kawasan Kepulauan Seribu, Jakarta. Kenaikan permukaan air laut bisa berdampak lebih besar saat berbaur dengan ancaman lain seperti malaria, DBD, kekeringan, banjir, badai dan gelombang.

Persoalan krisis pangan akan semakin nyata pada wilayah dengan akses terbatas. Masyarakat kepulauan misalnya, dimana sumber pangan saat ini dipenuhi dari luar pulau. Diversifikasi pangan yang sebelumnya ada dan menjadi bagian dari ketahanan pangan saat ini nyaris tak berbekas. Beras adalah satu-satunya jenis pangan yang dikonsumsi. Celakanya, beberapa wilayah tidak mampu memproduksinya karena ketidak sesuaian tanaman ini untuk dibudidaya. Alhasil, seluruh kebutuhan akan beras dipasok dari luar wilayah.

Berdasarkan permasalahan yang diuraikan di atas, penulis merasa penting untuk mengkaji strategi penguatan perempuan sebagai kunci ketahanan pangan, khususnya di Kepulauan kecil dengan judul “Peran Perempuan dalam Meningkatkan Ketahanan melalui Ketahanan Pangan di Kepulauan Kecil”.

Penelitian difokuskan di Kepulauan Lipang, sebuah kampung sekaligus pulau kecil di Kecamatan Kendahe, Sangihe Sulawesi Utara. Kabupaten Sangihe Sulawesi Utara, dikenal sebagai kawasan kepulauan, rawan bencana, perbatasan, terpencil, tertinggal dan miskin.

Tujuan Penelitian

Untuk menganalisis kondisi ketahanan pangan masyarakat di Kampung Lipang Kecamatan Kendahe Kabupaten Sangihe Sulawesi Utara.
Untuk mengidentifikasi bentuk peran strategis perempuan dalam meningktakan ketahanan untuk mengurangi risiko bencana di Kampung Lipang Kecamatan Kendahe Kabupaten Sangihe Sulawesi Utara.
Untuk menganalisis bagaimana peran strategis perempuan Lipang dapat ditingkatan untuk mengurangi risiko bencana yang dipengaruhi oleh perubahan iklim.

Ruang Lingkup

Penelitian ini difokuskan pada pembahasan manajemen ketahanan pangan oleh masyarakat Kepulauan Lipang guna mengurangi kerentanan dan meningkatkan ketahanan terhadap dampak perubahan iklim. Yang dimaksud dengan pangan dalam penelitian ini adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air. Baik yang diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi penduduk Lipang[1].

Penelitian ini difokusikan di Kampung Lipang di Kecamatan Kendahe Kepulauan Sangihe Provinsi Sulawesi. Populasi penelitian ini adalah masyarakat di Kepulauan Sangihe. Penelitian kemudian difokuskan pada masyarakat Kepulauan Lipang di Kecamatan Kendahe. Sampel penelitian diputuskan berdasarkan purposive sampling. Yang dimaksud dengan sampel pada penelitian ini adalah wakil-wakil masyarakat meliputi Kepala Kampung, tokoh masyarakat seperti guru, bidan dan tokoh agama di kampong Lipang.

Metode Penelitian

Untuk mendapatkan data yang dibutuhkan, peneliti terlibat langsung dalam pengambilan data primer (Participant Observation) di lokasi penelitian melalui metode observasi, diskusi, maupun wawancara dengan masyarakat dan pemerintah setempat.

Populasi penelitian adalah masyarakat di Kepulauan Sangihe. Sebagai sampel adalah masyarakat Kepulauan Lipang dengan tehnik purposive sampling. Yang dimaksud dengan sampel pada penelitian ini adalah wakil-wakil masyarakat meliputi Kepala Kampung, tokoh masyarakat seperti guru, bidan dan tokoh agama di kampong Lipang.

Dalam analisisnya peneliti menggunakan metode descriptive analysis. Data primer dan sekunder; baik kualitatif maupun kuantitatif dideskripsikan secara narrative untuk menjawab pertanyaan penelitian.

Ketahanan Pangan, Adaptasi Perubahan Iklim dan Pengurangan Risiko Bencana

Ketahanan pangan mengacu pada kondisi di mana setiap orang memiliki kemampuan baik secara fisik maupun ekonomi terhadap pemenuhan pangan yang cukup, aman dan bergizi, untuk memenuhi kebutuhan gizi harian agar dapat hidup sehat [2]. Gangguan terhadap ketahanan pangan di suatu negara dapat menciptakan ketidakstabilan ekonomi, gejolak sosial dan politik. Meroketnya kenaikan harga pangan Indonesia saat krisis ekonomi tahun 1997/1998 berkembang menjadi krisis multidimensi dan memicu konflik sosial.

Menurunnya produktivitas pertanian dan kebijakan yang tidak tepat adalah penyebabnya. Selama kurun waktu 1997-2001, produktivitas padi menurun 0,38% per tahun. Demikian juga beberapa komuditas pangan lain. Sementara pada periode yang sama terjadi pertumbuhan permintaan pangan yang terus meningkat. Akibatnya, kebutuhan pangan harus dipenuhi dari impor. Impor pangan akan sendiri tidak strategis bagi kepentingan ketahanan pangan nasional.

Penurunan hasil produksi pertanian tidak lepas dari pengaruh bencana dan dampak perubahan iklim. Naiknya permukaan laut akan menggenangi wilayah pesisir sehingga akan menghancurkan tambak-tambak ikan dan udang. Diperkirakan akibat pemanasan global pada tahun 2050 akan mendegradasi 98 persen terumbu karang dan 50% biota laut. Seperti di kawasan Delta Mahakam Kalimantan Timur, apabila suhu air laut naik 1,50C setiap tahunnya sampai 2050 maka akan memusnahkan 98% terumbu karang [3].

Dilihat dari sisi penanggulangan bencana (PB), Adaptasi perubahan iklim merupakan upaya mengurangi dampak ancaman bencana, baik preventif maupun mitigasi. Salah satu contoh bentuk adaptasi dalam kontek PRB adalah; rekayasa cuaca yang pernah dilakukan BNPB di jakarta, pembuatan tanggul pemecah ombak, banjir dll. Sedangkan dalam kontek perubahan iklim, pengurangan risiko bencana atau disingkat PRB merupakan strategi atau pendekatan dalam adaptasi. Maka, hubungan yang signifikan antara PRB dan Perubahan Iklim bukan lagi dua hal yang harus atau dapat dipisahkan.

Maknanya, sebagaimana PRB, API adalah sebuah pendekatan dalam PB. Bagaimana upaya-upaya PB dalam kontek PRB menjadi lebih berkelanjutan. Karena melihat ancaman bencana, kerentanan dan kapasitas dengan ditambahi analisis proyeksi 30 - 100 tahun ke depan. Sehingga upaya PB, baik preventif, mitigasi maupun rehab-rekon mempertimbangkan proyeksi akibat perubahan iklim.

Contoh kasus adalah; Pengembangan pertanian sebagai bagian dari rehab – rekon disesuaikan dengan analisis iklim. tidak hanya sekedar melihat penduduk sebelumnya budidaya komoditas apa. Tapi bagaimana ke depan kondisi iklimnya, tanaman dan jenis apa yang sesuai, ketersediaan air, hama yang cenderung meningkat dll. demikian juga dengan infrastruktur yang dibangun disesuaikan dengan proyeksi perubahan yang akan terjadi. Dalam kontek mitigasi atau preventif juga demikian. Jika sebuah wilayah sudah tidak mungkin di tempati lagi untuk jangka panjang, kenapa harus investasi besar-besaran? Pilihan relokasi menjadi alternatif. Atau tetap tinggal dengan mengetahui proyeksi ancaman. Sehingga mata pencaharian, tata ruang, bentuk bangunan harus disesuaikan untuk ke depan.

Perempuan dan Ketahanan Pangan

Perempuan dan laki-laki mempunyai peran dan fungsi yang beragam dalam memastikan ketahanan pangan keluarga dan komunitasnya. Di Negara berkembang khususnya, perempuan lebih berperan atau bertanggung jawab dalam pengolahan pangan bagi keluarga. Artinya pilar ketahanan pangan dalam keluarga bertumpu pada kemampuan seorang ibu untuk mengatur kebutuhan dapur. Peran nyata tersebut menunjukkan pentingnya peran dan kiprah perempuan dalam menjaga ketahanan pangan keluarga yang berimbas pada ketahanan pangan nasional.

Perempuan, melalui pengetahuan dan kemampuannya lebih mungkin dibandingkan pria untuk menggunakan sumber daya yang tersedia dan meningkatkan kesejahteraan keluarga dari aspek gizi dan aspek kesehatan. Ini dibuktikan di berbagai daerah di banyak Negara. Meskipun tuntutan perannya sebagai ibu rumah tangga perempuan di daerah pedesaan berhasil meningkatkan diversifikasi sistem mata pencaharian mereka. Upaya tersebut dilakukan melalui peningkatan kapasitas produktif pertanian keluarga, pemanfaatan halaman rumah dan hewan domestik. Ditambah lagi dengan berbagai aktivitas lain dalam pengolahan dan pengawetan produk makanan serta mengumpulkan kayu bakar dan air [4].

Peran perempuan dalam menjaga ketahanan pangan keluargakan kemampuan untuk mengatur ekonomi keluarga, kreatifitas dalam melakukan diversifikasi pangan dan kreatifitas untuk memanfaatkan berbagai media untuk pengembangan pangan. Peran-peran nyata dari perempuan dalam menopang ketahanan pangan keluarga menjadi konstribusi nyata untuk membangun ketahanan pangan nasional.

Lipang, Kampung Kecil di Tengah Samudra

Peta Kabupaten Sangihe

(Dok. Pemerintahan Kabupaten Sangihe 2009)

Lipang merupakan salah satu Kampung sekaligus Kepulauan Kecil di kecamatan Kendahe, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara. Kepulauan Lipang adalah titik paling utara di kepulauan Sangihe. Berjarak sekitar 142 Mil laut dari ibukota propinsi Sulawesi Utara, Manado. mempunyai luas wilayah seluas 3 Km bujur sangkar atau 9 hektar.

Pulau Lipang berada dalam lintasan pelayaran yang menghubungkan daratan pulau Sangihe dengan daratan Mindanao Philipina. Disamping sebagai daerah perbatasan, tiga karakteristik lain yang membedakan Kabupaten Kepulauan Sangihe dengan Kab/Kota lain yaitu daerah Kepulauan, daerah perbatasan, dan daerah rawan bencana alam. Kabupaten Kepulauan Sangihe terdiri dari 105 pulau, sebanyak 26 pulau atau sekitar 24,76 % berpenduduk dan 79 pulau atau sekitar 75,24 % tidak berpenduduk.

Dari sisi geografis, Kampung Lipang Kampung Lipang memilki kondisi tanah yang bebatuan dan kering. Sehingga tidak banyak yang bisa diharapkan dari hasil perkebunan kecuali Kelapa dan beberapa jenis tanaman lainnya yang ditanam di antara celah bebatuan.

Iklim Lipang dipengaruhi oleh angin muson barat dan muson selatan. Menurut Schmidt dan Ferguson ini adalah adalah Type iklim A (iklim basah). Pada saat muson barat dan musin selatan angin bertiup sangat kencang. Kondisi tersebut bisa berlangung cukup lama. Menurut keterangan warga, kejadian ekstrim bisa berlangsung cukup lama; berhari-hari, berminggu-minggu bahkan pernah berlangsung selama 8 bulan[2].

Kondisi perairan laut Lipang hampir sepanjang tahun bergelombang besar disertai arus deras dan angin bertiup kencang. Untuk kebutuhan air bersih, warga Kampung Lipang hanya mengandalkan air hujan yang ditampung dalam Penampungan Air Hujan (PAH) dan sumur dangkal disebut kola susu. Penamaan kolam susu tidak merujuk pada kondisi air yang sering berwarna kecoklatan, tapi juga menggambarkan istimewanya kolam tersebut bagi warga. Menurut warga, kolam susu sudah aja sejak tahun 1980an dan menajdi sumber air bersih untuk mencuci dan mandi.

Kolam susu, penampung air hujan masyarakat Lipang

Sementara danau Mala, sebuah danau yang dijadikan sebagai tempat beternak ikan secara komunal, menjadi alternatif sumber air tawar saat tertentu. Meski secara perlahan mulai bercampur dengan air laut seiring semakin tingginya air pasang memasuki danau.

Secara administratif Kampung Lipang terbagi menjadi tiga Lindongan atau dusun, yaitu Lendongan I, II dan III. Dengan jumlah penduduk 95 KK atau 339 jiwa. Terdiri dari 162 perempuan serta 177 laki-laki. Dengan tingkat pendidikan rata-rata adalah lulusan sekolah menengah; 43 orang dengan tingkat pendidikan pra sekolah, 37 orang tingkat SD, 153 orang lulusan SMP, 6 orang lulusan SLTA, dan hanya 1 orang lulusan Diploma 3. Dari sisi agama, mayoritas penduduk Lipang beragama Islam. Dari 95 KK, hanya sekitar 28 KK yang beragama Kristen Protestan[3].

Dari sisi ekonomi, sebagian besar penduduk Lipang bermata pencaharian sebagai nelayan; 80 orang bekerja sebagai nelayan, 11 petani, 4 pedagang dan 1 PNS. Sumber pendapatan utama penduduk Lipang adalah dari hasil laut dan alternatifnya di kebun. Hasil tangkapan laut selain dikonsumsi sehari-hari juga dijual untuk menghasilkan uang cash untuk membeli kebutuhan lain. Hasil tangkapan nelayan Lipang biasa dijual ke Tahuna, Ibukota Kabupaten, atau ke Mindanao. Penghasilan rata-rata nelayan adalah Rp. 20.000/hari.

Penghasilan masyarakat Lipang sangat tergantung pada kondisi cuaca. Mendapatkan hasil tangkapan maupun hasil perkebunan yang baik serta menjualnya ke luar pulau ditentukan oleh kondisi perairan dan iklim. Bagi sebagian kecil warga, pendapatan tambahan diperoleh dari penyewaan alat keruk kelapa dnegan mesin genset. Rata-rata saat musim panen kelapa penduduk bisa mendapatkan 25 ribu rupiah/per hari.

Kondisi kehidupan masyarakat Lipang juga sangat dipengaruhi oleh kondisi infrastruktur yang sangat terbatas di Kampung Lipang masih sangat terbatas. Gambaran lokasi infrastruktur tersebut tergambarkan dalam dokumentasi Pemerintahan Kampung Lipang berikut ini;

Sketsa Kampung Lipang
(Dokumentasi Pemerintahan Kmapung Lipang)

Tingginya tingkat ancaman bencana, seperti terjangan angin barat dan abrasi mengancam keberadaan infrastruktur fisik di Lipang. Untuk itu, demi menghidari dampak terjangan bahe dan abrasi, secara tradisional, bangunan rumah penduduk di dekat pantai dirancang khusus dengan letak pintu menghadap ke barat dan memperkuat bagian bangunan di sisi barat. Rancang bangunan ini jelas terlihat beda dengan rumah di perbukitan yang tergolong aman.

Lipang, Ancaman Bencana dan Dampak Perubahan Iklim

Jika merujuk pada hasil pemetaan BNPB, peta indeks wilayah rawan bencana, menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah Sulawesi Utara berwarna merah. Artinya memiliki tingkat ancaman tinggi terhadap berbagai jenis bahaya.

Peta Indeks Bencana Su

Bahaya atau ancaman bencana, sangat terkait dengan perubahan iklim. Dari berbagai temuan dan dokumentasi menunjukkan adanya kecenderungan peningkatan ancaman dari tahun ke tahun, khususnya bahaya hidrometeorologis. Ancaman bencana biologis dan geologis juga semakin meningkat atau berisiko dengan adanya pengaruh perubahan iklim.

Sebagai pulau kecil yang terpisah dari daratan utama, iklim memberikan pengaruh determinan kepada penduduk yang mayoritas bermata pencaharian dan bergantung pada luar pulau. Persoalan yang dihadapi oleh penduduk Lipang terkait bahaya hidrometereologi meskipun bukan sesuatu yang baru, namun kian hari kejadiannya semakin ekstrim. Beberapa jenis ancaman yang berhasil diidentifikasi adalah ancaman gelombang pasang, abrasi, angin badai, wabah dan kekeringan [4].

Lipang merupakan wilayah pertemuan arus antara Samudera Pasifik dan Laut Sulawesi. Pada kawasan laut ‘bawone” yang terletak diperlintasan sekaligus batas kelola laut antara Lipang dan Sangir Besar (Kendahe) merupakan daerah pertemuan arus Samudera Pasifik dan Laut Sulawesi, dengan kekuatan ombak yang sulit diprediksi.

Transpotasi terbatas dan mahal adalah masalah yang umum dihadapi warga yang tinggal di kepulauan kecil. Akses merupakan persoalan utama bagi masyarakat Lipang untuk mencapai wilayah luar pulau. Jarak Lipang ke daratan Sangir mencapai 12 mil laut dan 142 mil laut menuju Ibukota Provinsi Sulawesi Utara, Manado.

Untuk melindungi daratan, penduduk Lipang menanami pantai sebelah barat dengan puluhan pohon ketapang sejak tahun 1990-an, meskipun kemudian semuanya tergerus ombak dan tinggal menyisakan satu batang pohon. Upaya mitigasi selanjutnya silakukan dengan pembuatan talud (Wave breaker). Namun talud tersebut pun hanya bertehana rata-rata 2 tahun dan kembali ditegus ombak. Sjak tahun 2010, talud beton baru di sepanjang pantang dibangun sebagai penahan ombak guna melindungi pemukiman dan perahu pambut dari terjangan ombak.

Ketahanan Pangan Masyarakat Lipang

Masyarakat Lipang menempatkan laut sebagai sumber utama kehidupan. Sementara daratan kecil yang mereka tinggali adalah alternative kedua yang bersifat sementara. Hal ini berkiatan erat dengan sejarah perpindahan leluhur mereka ke Lipang. Sejak lama penduduk Lipang telah membangun sistem nilai tertentu sebagai wujud penyesuaian (coying mechanism) mereka terhadap kehidupan yang bergantung kepada laut.

Sejarah keberadaan masyarakat Lipang sendiri berawal dari bencana erupsi Gunung Awu tahun 1711. Saat itu letusan yang diikuti oleh medalulung (tsunami/ombak besar) menghancurkan ibukota Kerajaan Kendahe di Makiwulaeng. Sebagian penduduk kerajaan yang selamat, terutama yang tinggal di bagian timur Sangir Besar pergi untuk mengungsi ke Lipang. Melihat perairan di dekat Lipang ternyata kaya oleh berbagai jenis ikan, mereka memutuskan untuk tinggal di sana sampai. Sejak itulah Lipang menjadi pulau berpenghuni, tidak hanya tempat persinggahan nelayan[5].

Masyarakat Lipang, sebagaimana masyarakat Sangihe umumnya mengkonsumsi nasi sebagai makanan pokok. Tempo dulu yang dinamakan nasi atau makanan pokok masyarakat Sangir bisa berasal dari sagu dan umbi-umbian. Sekarang yang disebut nasi adalah makanan pokok dari beras atau tanaman padi. Menurut penuturan warga, zaman dulu beras sulit didapatkan sehingga kakek-nenek dan ibu-bapak mereka hanya makan nasi 1 kali dalam 2 atau 3 hari, atau 1-2 kali saja dalam seminggu. Sisanya mereka mengkonsumsi olahan sagu, singkong, ketela atau talas. Menurut Nanung, Sejarah kehadiran beras di Kepulauan Sangihe secara keseluruhan dimulai sekitar tahun 1970-an [5]. Pelan tapi pasti kehadiran beras telah menggeser keberadaan hutan sagu dan berbagai umbi sebagai sumber makanan utama selain ikan. Hal itu secara efektif terus berlangsung hingga akhir Orde Baru. Program beras miskin atau raskin yang mulai berlaku antara tahun 1996/1997, meskinpun di satu sisi dinilai cukup membantu warga, namun di sisi lain menciptkan ketergantungan tinggi pada satu jenis makanan pokok, beras.

Beras di Lipang saat ini didatangkan dari dua tempat; Sangir Besar dan General Santos, Mindanao. Di seluruh Kepulauan Sangihe, padi hanya ditanam di bagian selatan pulau dengan luasan sangat sedikit. Selain karena kondisi wilayah pulau Lipang yang dinilai tidak cocok untuk bertanam padi, juga karena dianggap kurang menguntungkan dari sisi ekonomi, dibandingkan cengkeh atau pala.

Selain membeli, beras diperoleh warga dari Pemerintah daerah melalui program Raskin atau beras miskin. Setiap 2 bulan masyarakat mendapatkan jatah beras 15 kg per kepala keluarga (KK) dengan membayar 28.000 rupiah. Program raskin telah dimulai sejak tahun 1996/1997.

Jika merujuk pada konsumsi beras rata-rata orang Indoensia, 0,54 kg perhari, maka 15 kg beras raskin bisa bertahan 27 hari dengan sisa 0, 42 kg atau 28 hari dengan kekeurangan 0,12 kg. Artinya masyarakat Lipang tidak bisa mengandalkan pemenuhan kebutuhhan pangan diri dan keluarganya dari beras tersebut. Masyarakat memenuhi kebutuhan beras dengan membeli di luar pualu dari hasil tangkapan yang mereka jual ke daratan Sangir, atau Mindanao. Rata-rata setiap keluarga membutuhkan tambahan beras 2 karung beras (30 kg) setiap bulan dengan harga 135.000 rupiah/karung.

Kesenjangan kemudian terjadi saat warga yang berpenghasilan lebih rendah tidak mampu mememnuhi kebutuhan beras untuk dikonsumsi setiap hari dengan warga yang berpenghasilan lebih tinggi. Sebagian besar, 85% penduduk Lipang mensiasati kekurangan tersebut dengan mengkonsumsi talas, umbi-umbian dan sagu. Sementara 15% lainnya, yang berpenghasilan lebih tinggi cenderung mengkonsumsi alternative pangan selain beras sebagai kudapan (cemilan), tidak sebagai pengganti beras[6].

Untuk itu, masyarakat Lipang dan Sangir umumnya secara terbatas juga menanam umbi-umbian dan tanaman lain. Jenis umbi-umbian dikenal penduduk Lipang adalah ima kalu (ketela), ima (singkong) dank ore (talas) sebagai salah satu sumber pangan. Saat musim bahe (angin barat) atau kondisi ekstrim lainnya umbi-umbian menjadi alternatif makanan pokok. Umbi-umbian ditanam di daerah tebing dengan memanfaatkan media tanah yang diletakkan di celah bebatuan.

Sementara Kore atau talas (colocasia giganteum) banyak ditanam oleh masyarakat Lipang di sekitar rumah. Pangan lain yang menjadi alternatif makanan pokok masyarakat Lipang adalah sagu. Dalam kondisi krisis, kelapa juga dijadikan alternatif makanan oleh masyarakat Lipang. Dalam pengalaman dilanda bahe selama 2 bulan, Ibu Ahmad, salah satu perempuan Lipang, mengaku terpaksa makan kelapa yang diolah dengan rebus/ dikukus atau dibuat caramel.

Berbeda dengan kelapa, ubi dan talas ditanam hanya untuk dikonsumsi sehari-hari. Tidak untuk dijula ke luar pulau. Untuk sagu sendiri, masyarakat Lipang saat ini sudah jarang meproduksi sagu sendiri, melainkan membelinya dari daratan Sangir - Tahuna dengan harga 50.000 rupiah untuk 1 (satu) pack ukuran 30 cm diameter sekitar 15 cm. Atau 75.000 – 80.000 untuk ukuran lebih besar.

Ketersediaan pangan juga mencakup kestabilan dan kesinambungan penyediaan pangan; baik bersumber dari produksi domestik, impor dari wilayah luar pulau dan cadangan pangan di dalam pulau. Sementara kenyataannya di pulau Lipang hanya terdapat 3 kios kecil sederhana yang pemasokannya juga ditentukan oleh kondisi. Tidak ada kapal perintis yang datang dan memasok kebutuhan pangan warga, baik dalam kondisi aman maupun krisis. Artinya, dari sisi ketersedian; kestabilan dan kesinambungan pangan dapat disimpulkan bahwa ketersediaan pangan di Pulau Lipang masih jauh dari harapan.

Terkait food access (akses pangan); Dari sisi ekonomi, pendapatan rata-rata penduduk adalah 20.000/hari atau 140.000 per minggu sebagai hasil penjualan tangkapan dan ditambah penghasilan penjualan Kopra 2.000.000/3 bulan, atau sekitar 666.500 rupiah/minggu. Maka penghasilan per minggu rata-rata masyarakat Lipang adalah sekitar 800.000 rupiah.

Pambut (Pump boat)alat transportasi warga Lipang

Dengan penghasilan masyarakat Lipang yang terbatas pada hasil laut dan tanaman kelapa. Penghasilan rata-rata per bulan tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan sehari-sehari dengan harga sangat mahal untuk setiap hal. Dari sisi akses wilayah, masyarakat Lipang harus menempuh 2 jam perjalanan laut dengan pambut kecil, terkadang harus melewati ombak setinggi 3-5 meter. Setiap perjalanan menghabiskan 6 liter bensin untuk menuju dan kembali dari daratan Sangir. Akses warga yang jauh dari daratan sangir dan Tahuna tersebut juga sering terkendala oleh cuaca ekstri; gelombang dan angin badai. Sementara semua kebutuhan masyarakat Lipang hanya bisa diperoleh dengan mengakses pasar di daratan Sangir.

Sementara jika mengacu pada jenis pangan yang dikonsumsi untuk memenuhi kebutuhan gizi dan kesehatan. Ukuran kualitas pangan seperti ini melibatkan berbagai macam jenis makanan dengan kandungan gizi yang berbeda-beda.

Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana No.7 tahun 2008 tentang tata cara pemberian bantuan pemenuhan kebutuhan dasar menyebutkan bahwa standar minimum kebutuhan dasar pangan adalah 2.100 kilo kalori [6]. Jika ditelaah sumber kalori masyarakat Indonesia hampir 80 % berasal dari golongan karbohidrat seperti beras, jagung, ubi-ubian, dan lain-lain. Karbohidrat adalah golongan pangan yang nilai gizinya untuk sebagian besar terdiri dari kalori. Sisanya berasal dari kacang kacangan, daging, telor, susu, buah-buahan, dan sayur-mayur.

Nilai gizi pola konsumsi pangan seperti tersebut di atas adalah rendah karena ketidaksempurnaan protein yang berasal dari karbohidrat untuk keperluan penyusunan protein tubuh. Berdasarkan perkiraan dapat diduga bahwa gejala kekurangan gizi tertentu (malnutrition) seperti vitamin masih banyak terdapat di Indonesia. Demikian juga gejala kekurangan kalori (undernutrition) dapat diperkirakan masih ada karena angka 2.100 kalori per hari adalah angka rata-rata. Dengan demikian ada yang lebih rendah dari angka tersebut, ada yang lebih tinggi.

Dalam konteks kepualaun Lipang, dilihat dari variasi makanan yang dikonsumsi dalam kondisi normal atau krisis. pada jenis pangan yang dikonsumsi masyarakat lipang secara umum dapat dikatakan cukup bervariasi untuk jenis makanan pokok. Yaitu berasal dari golongan karbohidrat seperti beras dan umbi-umbian berupa talas, singkong dan ketela dengan ikan sebagai lauk.

Warga Lipang sangat jarang bisa mengkonsumsi sayur-sayuran, buah-buahan, daging, dan sumber kalori lainnya karena jenis makanan tersebut hanya tersedia di luar pulau dengan harga sangat mahal. Kondisi tanah yang kering dan bebatuan; membuat warga kesulitan untuk menanam sayur-sayuran atau rempah-rempah. Hanya beberapa jenis sayuran saja seperti papaya, gedi, rebung bambu dan luhu serta daung singkong yang tumbuh dengan jumlah terbatas. Demikian juga untuk kebutuhan bumbu dapur dan sayuran lainnya; masyarakat harus membelinya di luar Pulau Lipang; di daratan Sangir.

Perempuan, Kunci Keselamatan Keluarga

Menurut sejarah, tidak ada pembagian kerja secara seksual dalam pengerahan tenaga. Pada abad ke-16 dan 17 pekerjaan kaum lelaki hanyalah berperang, menangkap ikan, menebang pohon, mendirikan pondok/rumah, berlayar dan berdagang. Sementara menanam, menyiangi tanaman, menjaganya dari serangan hama dan memanen umumnya dikerjakan oleh perempuan. Demikian juga dengan menenun kain kofo, menganyam tikar pandan, membuat tikar rotan dan keranjang, dikerjakan oleh perempuan [7].

Pola pembagian peran serupa masih berlangsung hingga saat ini. Bagi penduduk masyarakat Lipang, beban aktivitas harian antara laki-laki dan perempuan hampir sama walau dengan risiko berbeda; di mana laki-laki lebih fokus pada melaut dengan risiko gelombang tinggi dan angin badai. Sementara perempuan berladang, sebagain aktivitas bercocok tanam dilakukan di daerah tebing.

Tanam Ubi di Tebing

Lak-laki, umumnya berangkat melaut pukul 03.00 dan kembali antara pukul 13.00-14.00. Sepulang melaut, laki-laki biasanya akan memeriksa jaring, memperbaiki jaring (merajut), memeriksa mesin, persiapan bahan bakar, membersihkan perahu, sampai dengan pukul 16.00 wita. Sedangkan perempuan memulai hari dengan menyiapkan sarapan, merapikan rumah dan mencuci. Dilanjutkan dengan berladang dan istirahat.

Ibu, memegang peranan besar dalam memenuhi setiap kebutuhan keluarga melalui pengelolaan kebutuhan rumah tangga. Baik pengelolaan keuangan, kebutuhan pangan, air bersih dan energi.

Untuk keamanan ekonomi, setiap nelayan memilah antara hasil tangkapan yang akan dijual atau dikonsumsi keluarga. Jenis ikan yang dijual biasanya adalah tatahi (hiu ekor panjang/nurse shark), kakanda (hiu kepala martil) untuk diambil siripnya, tuna sirip kuning, tuna sirip biru dan ikan merah. Harga jual sirip hiu ukuran 40-50 cm kering adalah antara 900.000-1,2 juta/kg kering.

Harga penjualan ikan tuna bisa mencapai 30.000/kg di Tahuna, atau 67 peso (80.000 rupiah)/kg bila dijual ke General Santos, Mindanao. Sedangkan ikan merah (sahamia) biasa dijual 30.000 rupiah/kg di Tahuna, atau 80 peso di Mindanao. Dorongan untuk menjual ke negara tetangga karena harga barang seperti beras jauh lebih murah. Selain untuk dijual ke luar Lipang, nelayan juga menangkap beberapa jenis ikan yang dikonsumsi sendiri atau dijual ke tetangga seperti cakalang, deho, tenggiri, ikan terbang, ikan layar, cumi atau gurita.

Selain hasil laut, berladang menjadi alternative lain saat musim barat (Oktober-Desember), angin utara (Januari-Februari) atau angin selatan (Juli-Agustus/September) yang bertiup kencang (cuaca buruk). Jenis tanaman andalan masyarakat Lipang terbatas pada Kelapa yang hasilnya berupa kopra dijual ke luar pulau. Selain kelapa, jenis tanaman sayur-sayuran ditanami warga di antara celah bebatuan di bawah pohon kelapan. Hanya talas, umbi-umbian dan pisang yang tersedia dan dapat ditanam di tanah milik warga yang semakin terbatas. Baik karena abrasi, maupun penggunaan untuk pemukiman. Sementara pulau Lipang hanya berukuran 3x3 meter persegi. Hasil penjualan ikan maupun kopra biasanya didistribusikan untuk membeli beras, alat melaut (kail,umpan, tali pancing), mencat perahu, memperbaiki perahu atau rumah serta cadangan pembelian bahan bakar.

Sebagian penduduk mengamankan uang mereka dengan menabung di bank yang terdapat di Tahuna, khususnya bila jumlahnya besar, (lebih dari 3 juta rupiah). Namun pola tersebut hanya berlaku bagi sebagian kecil penduduk Lipang, yang bermodal alat tangkap besar. Sementara sebagai besar penduduk Lipang hanya mengandalkan perahu mesin 13 PK dengan jarak tempuhnya terbatas.

Akses bank yang jauh, membuat setiap keluaraga harus mampu mengelola keuangan lewat simpanan pribadi. Pengelolaan keuangan sendiri biasanya dipegang oleh perempuan, sementara laki-laki hanya mengambil porsi untuk bahan bakar, rokok serta sebagian untuk keperluan lain. Terkait pangan, warga Lipang mengembangkan pola pengamanan kebutuhan dasar baik secara komunal atau berbasis keluarga. Hasil tangkapan laut Secara komunal, proses ini dimulai dengan membangun sistem nilai tertentu baik yang berupa mitos, legenda, ritual atau aktifitas bersama yang memiliki tujuan tertentu dan diyakini sebagai kebenaran dan dijadikan sebagai pandauan untuk menjalani kehidupan sehari-hari (Daeng, 2001). Pengamanan daya dukung ekologis kawasan laut Lipang dikemas dalam bentuk beberapa aturan tradisional yang melarang berbagai bentuk perusakan karang, penggunaan jaring/pukat, penebangan pohon dipantai, perburuan merpati laut (punting).

Mekanisme komunal lain yang dibangun adalah kebiasaan tidur dipantai untuk saling membantu menurunkan atau mengangkat perahu yang akan melaut atau mendarat. Hal ini terus menjaga ikatan sosial antar masyarakat serta mendukung setiap nelayan untuk terbantu saat hendak melaut mencari ikan. Kegiatan tidur di laut dilakukan oleh laki-laki maupun perempuan.

Mekanisme menjaga keamanan pangan juga dibangun disetiap keluarga. Setiap keluarga besar, meskipun anak-nya sudah memiliki keluarga sendiri biasanya masih mengelola perahu dan mengolah kebun secara bersama untuk hasil dibagi bersama. Setiap keluarga memanfaatkan kebun untuk ditanami berbagai tanaman sebagai cadangan pangan mengantisipasi situasi angin barat dan tidak bisa melaut seperti; umbi-umbian, pisang dan talas. Kegiatan bercocok tanam di tebing dikenal oleh orang darat (sebutan untuk orang Sangir Besar) sebagai “orang Lipang menanam ubi dibatu” dimulai, setiap keluarga mencari tebing batu yang masih kosong, mengisi celahnya dengan tanah dan dimusim hujan menanami dengan ubi kayu.

Jenis menanam seperti dilakukan di tebing yang menghadap ke laut lepas. Pekerjaan menanam di tebing ini dilakukan oleh laki-laki dan perempuan masing-masing keluarga.

Penggunaan bahan pangan secara berurutan mulai kondisi normal sampai darurat adalah dengan konsumsi beras/sagu denganlauk ikan, ubi kayu (imakalu) dengan lauk ikan, ubi rambat (ima) atau kore (talas) dengan lauk ikan dan direbus dengan kelapa dan terakhir bila semua sudah habis adalah memasak buah kelapa.

Kuncinya adalah pada pola pembagian kerja baik di darat maupun di laut pada setiap keluarga dan bisa berbeda-beda. Sebagaimanan ditampilkan pada table berikut [8];

No	Pola Pembagian Kerja Keluarga
1	Laki-laki, ibu dan anak ikut melaut dan berkebun
2	Laki-Laki dan anak laki-laki di laut dan kebun, ibu (dan anak perempuan) di kebun
3	Laki-laki di laut, istri dan anak di kebun
4	Laki-laki dan anak laki-laki di laut dan kebun, istri di rumah

Pola pembagian pekerjaan ini dijalani setiap keluarga. Aktivitas Ibu atau anak perempuan dalam mendukung kecukupan ekonomi keluarga ini memberikan makna tersendiri bagi setiap keluarga. Kondisi perairan Lipang yang tidak menentu, menempatkan sumber mata pencaharian atau penghidupan lain sebagai prioritas, yang umumnya dijalankan oleh perempuan.

Untuk perkebunan misalnya, merupakan alternative bagi laki-laki atau perempuan nelayan saat musim barat (Oktober-Desember), angin utara (Januari-Februari) atau angin selatan (Juli-Agustus/September) yang bertiup kencang dan membuat nelayan tidak melaut. Namun, tugas memlihara kebun akan lebih menjadi tugas perempuan saat laki-laki melaut.

Demikian pula dengan pemanfaatan air bersih. Perempuan yang lebih banyak menyelesaikan pekerjaan rumah tangga mempuanyai control lebih besar dalam memastikan ketersediaan air bersih. Tinggal dipulau yang hanya mengandalkan air hujan mendorong penduduk Lipang mengembangkan manajemen pengelolaan air bersih secara bertingkat.

Bak penampung air hujan adalah milik keluarga, hanya anggota keluarga yang boleh untuk menggunakannya. Bak penampung air hujan biasa digunakan untuk seluruh keluarga besar, sedangkan kolam tanah untuk mencuci dan mandi biasanya dapat digunakan secara komunal, oleh beberapa tetangga terdekat yang tidak memiliki kolam penampung. Sedangkan keberadaan air di kolam tanah yang bila 2 minggu tidak hujan akan habis, dua sumur payau di pantai atau air payau danau Malaadalah milik komunal.

Bila hujan mulai jarang turun, otomatis penggunaan air minum akan mulai diirit, sedangkan bila air kolam tanah sudah habis maka akan menggunakan sumur payai di dekat dermaga dengan pengaturan setiap keluarga hanya dua galon ukuran 20 liter, setiap hari. Bila air sumur payau atau danau sudah habis, langkah terakhir adalah mencuci dan mandi di pantai dengan memanfaatkan air laut. Hal ini pernah terjadi tahun 2001, saat terjadi kekeringan panjang, hampir satu tahun tidak turun hujan. Untuk kebutuhan air minum, bila bak penampung habis jalan satu-satunya adalah mengambil air tawar dengan galon ke Kendahe atau Talawid di Sangir Besar.

Strategi komunal juga berlaku dalam penyediaan air bersih. Bagi warga yang tidak memiliki perahu mesin, biasanya akan menumpang perahu milik nelayan lain. Sebagai alternative solusi kelangkaan bahan bakar, warga akan membeli “bensin merah” di Mindanao atnelayan Mindanao yang kebetulan dating dengan harga rupiah sekitar 13.000.

Alternatif terakhir sebagai cadangan yang diterapkan pada kondisi krisis, atau bagi warga yang tidak mampu membeli air bersih ke daratan sangir adalah dengan mengkonsumsi air kelapa. Memastikan ketersediaan air bersih bagi setiap anggota keluarga menjadi beban tersendiri bagi perempuan.

Untuk kebutuhan energi, perempuan Lipang cenderung mengandalkan bahan bakar kayu untuk kebutuhan memasak. Bahan bakar minyak memang menjadi isu dan persoalan serius bagi kalangan nelayan. Karena penting bagi penduduk Lipang seiring dengan pergantian dari perahu layar/penggayung dan beralih ke perahu bermesin sejak 1985-an selalu terkait dengan bahan bakar untuk melaut atau transportasi serta serta listrik untuk berbagai keperluan di darat.

Pembagian peran yang terjadi dalam rumah tangga di wilayah Lipang merupakan modal masyarakat untuk bertahan. Terutama pada kondisi kritis; angin barat atau bahe melanda, menyebabkan nelayan tidka bias melaut atau akses ke luar pulau. Pada waktu tertentu, kondisi tersebut bias berlangsung berbulan-bulan, dan penduduk Lipang hanya bias mengandalkan tabungan dan sumber pangan local yang ada untuk bertahan hidup.

Perempuan yang mengatur urutan penggunaan bahan pangan baik dalam kondisi normal sampai darurat adalah beras/sagu dengan lauk ikan, ubi kayu (imakalu) dengan lauk ikan, ubi rambat (ima) atau kore (talas) dengan lauk ikan dan direbus dengan kelapa dan terakhir bila semua sudah habis adalah memasak buah kelapa[7]. Strategi ini tidak lain adalah menyiasati pemanfaatan sumber pangan alternative selain beras.

Kajian ini menemukan adanya keterbatasan perempuan dan penduduk Lipang pada umunya terkait strategi pengolahan dan peningkatan produksi pangan local. Akses pengetahuan yang minim menempatkan perempuan Lipang pada posisi survival, dari pada mengembangkan pola adaptasi jangka panjang. Tekhnik pengolahan pangan yang beragam ditemukan di tempat lain seperti pengasapan atau pengawetan ikan sebagai sumber dominan tidak ditemukan di sini. Warga juga cenderung bertahan dengan pola perkebunan yang ada, dari pada mengenangkan pola perkebunan alternative sesuai kondisi wilayah Kepulauan Lipang.

Persoalan akses adalah kendala terbesar warga Lipang. Khususnya bagi perempuan, tidak memiliki kesempatan lebih banyak dari pada laki-laki untuk keluar pulau karena profesi mereka yang cenderung lebih banyak menyelesaikan pekerjaan rumah tangga. Keterbatasan akses wilayah ini sekaligus mempengaruhi akses informasi. Selain itu, tidak banyak sumber informasi lain yang bias diandalkan warga, seperti keterbatasan daya beli televisi dan radio.

Selain itu, persoalan pendidikan menjadi dinamika tersendiri. Setelah lulus SD dan SMP di Lipang, murid dan orang tua menghadapi tantangan besar untuk melanjutkan ke luar pulau. Melanjutkan pendidikan, berarti menuntut akses luar pulau. Sama halnya dengan akses saranan dan pra saranan kesehatan. Warga hanya bias mengandalkan tenaga Bidan medis satu-satunya di pulau. Jika ingin memperoleh perawatan lebih, berarti harus menyeberang laut menuju Kendahe atau Tahuna.

Dengan pendapatan sebagai nelayan dan hasil kebun kelapa yang tidak luas, mengirim sekolah ke Pulau Lain, termasuk membiayai hidup anak kost cukup berat bagi sebagian besar warga Lipang. Akhirnya, yang terpenting adalah tetap memiliki pengetahuan sebagai orang pulau, melaut dan berkebun sehingga bisa bertahan.

Memperkuat peran dan fungsi perempuan atas pengelolaan pangan adalah kunci mencapai ketahanan pangan. Pengetahuan dan pengalamannya yang unik harus diperkuat untuk mendukung upaya adaptasi perubahan iklim dan pengurangan risiko bencana.

Kesimpulan

· Mengacu pada tiga indikator kunci ketahanan pangan; food availibility (ketersediaan pangan), food access (akses pangan) dan food utilization (penyerapan pangan), dapat disimpulkan bahwa tingkat ketahanan pangan masyarakat Lipang tergolong rendah;

1) food availibility (ketersediaan pangan); Ketersediaan pangan yang tidak stabil dan berkelanjutan yang dipengaruhi oleh akses dan rantai distribusi yang panjang. Semua kebutuhan masyarakat Lipang dipenuhi dari pasar di daratan Sangir, yang juga bergantung pada distribusi dari Kota Manado melalui transportasi laut. Sementara di daratan Lipang, kondisi tanah yang kering dan bebatuan, membuat warga kesulitan untuk menanam sayur-sayuran atau rempah-rempah. Hanya beberapa jenis tanaman dapat ditanami warga sebagai alternatif.

2) food access (akses pangan); Dari sisi ekonomi, pendapatan rata-rata penduduk adalah 20.000/hari atau 600.000 rupiah/bulan. Sementara kebutuhan rata-rata per bulan 1.340.000 rupiah. Tidak seimbang dengan harga makanan dan kebutuhan lain di wilayah pulau. Dari sisi wilayah, butuh waktu 2 jam perjalanan laut dengan perahu kecil, melewati ombak setinggi 3-5 meter dan membutuhkan 6 liter bensin Sementara harga per liter bahan bakar mencapai 4.500 rupiah di SPBU atau 7.000 rupiah per botol di kedai atau kios.

3) food utilization (penyerapan pangan); Kualitas gizi sangat ditentukan keragaman jenis pangan dan pengolahan . Dilihat dari variasi makanan yang dikonsumsi dalam kondisi normal atau krisis. Masyarakat Lipang mengkonsumsi makanan pokok yang cukup bervariasi. Yaitu berasal dari golongan karbohidrat seperti beras dan umbi-umbian berupa talas, singkong dan ketela dengan ikan sebagai lauk. Namun, sangat terbatas dalam konsumsi sayur-sayuran, buah-buahan, daging, dan sumber kalori lainnya karena jenis makanan tersebut hanya tersedia di luar pulau dengan harga mahal.

Dalam konteks manajemen bencana dapat disimpulkan bahwa warga kepulauan Lipang memiliki tingkat survival tinggi bertahan dalam kondisi krisis, khususnya dalam mengelola kebutuhan pangan. Strategi adaptasi lokal dilakukan melalui pengamanan kebutuhan dasar pangan baik secara komunal atau berbasis keluarga. Sumber pangan penduduk berasal dari hasil laut dan daratan. Baik dikeloa secara individual maupun komunal. Mekanisme menjaga keamanan pangan dibangun disetiap keluarga melalui pembagian peran laki-laki dan perempuan.
Perempuan, terbukti memainkan peran kunci ketahanan penduduk Lipang, terutama melalui kemampuannya mengelola ekonomi dan sumber pangan. Pengelolaan dan pengolahan pangan diterapkan berdasarkan pengetahuan dan kebiasaan lokal. Pembagian peran yang terjadi dalam rumah tangga di wilayah Lipang menunjukkan perempuan sebagai kunci ketahanan di tengah ancaman bencana yang meningkat setiap waktu.
Kajian ini menemukan adanya keterbatasan perempuan dan penduduk Lipang pada umunya terkait strategi pengolahan dan peningkatan produksi pangan lokal. Hal ini dipengaruhi oleh keterbatasan akses informasi warga pulau. Warga Lipang cenderung bertahan dengan pola pengelolahan pangan dan pengelolaan perkebunan yang ada, tanpa paham dan mampu mengembangkan pola alternatif sesuai kondisi wilayah Kepulauan Lipang.

Rekomendasi;

Kajian ini merekomendasikan;

Penguatan ketahanan pangan; Meliputi pada 3 indikator kunci; food availibility (ketersediaan pangan), food access (akses pangan) dan food utilization (penyerapan pangan). Peningkatan ketersediaan pangan lokal dapat dilakukan dengan pengembangan teknik pertanian alternative; misalnya hidroponik, pemanfaatan tanah dari luar pulau untuk memperluas lahan pertanian, menggunakan media polybags dll. Keberadaan lahan yang hanya berukuran 3x3 meter persegi akan semakin terbatas untuk pembangunan pemukiman.
Penguatan kapasitas perempuan; Meningkatkan pemahaman, pengetahuan, keterampilan dan akses informasi perempuan dalam pengelolaan SDA, khususnya pengelolaan pangan, dapat menempatkan posisi pengelolaan tidak sebatas “survival”. Sehingga dibutuhkan media dan strategi yang mampu mendorong peran perempuan di Lipang untuk memperkuat kemampuan dan perannya sebagai leader transformasi sosial dalam memperkuat ketahanan/ketangguhan komunitas menghadapi ancaman bencana maupun dampak perubahan iklim.
Penguatan upaya API dan PRB; Sejauh ini, upaya penanggulangan bencana yang dilakukan masih bias daratan. Demikian juga respon terhadap perubahan iklim, sebagian besar difokuskan pada pengeurangan emisi di sektor kehutanan. Hanya sedikit yang menempatkan Kepulauan kecil sebagai wilayah prioritas. Tingginya kerentanan warga kepulauan serta rendahnya kapasitas tidak berimbang dengan ancaman dan kerentanan yang ada. Untuk itu, kebijakan penanggulangan bencana dan adaptasi perubahan iklim harus menempatkan kepulauan kecil sebagai prioritas berdasarkan kerentanan iklim dan ancaman bencana yang ada. Dengan titik tekan pada kemandirian komunitas atas ketahanan pangan, air bersih, energi, kesehatan, dan pendidikan.
Dalam aspek menajemen krisis atau kesiapsiagaan, akses informasi (early warning) terhadap ancaman termasuk cuaca buruk dipastikan sampai kepada masyarakat jaauh sebelum prediksi kejadian.

Referensi

[1] BNPB, Rekapitulasi Data dan Informasi Bencana Indonesia, diakses pada tanggal 26 Desember 2011, pukul 13.24 WIB dari http://dibi.bnpb.go.id.

[2] Undang Undang No. 7 tahun 1996 tentang Pangan.

[3] Khudori, Makalah Sistem Pertanian Pangan Adaptif Perubahan Iklim, 2011. Hal. 4.

[4] BNPB, Peraturan No.7 tahun 2008 tentang tata cara pemberian bantuan pemenuhan kebutuhan dasar.

[5] Widiyanto, Nanung. Berlindung Di Balik Mitos, Adaptasi Kultural Penduduk Kampung Kendahe, Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara terhadap Bahaya Letusan Gunung Awu. Thesis S2 Antropologi, Jurusan Antropologi, Fakultas Ilmu Budaya, UGM. 2012.

[6] Ibnouf, Fatma Osman. The role of women in providing and improving household food security in Sudan; Implication for reducing hunger and malnutrition, Journal of International Women’s Studies Vol.10 #4 May 2009.

[7] John Ulaen, Alex. (2003). Nusa Utara dari Linatsan niaga le daerah perbatasan. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. Hal. 142.

[8] Widiyanto, Nanung. Lipang, Tersudut di Persiampangan, Bingkai Indonesia, 2012. Hal. 22.

Perubahan Iklim dan Risiko Bencana

2013-01-12T08:07:00.000-08:00

“Kami hanya menyesuaikan diri dengan kondisi lingkungan yang ada. Banjir semakin tinggi, kami harus meninggikan rumah kami. Biar banjir tidak masuk ke dalam rumah. Tapi, saya bingung kalau banjirnya semakin tinggi”.

Muhammad Ali – Warga Demak

Di wilayah yang rutin didatangi banjir atau rob, model bangunan rumah umumnya telah menyesuaikan dengan ancaman banjir;Model rumah panggung, lantai yang lebih tinggi atau bangunan dua lantai. Tersedia juga tempat aman dari air banjir untuk menyimpan berbagai barang berharga. Lebih dari itu, warga juga telah menyiapkan peralatan mobilisasi atau penyelamatan diri seperti perahu, perahu karet, ban dalam mobil, kompan atau pelampung. Demikian juga pada jenis mata pencaharian. Masyarakat umumnya memiliki lebih dari satu jenis mata pencaharian yang disesuaikan dengan kondisi lingkungan.

Apa yang dilakukan komunitas pada kawasan banjir merupakan bentuk penyesuaian diri dengan lingkungan. Penyesuaian tersebut akan bertahan dan berkembang mengikuti perubahan-perubahan yang terjadi sampai pada batas kemampuan komunitas itu sendiri untuk bertahan hidup.

Pemanasan global yang mempengaruhi pola iklim secara global menjadi landasan berpikir kritis. Apakah berbagai upaya penyesuaian yang telah ada mampu bertahan mengahadapi kemungkinan perubahan yang lebih ekstrem. Luasan dan tinggi banjir meningkat, arus air lebih tinggi atau waktu banjir menjadi lebih lama. Seberapa besar kesiapan atau penyesuaian diri yang telah ada mampu mengahadapi ancaman banjir yang semakin meningkat? Bagaimana dengan wilayah yang sebelumnya tidak mengalami banjir saat menjadi wilayah baru yang ikut tergenang?

Banjir baru satu dari sekian ancaman bencana yang berkorelasi erat dengan perubahan iklim. Angin ribut/topan, longsor, kekeringan, kebakaran dan wabah merupakan bentuk lain yang berpotensi bencana. Menjadi lebih komplek ketika berbagai ancaman bencana tersebut dihubungkan dengan ancaman sekunder dari banjir; krisis air bersih, ketersediaan pangan, sebaran wabah sampai tindak kriminal akibat berhentinya sektor pendukung perekonomian warga.

Pengurangan risiko bencana tidak bisa lepas dari perubahan iklim. Dari beberapa kasus kejadian bencana, dampak perubahan iklim secara langsung mempengaruhi tingkat risiko bencana. Peningkatan risiko terjadi karena dampak perubahan iklim memicu peningkatan bahaya, meningkatkan kerentanan serta menurunkan kapasitas.

Dari sisi kuantitas, bencana yang di picu oleh faktor hidrometeorologi menempati jumlah terbanyak. Demikian juga dari sisi kerugian. Dari ata BNPB, 95 % dari kejadian bencana di Indonesia berhubungan erat dengan iklim. Sedangkan sisanya merupakan bencana geologis dan akibat manusia. Banjir menempati posisi tertinggi kejadian di Indonesia sebesar 34%. Kejadian lain dengan jumlah tinggi adalah kebakaran, kebakaran hutan dan lahan (17%), tanah longsor (13%), puting beliung (13%), dan wabah (12%)[1].

Bagi Indonesia dan negara berkembang lainnya, dampak perubahan iklim semakin berat karena kemampuan adaptasi belum sepenuhnya disiapkan dengan baik. Pada hal yang paling mendasar, seperti data dan informasi saja, masih belum mampu terdistribusikan ke masyarakat. Sementara, berbagai upaya antisipasi penanggulnagan bencana; baik tindakan preventif, mitigasi maupun kesiapsiagaan masih belum menjadi prioritas utama. Paling tidak, kita dapat melihatnya dari ketersediaan anggaran negara, baik di nasional maupun daerah masih jauh di bawah terget ideal yang didorong oleh PBB, sebesar 30 % total dana APBN/APBD.

Tulisan ini disusun sebagai media memperkaya wacana mengenai integrasi adaptasi perubahan iklim dan pengurangan risiko bencana. Harapanya, Materi-materi dalam briefing paper ini dapat dikembangkan dan menjadi media diskusi bagi para praktisi, akademisi maupun sektor swasta sebagai bentuk partisipasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana dan Adaptasi Perubahan Iklim.

Penyebab Perubahan Iklim

Gas Rumah Kaca (Efek Rumah Kaca) dapat digambarkan sebagai sebuah proses.Rumah kaca adalah analogi atasbumi yang dikelilingi gelas kaca. Panas matahari masuk ke bumi dengan menembus gelas kaca tersebut berupa radiasi gelombang pendek. Sebagian diserap oleh bumi dan sisanya dipantulkan kembali ke angkasa sebagai radiasi gelombang panjang. Namun, panas yang seharusnya dapat dipantulkan kembali ke angkasa menyentuh permukaan gelas kaca dan terperangkap di dalam bumi. Layaknya proses dalam rumah kaca di pertanian dan perkebunan, gelas kaca memang berfungsi menahan panas untuk menghangatkan rumah kaca. Masalah timbul ketika aktivitas manusia menyebabkan peningkatan konsentrasi selimut gas di atmosfer (Gas Rumah Kaca/GRK) sehingga melebihi konsentrasi yang seharusnya dan menyebabkan pemanasan global.

Perubahan iklim adalah perubahan dalam status iklim yang diidentifikasi dengan perubahan rata-rata dan atau variabilitas factor-faktor yang berkaitan dengan iklim dan tetap berlaku untuk peride yang luas atau lebih panjang (IPCC, 2007)[2]^.

UU 32/2009 PPLH Pasal 1 (19) mendefinisikan Perubahan iklim adalah berubahnya iklim yang diakibatkan langsung atau tidak langsung oleh aktivitas manusia sehingga menyebabkan perubahan komposisi atmosfir secara global dan selain itu juga berupa perubahan variabilitas iklim alamiah yang teramati pada kurun waktu yang dapat dibandingkan.

Perubahan iklim, yang dipicu oleh pemanasan global lebih diakibatkan oleh peningkatan jumlah emisi Gas Rumah Kaca (GRK)di atmosfer. Gas Rumah Kaca (GRK) adalah gas yang pada saat terakumulasi di atmosphere dan menciptakan selubung kemudian menimbulkan gangguan pada pelepasan panas dari bumi ke luar lapisan atmosphere. Gas yang memungkinkan untuk hal tersebut terjadi adalah: Karbon Dioksida (CO2), Metana (CH4), Nitrogen oksida (N2O), Hidrofluorokarbon (HFCs), Perfluorokarbon (PFCs), dan Sulfur hexafluoride (SF6).

Energi dari matahari memacu cuaca dan iklim bumi serta memanasi permukaan bumi; sebaliknya bumi mengembalikan energi tersebut ke angkasa. Gas rumah kaca pada atomsfer (uap air, karbondioksida dan gas lainnya) menyaring sejumlah energi yang dipancarkan, menahan panas seperti rumah kaca. Tanpa efek rumah kaca natural ini maka suhu akan lebih rendah dari yang ada sekarang dan kehidupan seperti yang ada sekarang tidak mungkin ada. Jadi gas rumah kaca menyebabkan suhu udara di permukaan bumi menjadi lebih nyaman sekitar 60° F/15° C.

Permasalahan muncul ketika konsentrasi gas rumah kaca pada atmosfer bertambah. Sejak awal revolusi industri, konsentrasi karbon dioksida pada atmosfer bertambah mendekati 30%, konsetrasi metan lebih dari dua kali, konsentrasi asam nitrat bertambah 15%.

Penambahan tersebut telah meningkatkan kemampuan menjaring panas pada atmosfer bumi. Mengapa konsentrasi gas rumah kaca bertambah? Para ilmuwan umumnya percaya bahwa pembakaran bahan bakar fosil dan kegiatan manusia lainnya merupakan penyebab utama dari bertambahnya konsentrasi karbon dioksida dan gas rumah kaca.

Laporan Perserikatan Bangsa Bangsa tentang peternakan dan lingkungan (2006) mengungkapkan bahwa, "Sektor peternakan adalah satu dari dua atau tiga penyumbang terbesar bagi krisis lingkungan yang paling serius dalam setiap skala, mulai dari lokal hingga global."Hampir seperlima (20 persen) dari emisi karbon berasal dari peternakan. Jumlah ini melampaui jumlah emisi gabungan yang berasal dari semua kendaraan di dunia!

Sementara, koalisi masyarakat sipil untuk keadilan iklim, sebuah forum organisasi non pemerintah di Indonesia yang memfokuskan pada advokasi keadilan iklim mengungkapkan - pemanasan global lebih disebabkan pada ketimpangan pola produksi, konsumsi dan gaya hidup yang mendorong eksploitasi SDA melampaui kemampuan alam memulihkan dirinya. Sampah-sampah sebagai implikasi memenuhi kebutuhan dan produksi menjadi kontributor utama pemanasan global berbaur dengan eksploitasi SDA yang berlebih.

Kebakaran hutan, pembukaan hutan dan pemanfaatan kawasan gambut untuk perkebunan skala besar, pertambangan, perumahan, atau infrastruktur merupakan sumber penyebab pemanasan global di Indonesia.

Akibat kebakaran hutan, Indonesia ditempatkan sebagai penyumbang C0² ke empat di dunia. Sedangkan akibat laju kerusakan hutan yang 1,8 juta hektare per tahun, Indonesia bahkan tercatat dalam buku rekor dunia (Guinness Book of World Records) sebagai negara dengan kerusakan hutan terbesar di dunia[3].

Pemanasan global diikuti dengan perubahan iklim yang memicu peningkatan curah hujan di beberapa belahan dunis yang menimbulkan banjir dan erosi. Sementara di belahan bumi lain bias jadi mengalami kekeringan yang berkepanjangan disebabkan kenaikan suhu.

Dampak perubahan iklim

Implikasi perubahan iklim saat ini sudah menjadi momok bagi banyak negara, termasuk Indonesia. Meningkatnya intensitas curah hujan menyebabkan banyak wilayah Indonesia teredam banjir, banjir bandang dan longsor. Hal yang cukup menghawatirkan dari curah hujan yang lebih tinggi dengan waktu relatif pendek adalah kemampuan bendungan-bendungan buatan yang terdapat dibanyak wilayah untuk menahan volume air.

Waduk atau Dam besar menjadi dilematis. Satu sisi, Dam atau waduk masih dianggap sebagai salah satu cara memanfaatkan sumberdaya air untuk berbagai kepentingan. Menyediakan air baku, irigasi, pembangkit listrik, perikanan atau rekreasi merupakan manfaat Dam. Selain fungsi DAM juga untuk pengendali banjir. Namun sisi lain, keberadaaan waduk menjadi menjadi teror ketika fungsi waduk tidak lagi berfungsi atau over capacity.

Ketidak mampuan waduk menahan volume air dan menjadi bencana terjadi di Queensland dan Brisbane, Australia. Dibukanya bendungan Wivanhoe karena tidak lagi mampu menahan volume air dari curah hujan yang ada, menyebabkan banjir di dua kawasan menjadi sangat parah.

Perubahan Iklim merupakan tantangan yang paling serius yang dihadapi dunia di abad 21. Sejumlah bukti baru dan kuat yang muncul dalam setudi mutakhir memperlihatkan bahwa masalah pemanasan yang terjadi 50 tahun terakhir disebabkan oleh tindakan manusia. Pemasan global di masa depan lebih besar dari yang diduga sebelumnya.

Di Indonesia, kasus yang sama terjadi saat Bendung Walahar dan limpasan air dari Jatiluhur menggelontor menggenangi wilayah lumbung padi Karawang tahun 2010. Padahal bendungan semisal Jatiluhur didesign dapat menahan limpasan air sampai dengan 3.000 m³/detik. Jadi kondisi Bendungan Jatiluhur secara fisik masih dikategorikan aman. Namun tingginya curah hujan yang terjadi di kawasan bendungan menaikkan tinggi muka air sehingga mencapai 108,42 m menyebabkan air melimpas dari pintu air dengan perkiraan sebanyak 400-500 m³/detik.Ancaman lain yang harus diwaspadai oleh Indonesia adalah banjir bandang akibat jebolnya tanggul seperti yang terjadi di Situ Gintung 2009.

Sebaliknya, kemarau yang lebih kering dan panjang mengancam ketersediaan air bersih dan kebutuhan air untuk pertanian. Ketahanan pangan dan mata pencaharian penduduk akan terganggu. Karena sektor ini merupakan mayoritas bagi penduduk Indonesia.

Berbagai dampak negatif perubahan iklim secara langsung akan mempengaruhi sektor-sektor penting, antara lain:

Air;

Dari tahun ke tahun air cenderung menurun akibat pencemaran lingkungan dan kerusakan daerah tangkapan air dan perubahan iklim.Pola curah hujan yang berubah-ubah juga mengurangi ketersediaan air untuk irigasi dan sumber air bersih.

Di wilayah pesisir, kesulitan air tanah dan kenaikan muka air laut akan memungkinkan air laut menyusup ke sumber-sumber air bersih. Di daerah sub polar serta daerah tropis basah diperkirakan rata-rata aliran air sungai dan ketersediaan air akan meningkat sebanyak 10-40%. Sementara di daerah subtropis dan daerah tropis yang kering, air akan berkurang sebanyak 10-30% sehingga daerah sekarang sering mengalami banjir dan kekeringan akan semakin parah kondisinya.

Pangan;

Ancaman terhadap ketahanan pangan dapat langsung dirasakan masyarakat pesisir, dataran tinggi, pedesaan maupun perkotaan. Kenaikan suhu rata-rata global antara 1-2°Cdi daerah tropis akan meningkatkan frekuensi kekeringan dan banjir. Akibatnya produktivitas pertanian seperti Indonesia akan mengalami penurunan[4]. Naiknya permukaan laut akan menggenangi wilayah pesisir sehingga akan menghancurkan tambak-tambak ikan dan udang.

Dept. Pertanian menyampaikan, periode 1993-2002 angka rata-rata lahan pertanian yang terkena kekeringan mencapai 220.380 hektar dengan lahan puso mencapai 43.434 hektar atau setara dengan hilangnya 190.000 ton gabah kering giling.

Khudori, Pengamat pangan nasional, menyebutkan kekeringan merusak tanaman padi rata-rata seluas 90.000-95.000 hektar per tahun (Khudori, 2011)[5].

Energi;

Dari data 8 waduk (4 waduk kecil dan 4 waduk besar di Jawa) menunjukkan bahwa selama tahun-tahun kejadian El Nino Southern Oscilation (ENSO) seperti tahun 1994, 1997, 2002,2003, 2004, dan 2006 kebanyakan pembangkit listrik yang dioperasikan di 8 waduk tersebut memproduksilistrik di bawah kapasitas normal (Indonesia Country Report, 2007)[6].

Kurangnya pasokan energy dari sektor terbaharukan akan mendorong pemenuhan listrik bersumber dari bahan bakar fosil (batu bara atau BBM). Kondisi tentu akan semakin meningkatkan konsentrasi gas rumah kaca dan akan memperburuk kondisi iklim global.

Kesehatan

Badan kesehatan dunia (WHO) menyatakan bahwa penyebaran penyakit malaria dipicu oleh terjadinya curah hujan di atas normal dan juga oleh pergantian cuaca yang kurang stabil. Seperti setelah hujan lebat berganti menjadi panas terik matahari yang menyengat. Hal tersebut mendorong perkembang biakan nyamuk dengan cepat. Tiga penyakit dikategorikan sebagai pembunuh utama yang sensistif terhadap perubahan iklim antara lain; Undernutrition membunuh 2,7 juta/tahun, Diare; 1,8 juta/tahun danMalaria 1,1 juta/tahun (WHO, 2007).

Di Indonesia, laju kejadian DBD di berbagai kota besar di Pulau Jawa daritahun 1992-2005 meningkat secara konsisten (Indonesia Counry Report, 2007).

Perubahan iklim pengaruhnya terhadap wilayah

Pesisir

Ancaman utama dari perubahan iklim pada wilayah pesisir adalah kenaikan air laut dan abrasi. Sebagai Negara kepulauan yang memiliki lebih dari 80.000 kilometer garis pantai, desa dan kota di Indonesia umumnya tumbuh dan berkempang di wilayah-wilayah pesisir.Sekitar 42 juta penduduk Indonesia mendiami wilayah yang terletak 10 meter di atas permukaan laut.

Ancaman hilangnya pemukiman penduduk pesisir bukan persoalan sederhana. Hilangnya pemukiman akan diikuti oleh migrasi besar-besaran pada wilayah-wilayah lain yang dinilai aman. Persoalan yang akan muncul adalah; ketersediaan dan status lahan, pemukiman baru, akses terhadap sumberdaya maupun ketersedian mata pencaharian. Persoalan lain terkait dengan sosial budya, politik maupun ekonomi yang lebih komplek.

Dataran tinggi;

Perubahan dalam pola curah hujan akan bervariasi bergantung pada lokasi. Para petani yang akan paling sengsara adalah mereka yang tinggal di wilayah dataran tinggi yang dapat mengalami kehilangan lapisan tanah akibat erosi. Hasil tanaman pangan dataran tinggi seperti kedelai dan jagung bisa menurun 20 hingga 40 persen[8].

Ancaman tanah longsor pada wilayah-wilayah dataran tinggi, tidak saja mengancam wilayah pemukiman. Tapi juga wilayah pertanian atau sumber-sumber penghidupan mereka, termasuk sumber-sumber air bersih. Longsor kerap menjadikan banyak wilayah dataran tinggi terisolir karena jalan utama terputus atau tertimbun tanah longsor.

Di wilayah yang berbatasan dengan hutan, gangguan hama dan binatang liar pun kerap terjadi. Kondisi ini diperburuk dengan semakin rusaknya habitat satwa liar akibat berbagai kegiatan manusia di dalamnya, yang bersifat legal maupun ilegal.

Kepulauan;

Sebagai Negara kepulauan dengan lebih dari 13.000 pulau Indonesia amat rentan terhadap kenaikan muka air laut. Kenaikan 1 meter saja dapat menenggelamkan 405.000 hektar wilayah pesisir dan menenggelamkan 2.000 pulau yang terletak dekat permukaan laut beserta kawasan terumbu karang.

Kajian khusus dampak kenaikan muka air laut pada hilangnya pulau belum pernah dilakukan. Data Kementerian Kelautan dan Perikanan antara tahun 2005 dan 2007 Indonesia telah kehilangan 24 pulau kecil: 3 pulau di Nanggroe Aceh Darussalam, 3 di Sumatera Utara, 3 di Papua, 5 di Kepulauan Riau, 2 di Sumatera Barat, 1 di Sulawesi Selatan, dan 7 di kawasan Kepulauan Seribu, Jakarta.

Perkotaan

Kenaikan muka air laut antara 8 hingga 30 centimeter akan berdampak parah pada kota-kota pesisir seperti Jakarta, Semarangatau Surabaya yang akan makin rentan terhadap banjir dan limpasan badai. Masalah ini sudah menjadi makin parah di Jakarta karena bersamaan dengan kenaikan muka air laut, permukaan tanah turun. Pendirian bangunan bertingkat dan meningkatnya pengurasan air tanah telah menyebabkan tanah turun. Namun Jakarta memang sudah secara rutin dilanda banjir besar: pada awal Februari, 2007, banjir di Jakarta menewaskan 57 orang dan memaksa 422.300 orang mengungsi, menenggelamkan 1.500 rumah di antaranya rusak atau hanyut. Total kerugian ditaksir sekitar 695 juta dolar atau sekitar 6,6 tiliun Rupiah.

Perdesaan;

Jumlah penduduk miskin di Indonesia per Maret 2011 mencapai12,49 % atau 30,02 juta jiwa. 18,97 juta merupakan penduduk miskin di perdesaan. Sisa sebesar 11,05 juta merupakan penduduk miskin di perkotaan. Jumlah tersebut dibandingkan dengan tahun 2010 mengalami penurunan sebesar 0,84 % atau 1,00 juta jiwa.[9].

Kondisi ini dapat berupabah secara signifikan akibat dampak perubahan iklim dan bencana yang diprediksi akan mengalami peningkatan secara signifikan pada tahun-tahun mendatang. Jika berbagai upaya mitigasi dan adaptasi tidak dilakukan secara serius, maka prediksi tersebut akan menjadi kenyataan.

Selain mata pencaharian yang terancam, dari sisi lokasi, wilayah perdesaan di Indonesia berada pada ancaman serius. Dari 73.067 desa yang ada di Indonesia, 10.666 desa berada di wilayah pesisir yang tersebar di 300 kabupaten/kota. Dengan jumlah penduduk mencapai 16.420.000 jiwa.

WALHI (2008) memprediksi 14.000 desa akan hilang pada tahun 2015 akibat kenaikan air laut. Ribuan hektar tambak akan tenggelam. Semantara, jutaan hektar sawah akan mengalami kekeringan[10].

Perubahan Iklim dan Risiko Bencana

Risiko bencana adalah perpaduan antara bahaya/ancaman (hazard), kerentanan (vulnerable) dan kapasitas (capacity) pada suatu wilayah. Risiko bencana juga dipengaruhi ruang dan waktu, selain tekanan dinamis yang akan mempengaruhi aset atau sektor berisiko.

Secara umum, risiko bencana digambarkan dengan komposisi rumusan :

Risk = Hazard x Vulnerable/Capacity (R = H*V/C)

Perubahan iklim mempengaruhi tingkat risiko bencana karena berkait erat dan mempengaruhi variabel risiko bencana. Pemanasan global secara signifikan mempengaruhi komponen bahaya sebagai bagian variabel risiko bencana.Pada ancaman bencana hidrometeorologi seperti banjir; probilitasnya semakin meningkat (tinggi). Demikian juga dari sisi dampak yang ditimbulkannya. Probibilitas dan dampak juga meningkat pada jenis ancaman bencana hidrometeorologis lainnya seperti longsor dan badai/angin ribut.

Keterkaitan perubahan iklim yang sangat erat juga terjadi pada ancaman bencana wabah penyakit dan hama. Pemansan global yang menyebabkan perubahan pola iklim secara signifikan merubah pola atau daur vektor pembawa penyakit. Kondisi ini mempengaruhi terhadap habitat dari vektor. Perubahan-perubahan lingkungan ini dikhawatirkan akan mendorong terjadinya migrasi vektor penyakit pada wilayah-wilayah yang sebelumnya tidak ada.

Pada risiko bencana hidrometeorologis dan biologis, hampir tidak ada perdebatan.Perubahan iklim berkorelasi erat dan mempengaruhi tingkat bahaya/ancaman yang ada. Meningkatnya curah hujan dalam waktu yang pendek atau kekeringan yang lebih kering dan panjang meningkatkan tingkat bahaya yang ada. Probibilitas dan dampak banjir akan semakin tinggi karena pengaruh perubahan iklim.

Demikian juga dengan ancaman biologis, seperti wabah dan hama.Menurut kajian Kementerian Kesehatan, Nyamuk Aedes aegyptisebagai vektor yang dapat menularkan virus dengue dan menyebabkan DBD. Akibat pemanasan global daur hidupnya menjadi lebih pendek. Hal ini disebabkan pengaruh suhu terhadap perkembangan nyamuk (vektor).Rata rata suhu optimum untuk perkembangbiakan vektor berkisar antara 25-27 °C, dan memerlukan rata-rata selama 12 hari.Pada suhu di atas suhu optimum (32-35 °C) (Focks et al 1995 Koopman et.al 1991) siklus hidup untuk Aedes menjadi lebih pendek (rata-rata 7 hari), potensi frekuensi feedingnya lebih sering, ukuran tubuh nyamuk menjadi lebih kecil dari ukuran normal sehingga pergerakan nyamuk menjadi lebih agresif. Perubahan tersebut menimbulkan risiko penularan menjadi 3 kali lipat lebih tinggi. Pada suhu ekstrim yaitu 10°C atau lebih dari 40°C perkembangan nyamuk akan terhenti (mati)[15].

Pemanasan global mempengaruhi habitat vektor. Kelembaban, suhu, atau curah hujan merupakan komponen-komponen yang mempengaruhi hibitat dari mahluk hidup. Sebagai bagian dari upaya bertahan hidup atau adaptasi, mahluk hidup akan mencari wilayah baru atau bertahan dengan menyesuaikan diri dengan lingkungan yang ada. Jika pilihannya adalah berpindah, maka akan ada kecenderungan penyebaran wabah pada wilayah-wilayah yang sebelumnya tidak ada. DBD atau malaria pada dataran tinggi misalnya akan sangat mungkin terjadi.

Prof. Suprtaman Sukowati, Ph., D., berpendapat, perubahan iklim dapat memperpanjang masa penularan penyakit dan mengubah luas geografinya. Dengan kemungkinan menyebar ke daerah yang kekebalan populasinya rendah atau dengan infrastruktur kesehatan masyarakat yang kurang.Faktor lingkungan, mobilitas penduduk, urbanisasi, kepadatan penduduk dan transportasi ikut mempengaruhi. Misalnya kasus DBD yang meningkat Sejak 1968 sampai 2009; dari hanya 2 Provinsi dan 2 Kota menjadi 32 Provinsi (97%) dan 383 (77%) Kabupaten/Kota.Dari hanya 58 kasus[16].

Hasil kajian Hugh Tuffen bahkan menemukan hubungan signifikan antara pemanasan global yang mempengaruhi aktifitas vulkanik dan tektonik. Pengaruh tersebut memicu aktifitas gunungapi dan gempa. Menurutnya, Gletser dan es di banyak gunung berapi aktif dengan cepat surut.Menurutnya pencairan es meningkatkan frekuensiatau ukuran dari letusan gunung berapi berbahaya[17].Namun belum banyak temuan tersebut dijadikan rujukan oleh penggiat penanggulangan bencana maupun perubahan iklim.

Konferensi bertajuk "Climate Forcing of Geological and Geomorphological Hazards", September 2009 di London, Inggris, salah satu kesimpulan yang dirangkum menguatkan hasil kajian tersebut. Perubahan iklim merusak keseimbangan planet Bumi dan mempengaruhi ancaman bencana geologis.

Sudah lama diketahui bahwa antara iklim dan pergerakan kerak bumi saling berkaitan, namun baru kini ditegaskan bahwa betapa pekanya lapisan bumi terhadap udara, es dan air di atasnya.

"Anda tak perlu perubahan besar-besaran untuk memancing respons kerak bumi," kata Bill McGuire dari University College London (UCL), yang mengetuai konferensi ilmuwan itu.

Simon Dya dari Universitas Oxford, serta McGuire dan Serge Guillas dari UCL, memaparkan bukti bahwa bagaimana perubahan halus pada tingkat permukaan laut mempengaruhi kegempaan di Patahan Pasifik Timur, salah satu batas lempeng benua yang memekar paling cepat[18].

Hubungan signifakan antara perubahan iklim terhadap peningakatan bahaya/ancaman, tentu akan mempengaruhi pola penilaian bahaya/ancaman itu sendiri. Ini menjadi tantangan tersendiri bagi para pihak, baik pemerintah, akademisi mapun praktisi penanggulnagan bencana untuk memasukan komponen terkait perubahan iklim. Mencari bentuk atau format serta komponen-komponen dari dampak perubahan iklim yang dapat menentukan tingkatan dalam penilaian bahaya. Ancaman bencana tersebut baik terkait dengan ancaman bencana hidrometeorologis; (banjir, longsor, angin ribut/badai, kebakaran, atau kekeringan), biologis; (wabah, hama), maupun geologis (erupsi, gempa atau tsunami).

Selain bahaya/ancaman, varibel risiko bencana adalah kerentanan (vulnerable) dan kapasitas (capacity). Komponen kerentanan yang umum digunakan adalah aset penghidupan atau penthagon asset; human (manusia), social (sosial – budaya), nature (sumberdaya dan lingkungan), physic (infrastruktur) and finance (ekonomi). Beberapa yang lain menggunakan empat komponen dengan menggabungkan human dalam sosial – budaya.

Fenomena pemanasan global yang mengakibatkan perubahan iklim juga akan berpengaruh terhadap sistem sosial/kependudukan dan budaya. Berbagai kajian sosial menemukan bahwa pola hubungan sosial berkaitan sangat erat dengan pola iklim. Dengan kata lain, pola sosial dan budaya dipengaruhi secara langsung oleh kondisi iklim setempat[19]. Kondisi ini tentu sangat berkaitan dengan kerentanan dan kapasitas sebagai variabel risiko bencana.

Kerentanan sebagai varibel risiko bencana, dalam penilaian komponen-komponen yang ada tidak hanya yang berkait/berhubungan langsung dengan ancaman (hazard) yang ada. Dalam penilaian kerentanan, komponen pengkajian pada seluruh aspek yang mempengaruhi terhadap dampak yang ditimbulkan jika terjadi bencana.

Seperti komponen sosial budaya, dimana sistem sosial seperti kekerabatan menjadi salah satu elemen yang dapat menentukan tingkat kerentanan sebuah komunitas. Kekerabatan komunitas tidak hanya terkait dengan jenis ancaman bencana. tapi lebih kepada sistem sosial yang ada dan berkembang di tingkat komunitas. Demikian juga akses terhadap sumberdaya, politik maupun perbankan-keuangan atau mata pencaharian.

Sekalipun elemen-elemen tersebut tidak terkait langsung dengan bahaya, namun kondisi yang ada akan sangat berdampak saat atau paska kondisi darurat (krisis). Seperti mata pencaharian tunggal akan lebih rapuh dibandingkan komunitas yang memiliki dua atau lebih jenis mata pencaharian. Tidak adanya akses politik komunitas atau jejaring memposisikan komunitas lebih rentan saat atau paska bencana dibandingkan komunitas dengan akses politik yang kuat. Karena bantuan maupun dukungan dalam penanganan bencana menjadi lebih cepat dan menjadi prioritas.

Sedangkan kapasitas, penilaian untuk melihat tingkatannya adalah hanya yang terkait langsung dengan ancaman yang ada. Seperti kesiapsiagaan, peran serta masyarakat maupun kebijakan yang didalamnya termasuk kelembagaan penanggulangan bencana.

Dampak perubahan iklim secara signifikan telah mempengaruhi sendi-sendi kehidupan masyarakat. Tidak saja gagal panen yang dihadapi petani saat ini, tapi juga gagal tanam akibat kacaunya sistem cuaca, banjir, longsong, gangguan hama atau kekeringan berkepanjangan. Kemampuan menghadapi fenomena tersebut, baik berupa pengetahuan, teknologi maupun sumberdaya yang ada menjadi topik tersendiri dalam menentukan tingkat kerentanan. Demikian juga kecenderungan kelangkaan air untuk memenuhi kebutuhan pertanian yang kerap memicu konflik ditingkat komunitas. Konflik yang terjadi berpenaruh besar terhadap sistem kekerabatan yang juga menjadi komponen dari penilaian kerentanan.

Sedangkan pada kapasitas, komponen-komponen yang ada dapat langsung dihadapkan pada dampak perubahan iklim yang memicu tingkat bahaya yang ada. Seberapa besar kesiapsiagaan komunitas, masyarakat atau pemerintah menghadapi peningkatan ancaman bencana yang dipengaruhi oleh perubahan iklim. Peningakatan ancaman ini dapat berbentuk luasan, durasi, frekwensi, intensitas dll. Demikian juga dari sisi peran serta masyarakat maupun kebijakan yang ada; kelembagaan maupun pendanaannya.

Komponen-komponen dari kemampuan; kesiapsiagaan, peran serta maupun kebijakan sangat mungkin menurun jika dihadapkan pada dampak perubahan iklim. Menurun kerena apa yang sudah ada sebelumnya tidak lagi mampu mengahadapi ancaman bencana yang meningkat akibat perbubahan iklim yang terjadi. Salah satu contoh kasus adalah, rencana kontijensi yang sudah dibuat untuk menghadapi banjir tidak dapat menangani besaran banjir yang mungkin terjadi. Demikian juga dari sisi pendanaan yang tersedia.

Hal spesifik dari dampak perubahan iklim adalah berjangka panjang. Namun begitu, dari berbagai hasil kajian ilmiah, berbagai kecenderungan ke depan telah dapat diprediksi. Termasuk wilayah atau luasan genangan - baik akibat curah hujan yang tinggi maupun peningkatan muka air laut. Demikian juga dampak lain yang ditimbulkan seperti longsor, kekeringan atau wilayah-wilayah rawan angin ribut.

Apabila langkah-langkah penanganan yang konkret tidak segera dilaksanakan, maka target-target Pembangunan Milenium (Millennium Development Goals) untuk bidang-bidang yang berkaitan dengan kemiskinan, kelaparan, dan kesehatan akan sulit dicapai. Bahkan, ada kemungkinan, target-target pembangunan yang telah tercapai selama puluhan tahun ini, juga terancam. Oleh karena itu, agenda adaptasi perubahan iklim harus diimplementasikan dalam kerangka pembangunan berkelanjutan dengan mengintegrasikan aspek ekonomi, sosial, dan ekologi.

Integrasi Adaptasi Perubahan Iklim dan Risiko Bencana

“Seluruh upaya adaptasi perubahan iklim merupakan upaya pengurangan risiko bencana. Demikian juga sebaliknya, upaya PRB merupakan bagian dari upaya perlawanan terhadap dampak perubahan iklim. Pada tataran operasional – keduanya menyatu padu dalam satu tujuan yaitu ketahanan sebagai wujud dari perlindungan dan keselamatan untuk kehidupan bermartabat.”

Integrasi Pengurangan Risiko Bencana (PRB) dan Adaptasi Perubahan Iklim (API) merupakan upaya menyatukan keduanya sebagai satu kesatuan yang utuh. Disadari, dalam kontek praktik, upaya API – PRB tidak dapat dipisahkan. Perbedaan muncul lebih dikarenakan isu atau disiplin keilmuan yang membidangi keduanya. Selanjutnya menurunkan perbedaan-perbedaan dalam pendekatan untuk melihat pokok persoalan yang ada. Pada tujuan akhir, keduanya kembali menjadi satu kesatuan yang utuh; menempatkan perlindungan dan keselamatan sebagai sasaran akhir. PRB maupun API menempatkan manusia mampu mengurangi risiko yang diakibatkan oleh ancaman bencana maupun dampak buruk perubahan iklim.

Penanggulangan bencana (PB), merupakan upaya mengurangi kerentanan atas bahaya sekaligus meningkatkan kapasitasdan menurunkan kerentanan pada seluruh komponen dari aset penghidupan (sunstainable livelihood/penthagon asset); human, social, physic, nature and finance. Sedangkan dari sisi kapasitas, pada tiga komponen utama; preparedness (kesiapsiagaan), partisipasi (participatory) maupun kebijakan (policy), termasuk kelembagaan yang lebih tangguh dalam menghadapi ancaman bencana yang meningkat akibat perubahan iklim. Sedangkan dalam kontek perubahan iklim, PRB merupakan strategi atau pendekatan dalam adaptasi.

Keduanya memilki hubungan signifikan. Hal yang penting untuk dilakukan adalah saling menguatkan pendekatan-pendekatan yang telah berkembang. Salah satunya adalah kajian kerentanan terhadap dampak perubahan iklim yang menggunakan prediksi ke depan (30 – 60 ke depan) sebagai basis analisis tingkat kerentanan sebuah komunitas atau kawasan. Penggunaan data-data iklim dalam rentang waktu panjang secara konstan (20 – 30 tahun ke belakang sampai saat ini) untuk menarik prediksi iklim ke depan merupakan hal penting untuk dipertimbangkan dalam kajian risiko bencana. Sehingga hasil kajian berupa tingkat risiko bencana dapat menggambarkan hasil jangka panjang.

Kajian risiko bencana dengan mengintegrasikan variabel iklim secara signifkan akan mempengaruhi pengelolaan risiko yang ada; baik dalam bentuk tindakan preventif, mitigasi maupun kesiapsiagaan. Demikian juga dalam proses rekonstruksi bencana dengan prinsip “build back better”.

Dalam kontek pembangunan, integrasi PRB dan API mengarah pada penggabungan pertimbangan perubahan iklim (adaptasi dan mitigasi) dan pengurangan risiko becana ke dalam program pembangunan yang telah, sedang atau akan dilakukan. RPJMN yang telah memasukkan penanggulangan bencana dan perubahan iklim sebagai prioritas menjadi landasan integrasi API dan PRB.

Program-program pengurangan risiko bencana yang diintegrasikan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan akan berkelanjutan dengan mengintegrasikan adaptasi perubahan iklim. Karena perubahan iklim sebagai basis analisis akan mempengaruhi model atau design upaya preventif, mitigasi maupun kesiapsiagaan dari ancaman bencana.

Pembangunan kemampuan adaptasi terhadap perubahan iklim di masa depan harus didasarkan pengalaman dan kemampuan yang dibangun dalam mengatasi resiko iklim saat ini. Dengan demikian, penyusunan agenda adaptasi terhadap perubahan iklim harus dikaitkan dengan Rencana Aksi Nasional Pengurangan Resiko Bencana (RAN-PRB). RAN-PRB yang telah disusun oleh Pemerintah Indonesia merupakan bentuk komitmen terhadap Resolusi PBB 63/1999. RAN-PRB bertujuan untuk mengurangi faktor-faktor penyebab resiko bencana termasuk yang berkaitan dengan lingkungan hidup dan sumber daya alam seperti perubahan iklim.

Antara perubahan iklim dan pengurangan risiko bencana sebagai lintas isu dan lintas sektor memposisikan keduanya dapat masuk ke seluruh perencanaan pembangunan, baik yang bersifat makro maupun mickro.

RPJPN/RPJPD sebagai perencanaan jangka panjang, maupun RPJMN/RPJMD sebagai rencana pembangunan jangka menengah, sejatinya tidak harus melihat keduanya dengan secara visual tertera dalam bentuk kalimat atau kata; perubahan iklim dan pengurangan risiko bencana atau penanggulangan bencana. Karena sangat disadari, perubahan iklim, baik dalam kontek mitigasi maupun adaptasi dan penanggulangan bencana menjadi satu kesatuan dengan isu-isu yang telah ada. 14 prioritas dalam RPJM dari mulai ; reformasi birokrasi dan tata kelola, pendidikan, kesehatan, penanggulangan kemiskinan, infrastruktur sampai bidang kesejahteraan rakyat jika secara jernih melihatnya dalam kontek kekinian Indonesia yang rentan dampak perubahan iklim dan bencana maka mutlak menempatkan kedua sebagai dasar pijakan sebagai bentuk perwujudan mandat konstitusi negara; melindungi segenap bangsa dan tumpah darah...[20]

Pengurangan risiko bencana tidak sebatas tersedia dan mampu melakukan evakuasi saat bahaya datang dan peringatan dini berbunyi. Mampu dengan cepat membangun dapur umum, menggerakan sumberdaya atau menyediakan anggaran untuk kondisi krisis. Lebih dari sekedar membangun kesiapsiagaan.

Menyadari wilayahnya rawan bencana dengan beragam jenis ancaman serta dapak yang ditimpulkan bagi kehidupannya merupakan langkah awal dari upaya PRB. Melakukan berbagai upaya sebelum bahaya terjadi, dari mulai tindakan preventif, mitigasi maupun kesiapsiagaan adalah langkah strategis lanjutan sebagai bentuk nyata PRB.

Pelaksanaan kegiatan adaptasi juga harus berjalan bersamaan dengan usaha pemberantasan kemiskinan dan kegiatan pembangunan ekonomi karena masyarakat miskin merupakan golongan masyarakat yang paling rentan terhadap dampak perubahan iklim. Berbagai upaya sistematis menyiapkan diri menghadapi ancaman bencana tidak saja dibebankan pada salah satu pihak. Tapi bekerja bersama dengan menyadari tugas dan fungsinya masing-masing. Baik di tingkat pemerintah/pemerintah daerah, masyarakat maupun sektor swasta.

Menurunkan tingkat kerentanan ekonomi pada bidang pertanian sebagai mata pencaharian perdesaan - dilakukan selaras dengan pengentasan kemiskinan. Anomali cuaca yang terjadi dan bagaimana komunitas petani mempu mengakses data dan informasi terkait iklim, benih yang lebih tahan atau sesuai dengan kondisi lingkungan saat ini, kemampuan bertani menjadi bagian dari sektor lain.

Kuatnya perekonomian warga secara langsung menurunkan salah satu variabel risiko bencana. Hal yang sama juga dapat dilakukan pada komponen-komponen kerentanan lain; seperti infrastruktur, sosial budaya maupun sumberdaya alam. Demikian juga pada komponen kapasitas; peran serta/partisipasi, kesiapsiagaan maupun kebijakan-kelembagaan.

Secara alamiah, banyak komunitas telah melakukan upaya-upaya adaptasi seiring kondisi lingkungan yang ada dan perubahan-perubahan yang terjadi. Penyesuaian diri sebagai bentuk adaptasi ini kerap tercermin dalam berbagai bentuk dan pendekatan. Tidak jarang bentuk yang masih berjalan menggunakan simbol atau kepercayaan setempat. Alas larangan (hutan terlarang), kraton demit (kerajaan mahluk halus) atau sejenisnya kerap disandarkan pada sebuah wilayah yang tidak boleh diganggu. Simbol lain adalah dengan cara membuat ritual atau perayaan, dongen atau cerita turun temurun.

Bentuk lain yang lebih terlihat secara visual adalah model bangunan rumah, jenis tanaman pertanian, jenis mata pencaharian, atau sistem sosial – budaya yang ada. Pada kawasan banjir, bangunan rumah umumnya tinggi. Memiliki tempat penyimpanan yang aman dari banjir, terdapat mekanisme penyimpan makanan. Pada jenis tanaman pertanian pun umumnya telah menyiapkan beberapa jenis pertanian yang lebih tahan terhadap banjir. Tersedia tanaman pangan alternatif (umbi-umbian). Atau tanaman pertanian telah selesai panen sebelum banjir sampai.

Beberapa komunitas, lebih memilih meninggalkan rumah atau pemukimannya menjelang dan saat banjir tiba. Dan akan kembali setelah banjir surut dan kembali melanjutkan kehidupan mereka.

Berbagai bentuk penyesuaian akan terus berkembang seiring dengan perubahan yang terjadi. Secara alamiah, kemampuan tersebut akan dapat berimbang dengan perubahan yang ada. Namun, seberapa besar proses alamiah tersebut mampu menghadapi perubahan yang terjadi lebih cepat akibat pemanasan global.

Anomali iklim yang menyebabkan intensitas cuaca buruk dan badai lebih sering akan dihadapi nelayan dan komunitas kepulauan. Cuaca yang tidak menentu yang menyebabkan curah hujan tidak merata, lebih tinggi dan pendek sampai saat ini menyulitkan petani untuk memulai menanam atau risiko gagal panen menjadi lebih besar. Sementara hama pun menjadi ancaman lain karena habitat atau pola siklus hidupnya yang juga terganggu.

Demikian juga dengan dampak-dampak lain dari perubahan iklim. Kemarau yang lebih kering dan panjang yang dapat memicu dampak ikutan seperti kebakaran, krisis air bersih, gagal panen, mal nutrisi atau kelaparan dll.

Berbagai dampak buruk dari perubahan iklim akan berujung pada bencana.

“suatu gangguan serius terhadap keberfungsian suatu masyarakat sehingga menyebabkan kerugian yang meluas pada kehidupan manusia dari segi materi, ekonomi atau lingkungan dan yang melampaui kemampuan masyarakat yang bersangkutan untuk mengatasi dengan menggunakan sumberdaya mereka sendiri(ISDR, 2004).

UU No 24 tahun 2007, pasal 1 (1) memaknai bencana sebagai peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupanmasyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehinggamengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakanlingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

Untuk tidak sampai dampak perubahan iklim menjadi bencana, upaya adaptasi perlu dilakukan. Kemampuan komunitas menghadapi dampak bahaya dengan sumberdaya yang mereka miliki sendiri menjadi idikator utama, bahaya tidak selalu menjadi bencana.

RAN PI lebih lanjut menjelaskan terkait strategi adaptasi antara lain :

Upaya adaptasi perubahan iklim harus dilakukan melalui beberapa pendekatan:

mengintegrasikan agenda adaptasi perubahan iklim ke dalam rencana pembangunan nasional seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Jangka Panjang,
meninjau kembali dan menyesuaikan inisiatif atau program yang ada sehingga menjadi tahan (resilience) terhadap perubahan iklim,
melembagakan pemanfaatan informasi iklim sehingga mampu mengelola resiko iklim,
mendorong daerah otonom untuk mengintegrasikan pertimbangan resiko iklim ke dalam perencanaan pembangunan daerah,
memperkuat informasi dan pengetahuan untuk mengurangi resiko iklim sekarang dan masa yang akan datang,
memastikan tersedianya sumber daya dan pendanaan yang berasal dari dalam negeri untuk kegiatan adaptasi serta memanfaatkan semaksimal mungkin bantuan pendanaan internasional,
memilih opsi no-regrets (tanpa penyesalan), yakni mengambil tindakan adaptasi, meski misalnya perubahan iklim tidak terjadi, sehingga manfaat yang diperoleh selain dapat mengurangi kerentanan terhadap perubahan iklim sekaligus mendatangkan manfaat bagi pembangunan nasional, dan
mendorong terbentuknya dialog nasional sehingga dapat mempercepat proses pengimplementasian agenda adaptasi perubahan iklim di Indonesia.

Adanya perbedaan terminologi mitigasi dalam penanggulangan bencana dan perubahan iklim hanya terletak pada obyek dari mitigasi sendiri. Mitigasi merupakan kata dasar yang secara terminologi dapat digunakan untuk objek apapun. Seperti mitigasi gunungapi yang mengartikan peredaman terhadap bahaya dari erupsi gunungapi maupun ancaman lahar dingin. Mitigasi juga juga digunakan untuk ancaman bencana tanah longsor, banjir dll.

Mitigasi dalam perubahan iklim digunakan untuk mengurangi gas rumah kaca sebagai penyebab dari pemanasan global.

REFERENSI:

[1]. BNPB, Data dan Informasi Bencana Indonesia, http://dibi.bnpb.go.id/DesInventar/dashboard.jsp?countrycode=id&continue=y&lang=ID, diakses pada tanggal 26 Desember 2011.

[2]Intergovernmental Panel on Climate Change Fourth Assestment Report, 2007.

[3]Sri Wahyudi ,Kita, Hutan, dan Tuhan ; sebuah kajian ekologis-teologis dalam usaha pelestarian hutan, http://www.kabarindonesia.com/beritaprint.php?id=20081030075502, diakses pada tanggal 29 Desember 2011

[4]Harian equator-kalimantan barat sebenarnta, pangan terancam karena perubahan iklim, pernyataan dr aris pramudya msi, anggota dewan nasional perubahan iklim di singkawang, 26 oktober 2011,http://www.equator-news.com/kalbar-raya/tajuk-rencana/20111026/pangan-terancam-karena-perubahan-iklim, diakses pada tanggal 21 desember 2011, hal 2.

[5] Khudori, PaperSistem Pertanian Pangan Adaptif Perubahan Iklim, 2011. Hal 4.

[6]Dra. Masnellyarti Hilman, MSc, Tata Ruang Dan Perubahan Iklim, Deputi III MENLH Bidang Peningkatan Konservasi Sumber Daya Alam dan PengendalianKerusakan Lingkungan.

[7]Bahan tayang pengaruh perubahan iklim sektor kesehatan;Direktorat Penyehatan LingkunganDirjen pp &plKementerian kesehatan, 27 Oktober 2011.

[8] Ibid, UNDP Indonesia; Sisi lain perubahan iklim…hal. 8.

[9]BPS, profil Kemiskinan di Indonesia, maret 2011, www.bps.go.id

[10] Suara Merdeka, http://www.suaramerdeka.com/harian/0801/30/ked04.htm, 30 Januari 2008

[11] Pernyataan Kepala Pusat Data Informasi dan Hubungan Masyarakat Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Sutopo Purwo Nugroho di Jakarta, Kamis 30 Desember 2010, Dikutip oleh Koran Kompas.com, Potensi bencana meningkat, http://edukasi.kompas.com/read/2010/12/31/0456163/Potensi.Bencana.Meningkat, diakses pada tanggal 12 Juli 2011.

[12] Pernyataan Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho, Independensia.com, Waspada, Intensitas Bencana Hidrometeorologi Meningkat; http://www.independensia.com/berita-165-waspada-intensitas-bencana-hidrometeorologi-meningkat.html, 5 Mei 2011,diakses pada tanggal 10 Juli 2011.

[13]Liputan Media Civil Society Forum for Climate Justtice, di Brebes Jawa Tengah, Maret 2011.

[14]Sebelumnya, jumlah pulau yang menjadi refrensi di Indonesia adalah 17.480 pulau.

[15]Bahan tayang pengaruh perubahan iklim sektor kesehatan;Direktorat Penyehatan Lingkungan Dirjen pp &pl Kementerian kesehatan, 27 Oktober 2011.

[16]Buletin Jendela Epidemiologi; Demam Berdarah Dengue, 2010, hal 13 dan 17.

[17] Hugh Tuffen, How will melting of ice affect volcanic hazards in the twenty-first century?, 2010, hal. 2.

[18]http://www1.antaranews.com/berita/156956/perubahan-iklim-membuat-gempa-bertambah-dahsyat; diakses tanggal 19/12/2012; 11.02 wib

[19]DNPI, RAN dalam Menghadapi Perubahan Iklim, hal 2

[20]Pembukaan UUD 1945 alinea ke IV

REDD, Sesat Pikir Konservasi Hutan

2010-04-18T01:54:00.000-07:00

Begitu bersemangat orang-orang berbicara tentang REDD. Baik yang mendukung maupun yang menolak. Karena semangatknya, kadang mereka lupa dengan kondisi hutan itu sendiri. Lupa dengan masyarakat pinggiran hutan.. lupa juga kalau bumi terus memanas. Dan korban-korban pun terus berjatuhan tanpa mengerti apa yang diperdebatkan atas nama mereka.

REDD (Reduction Emission for Degradation and Deforestation), adalah satu skema global yang ditawarkan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca (GRK) sebagai si tertuduh utama pemanasan global. Hutan dipercaya mampu meredam GRK. Karena itu, hutan harus dijaga untuk menjalankan fungsi alamiahnya menangkap GRK sebagai sampah proses produksi, konsumsi dan gaya hidup.

REDD, sekalipun dilahirkan melalui proses panjang penuh dinamia, namun pada dasarnya sangat simple melihat pola hubungannya. REDD tidak lebih dari sebuah transaksi ekonomi (dagang) yang berujung pada untung dan rugi. Sayangnya, pola dagang sangat lah tidak sehat karena telah terang benderang siapa yang akan mendapatkan keuntungan yang akan mengalami kerugian dan bangkrut.

Hutan yang berisi pepohonan telah dibuktikan secara ilmiah mampu menangkap GRK. karena kemampuannya tersebut, maka hutan harus dijaga eksistensinya. Untuk menjaga keberadaan hutan, dibutuhkan biaya. Untuk itu, negara-negara maju/industri atau yang dikenal dengan negara Anex 1 sebagai produsen GRK diharuskan membayar sebagai kompensasi bagi negara-negara pemilik hutan. karena telah membayar, tentu ada jaminan jika biaya yang telah dikeluarkannya digunakan sesuai dengan peruntukannya. plus bonus2 sertaan tentunya. dan jika tidak digunakan, pun harus ada sangsi-sangsi sebagai bentuk tanggung gugat.

Artinya, kondisi ini tidak lebih dan tidak kurang dengan sebuah transaksi beli kopi di Solong bukan? Pembali yang memesan kopi dan membayar, harus mendapatkan apa yang dipesannya. Jika tidak, pembeli dapat melakukan tindakan sebagai bentuk mempertahankan haknya.

Yang menjadi persoalan, karena transaksi tersebut dipahami sebagai dagang semata, maka menjadi tidak berdampak apa-apa bagi pelestarian hutan secara menyeluruh. penetapan ulu masen misalnya seluas 750.000 ha untuk kawasan REDD, tidak menjamin sama sekali bagi wilayah lain diluar kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan REDD yang disepakati. dan kenyataannya memang demikian. konsesi untuk HTI dan perkebunan tetap diberikan. demikian juga legalisasi pembukaan kawasan hutan untuk pembangunan infrastruktur, perumahan, maupun konsesi pertambangan.

Di tingkat Nasional lebih gila lagi, secara gamblang menteri kehutanan akan mempermudah izin pemanfaatan hutan untuk ekploitasi MIGAS. Setelah sebelumnya pemerintah juga memberikan ruang pertambangan pada hutan lindung dan alih fungsi rawa/gambut untuk perkebunan kelapa sawit.

Jika sudah seperti ini, lalu dimana posisi REDD sebagai skema global untuk mereduksi pemanasan global? sementara berbagai aktifas yang meningkatkan pemanasan global terus dilakukan dan dilegalisasi?

Dan, kita masih sibuk berdiskusi, saling menyalahkan dan saling serang tentang REDD, menerima atau menolak. atau bahkan tidak bersikap atas REDD?

Sementara, perubahan iklim terus menelan korban. baik melaui banjir, longsor, kemarau berkepanjangan, naiknya permukaan air laut atau wabah yang berpotensi menjadi bencana. Masih kah kita mempertahankan ego dengan sejumput pengetahuan kita tentang REDD untuk saling mempertahankan argumentasi.

Atau kita sudah mulai melangkah dengan tegar, kembali mendudukan persoalan pengelolaan hutan yang jauh dari ideal? Dari mulai tapal batas, hak masyarakat adat yang tidak diakui, konflik satwa liar, kebijakan yang tumpang tindih dll.

Aceh Timur, 18 April 2010

Mitigasi Perubahan Iklim, Pahlawan?

2010-02-21T01:58:00.000-08:00

Gembar gembor dampak perubahan iklim semakin santer. Apalagi paska kenduri akbar COP 15 di Copenhagen yang di nilai banyak kalangan gagal. COP 15 tidak mampu menjawab secara kongrit bagaimana pengurangan emisi selain kesepakatan-kesepakatan umum yang multi tafsir. Dan tentunya, menguntungkan para produsen emisi untuk mangkir dari janji sebelumnya. mengurangi dan menghentikan produksi emisi dari produksi industri maupun kebijakan-kebijakannya.

Nampaknya masyarakat terlalu berharap terhadap sosok Obama yang menjadi sorotan masyarakat dunia saat pilpres. Pertarungan sengit dengan rivalnya begitu menarik perhatian. Harap maklum, Obama merupakan representative ras marginal. Dan ini akan menjadi sejarah pertama buat negara adidaya tunggal, bahwa AS yang selalu mengusung anti perbedaan, negara demokratis, paling menghormati HAM dll - membuktikan selogan-slogannya.

Setelah terpilih, gebrakan demi gebrakan ditunjukan presiden ke 44 AS ini. Dari mulai menyuntikkan dana talangan bagi perusahaan-perusahaan raksasa yang nyaris collapse tertimpa krisis ekonomi, sampai kebijakan militernya. sedangkan untuk perubahan iklim, BO - Telah sesumbar sejak kampanye presiden. Perubahan Iklim menempati posisi khusus kampanye BO didasarkan atas ancaman kehidupan ke depan. Dan Amerika bersama sekutunya telah cukup panas ditempatkan sebagai target kecaman utama atas ogahnya presiden AS sebelumnya menanda tangani protokol Kyoto serta sikap tak perduli atas kesepakatan internasional lainnya.

Angin surga begitu sejuk dan nyaman. Optimisme bangkit diantara serpihan pasimisme, khususnya dari kalangan aktifis. Waktu membuktikan, BO yang diharapkan mampu mendorong legal binding agreement yang terukur jelas.. tidak terwujud. OB mewakili AS, tidak berani berkomitmen secara kongkrit menurunkan produksi emisinya secara kuantitas.

Dapat dipahami, esepakatan “legal binding” yang diharapkan dalam COP-15 Copenhagen, bukan hanya sekedar kesepakatan biasa. Komitmen ini berimplikasi uang dalam jumlah besar. Kalau sudah bicara masalah uang dalam jumlah banyak, sudah tentu negara-negara maju (annex-1 countries), terutama Amerika, akan berpikir ulang, apalagi disaat kondisi negeranya sedang morat marit.

Indonesia Sebagai Sang Pahlawan

Indonesia, pada satu titik tertentu memang merupakan penyumpang GAS rumah kaca. Kebakaran hutan yang menjadi langganan negeri ini mencatatkan diri negeri ini sebagai penyumbang emisi ke lima di antara negara-negara industri (annex -1). Untuk menarik perhatian dunia, sang presiden pun berkomitmen menurunkan emisinya dengan target 26%, sejak tahun 2005 sebagai ukuran awal. Komitmen tersebut tidak saja disampaikan saat COP 15, tapi juga saat pertemuan pemimpin dunia G20.

Komitmen ini tentu mengagetkan banyak pihak. Dari mana hitungan SBY bisa mencapai target tersebut di tahun 2020? Apa yang akan dilakukan pemerintah koalisi yang hari ke hari kian rapuh ini? adakah blue print yang telah dibuat sehingga memunculkan keyakinan komitmen tersebut? atau sekedar mengikuti langkah "obral janji" presiden yang pernah tinggal dan sekolah di kawasan Menteng - Jakarta?

Ketidakyakinan banyak pihak terhadap komitmen pemerintah RI bukan tanpa alasan. Berbagai kebijakan yang dibuat justru kontra produksi dengan komitmen tersebut. sebut saja tentang kebijakan pemanfaatan rawa untuk perkebunan atau pembukaan hutan untuk kelapa sawit. Dan yang terakhir, kelapa sawit akan dijadikan sektor kehutanan. Kebijakan lain pun sami mawon, pembukaan hutan alam untuk fungsi lain masih terus terjadi. Illegal logging masih tidak tersentuh. Kebijakan transportasi tidak didorong untuk lepas dari bahan bakar fosil. Energy listrik pun masih enjoy dengan bahan baku baru bara.

Tentu tidak cukup kirannya, komitmen dan langkah-langkah yang akan dicapai tersebut hanya disandarkan dengan harapan dana dari luar (donor). REDD adalah salah satu harapan besar pemerintahan ini untuk mengiringi komitmen menurunkan emisi. demikian juga dana-dana hutang yang mulai ditawarkan negera-negara maju untuk menurunkan emisi negara berkembang, seperti Indonesia.

Jika demikian, dimana letak kepahlawanannya? karena jika ini yang diterapkan, bukankan ini hanya kekonyolan belaka? Menjalankan agenda global tanpa menyentuh substansi atau akar masalah.

1. turunkan emisi global

2. restorasi fungsi ekologis

3. adaptasi terhadap dampak perubahan iklim

Banda Aceh, 21 Februari 2010