Sebagai bentuk pengawasan pelayanan publik dan pencegahan maladministrasi, setiap tahunnya Ombudsman Republik Indonesia telah melaksanakan Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik terhadap Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah. Hasil penilaian berbentuk Opini Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagaimana diatur dalam Peraturan Ombudsman Nomor 61 Tahun 2025 Tentang Penilaian Maladministrasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik.
Penilaian ini bertujuan untuk memetakan potensi maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik serta memberikan pengaruh kepada penyelenggara guna perbaikan dan penyempurnaan penyelenggaraan pelayanan publik.